DPRD Kota Bukittinggi Terima Kunjungan Kerja Lima DPRD Sekaligus dari Dalam dan Luar Provinsi Sumbar

61

Bukittinggi, Padang Expo

Puluhan anggota DPRD dari lima daerah dari dalam maupun luar provinsi Sumbar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bukittinggi. Kedatangan rombongan dari Komisi I DPRD Padang, Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan. DPRD Kabupaten Madina, DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Dumai itu disambut oleh Ketua Komisi III Maderizal, SH, Ketua Komisi I Shabirin Rachmat bersama H.Syaiful Efendi, Lc,MA, Edison Katik Basa, SE, H.Irman Bahar, Alizarman, SHI.SH serta jajaran Sekretariat DPRD dan sejumlah perwakilan OPD di lingkungan pemko Bukittinggi. Bertempat diruang sidang DPRD, pada Kamis (19/03).

Komisi I DPRD Padang Armedi menjelaskan, APBD Kota Padang 2020 Rp 2,7 trilyun, dengan target, PAD Rp 881 milyar. “Kami datang ke Bukittinggi untuk mempelajari pola pembahasan LKPJ Walikota. Sehingga apa yang didapat dari Bukittinggi dapat menjadi bahan bagi kami dalam pembahasan LKPJ di kota Padang,”jelas Armedi.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan Junaidi Purba menyampaikan, kunker ke Bukittinggi dalam hal mempelajari terkait pembangunan dan tata kota. Usia Pelalawan baru 20 tahun.

“Karena masih berusia muda, tentu harus banyak belajar kepada daerah yang banyak pengalamannya. Untuk itu, kami datang ke Bukittinggi agar mendapat bahan dan acuan serta ditetapkan, untuk dibawa ke Pelalawan,”ujar Junaidi Purba

Sementara itu, DPRD Kabupaten Madina, DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Dumai, kunker ke Bukittinggi terkait, kesehatan, perdagangan dan sosial khususnya PKH, serta perencanaan pembangunan lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi, Maderizal, bersama Ketua Komisi I, Shabirin Rachmat, Syaiful Efendi, Edison Katik Basa, Irman Bahar, Alizarman, menjelaskan, terkait LKPJ dibahas dengan acuan PP No. 13 tahun 2019, khusus Pasal 16 sampai 21.

Baca Juga :  Alihkan Seluruh Pokir dan Potong Anggaran Perjalanan Dinas, DPRD Tanah Datar Fokus Ke Penanganan CoVID-19

“Ada enam urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang bukan pelayanan dasar dan lima urusan pilihan. Kita evaluasi dan berikan rekomendasi yang berkualitas dan bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Terkait pertanyaan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, DPRD Bukittinggi tentunya melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Kita ikut pro aktif dalam penyusunan RKPD, KUA PPAS dan R-APBD sampai ditetapkannya APBD, mulai dari porses perencanaan sampai fungsi pengawasan pelaksanaan APBD itu sendiri. Seperti bidang sosial, pembangunan bidang kesejahteraan sosial menjadi prioritas disamping pembangunan fisik, bagaimana menekan angka kemiskinan, peningkatan layanan pasar, layanan puskesmas dan pengembangan pariwisata,”jelas Maderizal.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal menyampaikan, kehadirannya bersama Komisi B dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan ke Bukittinggi, selain untuk melakukan tukar Informasi dengan DPRD Kota Bukittinggi, juga melakukan tukar informasi dengan rekan-rekan Bukittinggi Parlemen Jurnalis (BPJ). “Kami ingin tahu secara langsung bagaimana hubungan BPJ dengan DPRD,”ujar Syafrizal. (rahmi/fadhil)