Pembangunan Kantor Bupati Sijunjung Masih Sisakan Masalah, CV AJB Bersama Kuasa Hukum Datangi Dinas PUPR Terkait Pembayaran yang Belum Diselesaikan oleh PT.BKP

305

Sijunjung, Padang Expo

Pihak Kuasa Hukum Didi Cahyadi Ningrat,SH dari CV.AJB Sub-Kontraktor Pembangunan Kantor Bupati Sijunjung datangi Dinas PUPR Sijunjung untuk mendesak masalah pembayaran yang belum dilakukan oleh pihak PT.BKP Jakarta terhadap CV.AJB dalam mengerjakan interior serta beberapa item pekerjaan yang lainnya.

Pertemuan yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum CV.AJB tersebut berlangsung di sebuah ruangan rapat sekretaris Dinas PUPR Sijunjung, Kamis (19/3/2020).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rusdi selaku Direktur CV.AJB, sekretaris Dinas PUPR Sijunjung, Bowo dan PPK dalam pembangunan gedung Kantor Bupati Sijunjung yaitu Syatria, dan beberapa pihak dari CV.AJB.

Adapun pertemuan tersebut dilakukan, karena pada waktu sebelumnya pihak dari CV.AJB telah melayangkan surat ke pihak Pemkab Sijunjung melalui Kuasa Hukumnya, agar sekiranya pihak Pemkab Sijunjung bisa memfasilitasi untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT.BKP kepada CV.AJB.

Dengan tegas, Didi Cahyadi Ningrat selaku Kuasa Hukum CV.AJB mengatakan kepada Padang Expo,”Jika seandainya pihak PT.BKP tidak ada itikad untuk membayarkan keuangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung yang telah diselesaikan oleh CV.AJB , maka pihak dari CV.AJB akan membongkar kembali dan mengambil barang-barang yang sudah terpasang dalam bangunan tersebut,” tegasnya.

Menurut keterangan dari Kuasa Hukum CV AJB, adapun pembayaran yang belum diterima oleh kliennya hingga sekarang mencapai sekitar Rp 2,2 Miliar.

Salah seorang Komisaris dari CV AJB mengatakan, anggaran tersebut merupakan pekerjaan Paving Blok, Interior, pemasangan listrik dan lainnya.

Didi Cahyadi Ningrat selaku Kuasa Hukum CV AJB menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan langkah terbaik untuk semua pihak agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Didi menegaskan, jika pihak PT.BKP tidak mau mengajukan hak bayar pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan bobot oleh kliennya, maka pihak dari CV AJB melalui Kuasa Hukumnya akan mengambil tindakan tegas dengan mengambil kembali apa yang telah dikerjakan oleh pihak CV AJB.

Baca Juga :  Ketua DPD LSM KPK Tipikor Sijunjung Anjangsana ke Panti Asuhan Anak Nurul Iman

Walau kesepakatan ini sudah dituangkan dalam berita acara, dikatakan oleh pihak CV. AJB bahwa ia akan membongkar kembali barang yang telah terpasang yang telah dibiayai, karena dalam kesepakatan awal pihak pemkab mengetahui dan menyetujui pekerjaan tersebut.

Ia mengatakan,”Untuk mengurangi kerugian pada perusahaan, maka dengan sangat terpaksa kami dari pihak CV AJB akan menyita apa yang sudah dipasang di Gedung Kantor Bupati Sijunjung, diantaranya semua interior yang ada dilantai dua, paving blok serta listrik,” tegasnya.

Adapun pengerjaan yang belum dibayarkan oleh pihak PT.BKP kepada pihak CV AJB, namun telah diselesaikan oleh pihak CV AJB yang meliputi :

1. Ruang Bupati
2. Ruang Wakil Bupati
3. Ruang Sekda
4. Ruang Staf Ahli
5. Lobi

Kuasa Hukum CV AJB, Didi Cahyadi Ningrat menganggap, adapun jumlah denda yang harus dibayarkan oleh PT.BKP terhadap Pemkab Sijunjung jumlahnya sama dengan jumlah uang yang mesti dikeluarkannya untuk pembayaran kepada CV AJB, karena akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kantor Bupati tersebut, maka PT.BKP dikenakan denda, ujarnya.

Didi menerangkan,” Makanya PT.BKP tidak mau ajukan hak bayar pada Pemda, karena menurut prediksi kami, jika PT.BKP mengajukan hak bayar kepada pemda sesuai dengan bobot, maka uang tersebut hanya untuk membayar CV.AJB, dan untuk denda pun harus mereka bayar dengan jumlah yang tidak selisih jauh, maka dari itu pihak PT BKP tidak mau mengajukan hak bayarnya, sehingga klien kami pun kena imbasnya tidak dibayarkan juga,” ujarnya.

Dalam hal ini Kuasa Hukum CV AJB mengatakan, pihaknya akan menyurati PT BKP tersebut hingga tanggal 27 Maret 2020 mendatang.

Jika surat tersebut diabaikan oleh PT.BKP,maka pihak yang membuat kesepakatan akan membahas kembali untuk mencari alternatif yang lain.

Baca Juga :  PDAM Tirta Sanjung Buana Adakan Bimtek Bisnis Plan Bersama BPKP Sumbar

Sedangkan dari pihak Dinas PUPR juga akan mengupayakan solusi yang terbaik dengan menyurati dan mendesak pihak PT.BKP agar menuntaskan hak dan kewajibannya.

“Akan kita surati pihak PT.BKP dan mendesak agar menyelesaikan persoalan ini, karena kita berharap semuanya segera selesai dengan baik,”ujar Sekretaris Dinas PUPR Sijunjung, Sarwo Edi di ruang rapat dengan CV AJB di ruang sekretaris Dinas PUPR.

Terpisah, tim Padang Expo juga mencoba konfirmasi kembali kepada pihak-pihak Sub-Kontraktor lainnya terkait pembayaran yang belum dibayarkan PT.BKP seperti yang pernah diberitakan pada sebelumnya, bahwa masih ada beberapa Sub-Kontraktor yang belum dibayarkan, seperti CV Mentari, Berlin, Mul, Material Alam, serta janji untuk bantuan Rumah Gadang kepada Ninik Mamak hingga sekarangpun belum ada titik terangnya.(why dz/tim/red)