Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Bakal Dilanjutkan

137
Foto (Humas)

Pasaman Barat, Padang Expo – Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bakal dilanjutkan. Keseriusan kelanjutan pembangunan tersebut di bahas oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto, kepala OPD dan di dukung penuh oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Kementerian Kemaritiman Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Adapun, Pemaparan persoalan pelabuhan Teluk Tapang ini disampaikan dalam rapat pembahasan percepatan Pembangunan infrastruktur Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh walikota dan bupati. Terkait dengan Pelabuhan Teluk Tapang, Pemda Pasbar serius mengikuti progres pembangunan tersebut.

Menurut Jon Hendri selaku Kepala Bapedda, kelanjutan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang disambut baik oleh pemerintah pusat. Nanti, ada beberapa kementerian yang saling terkait untuk membangun pelabuhan tersebut.

“Tentu, Bapak Bupati Yulianto dan kita semua masyarakat Pasbar sangat berharap pembangunan ini cepat terealisasi. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, mari kita bersama mendukung pembangun Pelabuhan Teluk Tapang untuk kita semua. Nanti kementerian terkait seperti kementerian PU, Kemeneterian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup akan saling koordinasi,”jelas Jon Hendri.

Pembangunan jalan pelabuhan teluk tapang panjang jalan 41 km, sudah di aspal 7,75km, jalan sirtu sepanjang 1,85 km, sisa masih jalan tanah sepanjang 31,4 km, jembatan yang terbangun 7 dari 13 yang dibutuhkan. Pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) Pelabuhan seperti area perkantoran, gudang, parkir, bongkar muat belum tersedia.

Permasalahan jalan belum dapat dilewati karena masih dibutuhkan 5 jembatan, dan jalan sepanjang 31,4km. Karena status pelabuhan ditingkatkan menjadi pelabuhan pengumpul sehingga kewenangan berada di kementerian.

Untuk pembangunan Sarana dan Prasarana pelabuhan, kementerian perhubungan mengisyaratkan agar lahan untuk Sarana dan Prasarana diserahkan ke kementerian perhubungan oleh kementerian LHK (bukan pinjam pakai). Lahan, baik jalan maupun lokasi perkantoran pelabuhan masuk ke dalam kawasan izin pinjam pakai dari KLHK kepada Pemkab Pasbar seluas total 122 Ha (12,5 ha bangunan darat pelabuhan).

Solusi yang ditawarkan oleh kementerian yakni kementerian PU diharapkan dapat membangun 5 jembatan dan percepatan pembangunan jalan sepanjang 31,4 km (minimal jalan sirtu), kebutuhan anggaran Rp150 M (untuk sirtu) dan jembatan sebesar Rp70 m sehingga jalan dapat di lewati. Fasilitasi penyerahan kawasan hutan yang dipergunakan untuk pembangunan sapras pelabuhan teluk tapang 12,5 ha (IPPKH) kementerian LHK ke kementerian perhubungan. (by.roni/hms