Jika Belum Siap ? PSBB Jangan Dilaksanakan, Jangan Tunggu Warga Mati Kelaparan Baru Dibagikan

36
Ilustrasi

Padang, Padang Expo

Carut marutnya data bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 menjadi persoalan baru di tengah pandemik CoVID-19 ini.

Alasannya, mulai dari data ganda dengan DTKS hingga persoalan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, bikin pusing dan geram sejumlah pihak pada saat ini.

Tidak sesuainya jumlah sembako yang akan dibagikan dengan jumlah warga yang membutuhkan bantuan berakibat terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat.

Tidak sedikit warga yang tidak mendapatkan bantuan akibat pendataan yang carut marut ini, tidak hanya di kota padang saja, bahkan hampir bisa dibilang kabupaten pun mengalami hal yang sama, ada apa?

Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latief mengatakan beberapa waktu lalu sudah tiga minggu masyarakat bertahan di rumahnya masing-masing sejak mewabahnya virus corona (covid-19).

“Jangan ditunggu ada warga yang mati kelaparan dulu, baru dibagikan,” ungkapnya, Sabtu (11/4) lalu.

Berharap, Pemko Padang cepat tanggap dalam membaca keluhan masyarakat, sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang meminta seluruh warga untuk di rumah guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Sayangnya, Pemko Padang lamban dalam mengeksekusi solusi yang telah disepakati bersama DPRD Kota Padang,” tegasnya.

Jangan ditunggu sampai, warga marah. Karena, kalau sudah soal perut, tidak bisa kompromi, tegasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana pun angkat bicara dan menilai Pemerintah Kota Padang lamban dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus Corona (Covid-19).

Ilham mengatakan, seharusnya tidak perlu menunda-nunda lagi. Sebab kalau soal anggaran, sebetulnya sudah beres karena telah disetujui DPRD.

Menurut Ilham, belum turunnya Bantuan Sosial (bansos) kepada masyarakat Kota Padang adalah tanda belum siapnya Pemko dengan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ilham juga mengkritik Pemko dalam penanggulangan Covid-19. Masih banyaknya warga yang berkeliaran dijalanan, kata Ilham, ini juga menjadi bukti lemahnya sosialisasi, dan pengawasan Pemko dilapangan, ujarnya Sabtu (25/4/2020).

“Pemko Padang tidak akan bisa meminta masyarakat tetap berada di rumah masing-masing, apabila Pemko tidak menjamin atau membantu menyediakan kebutuhan pokok mereka,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Ilham curiga bantuan belum bisa dicairkan Pemko Padang, karena data penerima bantuan yang belum beres.

“Jadi data ini sebetulnya yang tidak beres. Ketua RT dan RW yang ditugaskan mengumpulkan data tidak mempunyai kekuatan, karena tidak ada aturan. Lalu, juga tak ada sangsi kalau ada pihak yang mempermainkan data ini,” ujar Ilham.

Baca Juga :  Serang Wartawan, Pekerja CV Rendi Bersaudara Dipolisikan

ALASAN PEMKO PADANG

Amasrul selaku Sekda Kota Padang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan kebijakan pemerintah pusat terkait kriteria data yang ditetapkan penerima bansos tersebut acap kali berubah.

“Bagaimana kami mengubah data secepat kilat, sementara data harus ril. Sedangkan kebijakannya berubah-ubah, tidak hanya hari,” tegasnya Rabu (29/4).

Dikatakannya, Pemko Padang sebenarnya sudah menuntaskan data tersebut pada pekan lalu. Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Sumbar. Hanya saja data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar.

Dicontohkannya, pertama kali Pemprov Sumbar meminta data penerima bansos sebanyak 8.049 dikalikan dengan lima jiwa. Maka diperoleh angka 40.245 rumah tangga. Angka ini sudah diserahkan Pemko Padang. Kemudian kebijakan berubah lagi, penerima tidak rumah tangga, tapi kepala keluarga. Akhirnya diubah.

Tidak lama, kemudian ada perubahan lagi dari rumah tangga diawal menerima Rp200 ribu/perbulan/jiwa. Berubah menjadi Rp600/kk/bulan untuk sebanyak 13.415 kk. Maka Pemko Padang harus mencocokan lagi di tingkat RT dan Kelurahan.

“Ini sudah membingungkan,”ujarnya.

Kemudian, katanya Pemprov Sumbar minta ubah lagi data dalam bentuk format terbaru by name by adreess, NIK dan nomor HP dan dimana penerima lahir.

“Diubah lagi formatnya. Sangat menyusahkan,” katanya.

Lebih parah lagi terjadi dari Kementrian Sosial, pada 17 April dapat surat dari Kemensos, pagu penerima bansos tunai Kota Padang sebanyak 28.594 KK. Formatnya data dilengkapi NIK, Nomor HP, Dimana lahir.

Setelah data diupload sesuai dengan hasil himpunan tingkat RT dan RW, dari 28 ribu lebih hanya diakui 18 ribu NIK nya yang padan dengan Kementrian Dalam Negeri, sisanya tidak padan.

“Ini yang lucu lagi, NIK KTP warga ada, yang mengeluarkan Kemendagri, tapi kata mereka tidak padan. Jadi NIK ini siapa yang mengeluarkan selama ini,”ujarnya.

