Program Kegiatan Rehab Warung di Padang Panjang Terkesan Asal Jadi

151

PADANG PANJANG, PADANG EXPO

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perdakop UKM Kota Padang Panjang pada tahun 2019 lalu meluncurkan program kegiatan rehab warung bagi masyarakat.

Namun, program kegiatan rehab warung itu menuai sorotan karena diduga tidak sesuai dengan Spek dan RAB kerja.

Disinyalir proyek bedah warung yang dikerjakan CV Mifa Utama Karya dengan nilai kontrak Rp 546.679.140.72, dan diperuntukkan bagi 30 unit warung dikerjakan asal jadi.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, Amir Hamzah, ST., ketika ditemui diruangan kerjanya, Selasa (10/3/2020), mengatakan inspektorat telah turun lapangan dan memeriksa ke 30 warung yang dibedah.

“Dari hasil turun lapangan dan hasil pemeriksaan pengerjaan bedah warung, ditemukan ada yang tidak sesuai perencanaan dan RAB, ada yang tidak dikerjakan sebagaimana ada dalam RAB, dan ada pula yang dikerjakan tetapi tidak ada dalan RAB,” ucapnya.

Terkait temuan inspektorat dimaksud, sebut Amir, inspektorat telah memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait tanpa terkecuali.

“Seluruh pihak yang terkait kegiatan proyek bedah warung dimulai dari PA, PPK, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Bendahara Pencairan Uang, dan rekanan. Semuanya telah kita panggil dan periksa,” tegas Amir.

“Dari hasil penghitungan di RAB dan dari melihat fisik yang dikerjakan, rekanan harus mengembalikan atau menyetorkan nilai kerugian sekitar 60 juta rupiah,” terang Amir.
Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan, tinggal lagi menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Masa kerja APIP 60 hari, lewat 60 hari barulah diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Kewenangan inspektorat berdasarkan LHP menyarankan bila ada kerugian keuangan negara, maka disarankan rekanan untuk mengembalikan.

Hasil LHP inspektorat tembusannya hanya kepada Walikota yang juga sebagai laporan.
Kami melakukan pemeriksaan sesuai perencanaan dan RAB.

BACA JUGA :  Hj. Mesra Yasta Anggota DPRD Provinsi Sumbar Berikan Bantuan Obat Herbal CoVID-19 Kepada Wali Kota Fadly Amran  

“Terhadap yang dikerjakan rekanan tetapi tidak ada dalam RAB dan tidak ada berita addendumnya tentunya hal itu menjadi resiko rekanan,” ujar Amir.(YB)