Hantaran LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun 2019 Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi

72

“ Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 Sebesar Rp 734 Miliar Lebih atau 98 %”

Bukittinggi, Padang Expo

DPRD Kota Bukittinggi gelar rapat paripurna Istimewa dengan agenda hantaran Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Herman Sofyan, SE, Didampingi Wakil Ketua Nur Hasra, B.Sc dan Rusdy Nurman, SH beserta seluruh anggota dewan dan dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi, Sekda, Unsur Forkompimda, Kepala PN, Kepala PT, Kepala SOPD, Pimpinan BUMD/BUMD, Camat dan Lurah se kota Bukittingi, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan tamu undangan lainnya, bertempat diruang sidang utama DPRD, Selasa (01/04).

Wali Kota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH dalam hantarannya menjelaskan, pendapatan daerah pada tahun 2019 lalu, dapat direalisasikan sebesar Rp 734 milyar lebih dari target Rp 749 milyar lebih atau 98%. Pendapatan daerah itu bersumber dari PAD Rp 111 milyar lebih dari target 117 miliar lebih atau terealisasi 95,54%.

Dana perimbangan direalisasikan sebesar Rp 552 milyar lebih, dari target 562 milyar lebih atau 98,07%. Lain lain pendapatan yang sah, terealisasi Rp 70 milyar lebih dari yang ditargetkan sebesar Rp 68 milyar atau 101%.

Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 891 miliar lebih dengan terealisasi sebesar Rp 717 milyar lebih atau sebesar 80,46%. Yang bersumber dari Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp 324 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 306 miliar lebih atau dengan serapan sebesar 94,47%.

Belanja Langsung dianggarkan Rp 566 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 410 miliar lebih atau dengan serapan sebesar Rp 72,43%.

Pembiayan Daerah dialokasikan sebesar Rp 142 miliar lebih yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup surplus dan direalisasikan sebesar 97 miliar lebih atau 68, 33%,”jelas Ramlan Nurmatias.

Baca Juga :  Semua Hasil Tes Swab Guru dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta Se Kota Bukittinggi “Negatif Covid-19”

Wali Kota mengatakan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bukittinggi berbasis urusan pemerintahan daerah yang meliputi 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan, 7 fungsi penunjang/pendukung urusan pemerintahan dan satu urusan pemerintahan umum.

“Capaian kerja sepanjang 2019 sebagaimana yang telah disepakati dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2019, dari segi penyerapan anggaran memang masih dibawah 75%. Karena ada beberapa kegiatan pada SKPD tertentu dengan nilai anggaran yang cukup besar yang mengalami kendala, sehingga serapan anggaran secara kolektif berada pada 72,43%. Kendala tersebut akan menjadi catatan dan bahan evaluasi kita bersama agar tidak terulang kembali,” kata Wali Kota.

Wako Ramlan juga menyampaikan, dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang representative pemko Bukittinggi sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dengan system multiyear seperti, pembangunan RSUD, Mall Pelayanan Publik dan proyek-proyek sejenis lainnya dan lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota yang telah diresmikan bertepatan dengan HJK Bukittinggi ke 235 serta Revitalisasi sarana dan prasarana beberapa objek wisata.

Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi beberapa kantor pemerintah yang lebih representative diantaranya pembangunan kantor-kantor lurah, Puskesmas dan pembangunan fasilitas penunjang penyelengaraan pemerintahan lainnya.

Begitu juga dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta pembangunan baru maupun lanjutan 11 sekolah dasar negeri, Revitalisasi trotoar di beberapa ruas jalan dalam Kota Bukittingi, Rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan pipa air, penyusunan DED untuk beberapa fasilitas umum serta kantor kantor pemerintah yang pelaksanaannya dimulai tahun 2020 serta pembangunan lainnya.

Selain pembangunan fisik, pemko Bukittinggi juga tetap melaksanakan pembangunan non fisik, seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, bidang Kebudayaan, sektor wisata, bidang kesehatan, Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) serta Perdagangan.

Baca Juga :  Sempat Berhenti Akibat Pandemi, Pemko Bukittinggi Kembali Gelar Kegiatan CFD

Sementara dari tingkat inflasi selama tahun 2019 menurut data dari Badan Statistik, bahwa Kota Bukittinggi mengalami laju inflasi tahun kelender sampai bulan November 2019 sebesar 1,32 % dan untuk laju untuk inflasi year on year Nofember 2019 terhadap Nofember 2018 sebesar 1,74 %.

pemeriksaan suhu & cuci tangan sebelum paripurna

Dan selama tahun 2019, Pemko Bukittinggi telah mendapat 36 penghargaan nasional dan 116 penghargaan dari provinsi. Semua penghargaan dan prestasi yang diterima merupakan parameter dan indicator capaian bersama pemerintah kota dan DPRD Kota Bukittinggi serta dukungan penuh seluruh masyarakat Bukittinggi.

“Keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih akan terus kita pertahankan dan kita tingkatkan, karena mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraihnya, namun kami yakin, kebersamaan dan kerja nyata kita semua tidak ada yang mustahil untuk kita capai,”ujar Wako Ramlan.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Herman Sofyan, SE mengapresiasi hantaran LKPJ tahun 2019, yang disampaikan oleh Wali Kota Bukittinggi. LKPJ menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Selanjutnya, LKPJ ini tentu akan dibahas dan dijadikan rekomendasi oleh DPRD selama 30 hari kedepan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan di tahun 2020 ini serta tahun anggaran selanjutnya,”ujar Herman Sofyan.

Ketua DPRD mengatakan, suasana paripurna DPRD hari ini memang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Dimana setiap tamu undangan yang akan memasuki ruang sidang, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh security Sekretariat DPRD. Hal itu dilakukan sebagai salah satu antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya dilingkungan DPRD Kota Bukittinggi.

Selain itu, juga menyediakan beberapa wastafel beserta sabun anti septik dipintu masuk utama dan samping, guna memudahkan para tamu-tamu yang datang, untuk bisa mencuci tangan sesering mungkin,”kata Ketua DPRD. (fadhil/rahmi)

Baca Juga :  H-2 Penerapan Tatanan Normal Baru di Bukittinggi, Wagub Sumbar Tinjau Kesiapan Protokol CoVID-19