Dikawatirkan jika dicairkan, maka tidak sesuai degan data Kota Padang. Maka muncul masalah masalah baru. Jika ditandatangani maka Dinas Sosial Padang bertanggungjawab atas data tersebut. Maka Ketua RT dan RW akan menjadi bulan-bulanan bagi masyarakat nantinya.

Baca Juga :  IKW - RI Sumbar Dukung Penuh Pemko Padang Dalam Mensosialisasikan Antisipasi Virus CoVID-19

Dengan alasan itu, maka Kota Padang belum keluarkan data sempurna, karena menunggu data pusat final. Hingga kini Kota Padang sudah mendata melalui RT, sebanyak 143.237 kk yang patut menerima bansos.

Sementara, diakuinya untuk meringankan warga yang paling terdampak, Pemko Padang melalui sejumlah lembaga swasta lainnya akan menyalurkan sekitar 20 ribu paket sembako.

Sedangkan, beberapa waktu lalu, Minggu (5/4) Wali Kota Mahyeldi mengatakan Pemko Padang masih melakukan Validasi data warga yang terdampak secara ekonomi setelah berjangkitnya Corona Virus Disease (COVID-19) untuk diberikan bantuan.

“Sampai saat ini masih dilakukan validasi agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Wali Kota.

Ia mengatakan bahwa Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga ke Bappeda.

“Ditargetkan hari ini validasi selesai sehingga bantuan segera bisa disalurkan kepada warga yang terdampak ekonomi,” kata dia.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Medi Iswandi menyampaikan hingga hari ini baru enam kecamatan sudah final dilakukan validasi data dan masih ada lima kecamatan sedang dalam proses.

Setelah semua data final dikirimkan kepada Bappeda dan dalam pekan ini akan disalurkan bantuan kepada warga terdampak. Setelah validasi selesai dilakukan data akan dikirim ke Dinas Pangan yang kemudian berkoordinasi dengan Bulog membeli beras.

“Untuk bantuan saat ini disepakati berupa beras 9 kilogram per jiwa per bulan, untuk bantuan dalam bentuk lain sampai sekarang masih dihitung,” ucap Wali Kota.

Ia menyebutkan sampai saat ini kebutuhan yang masuk sudah mencapai 3.133 ton per bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp28,3 miliar.

Ia mengatakan basis awal data penerima bantuan terdampak corona adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah terverifikasi oleh pusat sebanyak 53,761 kepala keluarga atau sekitar 270 ribu jiwa.

Kemudian dari DTKS sudah ada warga yang menerima langsung bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan pangan nontunai.

Penerima bantuan pangan nontunai dari pusat dikeluarkan kemudian didata yang di luar itu yang terdampak langsung, ujarnya.

Ia mengutarakan kriteria penerima bantuan adalah warga yang tidak lagi memiliki penghasilan akibat corona, tidak mempunyai simpanan dan dinilai kesulitan membeli bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Medi menyebutkan saat ini sudah ada penambahan penerima bantuan terdampak corona sebesar 79 ribu jiwa di luar DTKS.

Baca Juga :  RS Polri Terima 21 Sampel DNA dan 7 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

“Mereka adalah yang berhenti bekerja mulai dari pedagang kaki lima, ojek online, pekerja hotel dan semua yang tidak memiliki penghasilan saat ini akibat wabah corona,” kata dia.

DPRD SUMBAR DESAK PEMPROV SALURKAN BANTUAN

DPRD Sumbar kembali mengingatkan Pemprov untuk segera menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Hal ini mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah dilaksanakan selama 9 hari, namun bantuan tersebut masih belum jelas kapan akan disalurkan.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi V bidang pemberdayaan masyarakat DPRD, Donyzar mengatakan PSBB pasti berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dia menilai seharusnya penanggulangan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan PSBB. Pemprov seharusnya tidak berleha-leha untuk menyalurkan bantuan termasuk BLT.

Donyzar mengatakan, “PSBB ini memang lebih efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Namun konsekuensinya adalah pemerintah harus memberikan bantuan pada masyarakat. Terutama masyarakat yang mendapatkan upah harian. Konsekuensi dari PSBB ini tak boleh dilalaikan dan berlama-lama dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Afrizal selaku Ketua Komisi III bidang keuangan DPRD, juga mendesak Pemprov untuk segera mencairkan BLT untuk masyarakat. Dia menilai Pemprov lamban dalam melaksanakan proses pencairan tersebut. “PSBB di Sumbar ini sudah terlaksana 4 hari. Tapi bantuan untuk masyarakat belum jelas juga kapan dibagikan,” ujarnya.

Ia mengatakan dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Setidaknya ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kewajiban ini, lanjut dia, landasannya jelas, yaitu dengan penerapan PSBB, penghasilan harian untuk hidup masyarakat banyak yang terganggu, ujarnya.

Dana untuk penanggulangan covid 19 pun sebenarnya sudah tersedia, yakni Rp600 miliar yang diperoleh dari pergeseran anggaran pada APBD Sumbar Tahun 2020.

Dia menilai lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan pendataan. Yakni karena pada prinsipnya jaring pengamanan sosial satu kepala keluarga satu program, bantuan tidak boleh diterima ganda.

“Ini akibat dari ketidaksiapan data di setiap kota dan kabupaten. Alhasil bantuan dari pemerintah provinsi lebih lambat sampai ke tangan masyarakat dibanding bantuan dari ormas, parpol dan bantuan perorangan. Padahal anggaran sudah ada,” ujarnya.

Data ini dikutip dari statement beberapa pihak-pihak terkait.*d79