Ketua PB PGRI Didi Suprijadi : Bersyukur, 50 Persen Dana Bos Digunakan Bayar Guru Honorer

0
Didi Suprijadi, Ketua PB PGRI

Jakarta (PADANG EXPO)

Didi Suprijadi selaku Ketua PB PGRI sangat mengapresiasi perubahan skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke rekening sekolah, ia mengatakan skema baru ini lebih berpihak kepada tenaga guru honorer.

Ia mengatakan, saat skema yang lama dana BOS sangat ribet dan menegangkan sehingga banyak guru yang tidak mau jadi Kepala Sekolah, ujar pria paruh baya ini yang juga sebagai pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia.

Dalam diskusinya, didi menjelaskan bahwa,” kalau kita melihat dilapangan, pada waktu skema yang lama itu banyak guru tidak mau menjadi kepala sekolah. Mundur atau menghindar untuk menjadi kepala sekolah karena begitu susahnya untuk urusan dana BOS”

Ia sempat menjelaskan, kalau dulu dana BOS bisa sampai ke sekolah itu bulan Maret. Padahal kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sudah dimulai sejak dari Januari, bayangkan ? mau dibayar pakai apa kehidupan sehari-hari, bayar listrik dan lain sebagainya, tuturnya.

Didi menegaskan, yang paling membuat kita sedih itu adalah guru honorer. Sebab dana untuk upah honorer tersebut masuk kedalam Alokasi Belanja Pegawai pada BOS, yang mana pada waktu itu jumlahnya hanya 15%.

“Memang yang paling sedih itu guru honorer. Hitungan 15% tersebut bukan khusus untuk guru honorer, namun untuk belanja pegawai. Jadi, jika belanja pegawai selesai, yang paling terakhir nanti kalau ada sisa. Bayangkan, mereka sudah menunggu dari Januari tetapi tidak pernah ada, dan itu selalu terjadi hampir tiap tahun,” ujarnya.

Akibat alokasi honor untuk para honorer masuk ke dalam belanja pegawai, maka dampaknya mereka para tenaga honorer sering tidak mendapat bagian. Hal itu juga yang menyebabkan tenaga honorer mendapat pembayaran yang sangat kecil. Bayangkan Rp 300 ribu per bulan, lalu dibayarkan per tiga bulan, itupun sudah akhir bulan dibayarkan, ungkap didi.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan telah mengubah kebijakan penyaluran dana BOS reguler. Sebelumnya, dana BOS ditransfer dari RKUN ke RKUD lalu ke rekening sekolah.

Sekarang, dari RKUN langsung ke sekolah. Aturan teknis penyaluran itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam Pasal 9 Ayat 2 Huruf l Permendikbud 8 Tahun 2020, penggunaan dana BOS itu bisa dipakai untuk pembayaran honor guru.

Lalu, Pasal 9 Ayat 3 menyatakan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf l, hanya dapat digunakan paling banyak 50 persen dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Guru yang bisa menerima harus memenuhi persyaratan. Yakni, yang bersangkutan harus sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum punya sertifikasi pendidik, serta telah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.*

Koresponden : BL
Editor : Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here