Wali Kota Bukittinggi Keluarkan Kebijakan Bebaskan Pembayaran Retribusi Bagi Pedagang Empat Bulan Kedepan

80

Bukittinggi, Padang Expo

Kondisi pandemi COVID-19 telah menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali kota Bukttinggi. Dengan himbauan untuk melakukan pembatasan fisik (physical distancing) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Persoalan ini menjadi perhatian pemko Bukittingi, Oleh karena itu, Wali Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan pembebasan pembayaran retribusi bagi pedagang di Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur selama 4 (empat) bulan kedepan, terhitung mulai 1 April s/d 31 Juli 2020 yang meliputi retribusi toko/kios, retribusi lapangan bulanan dan harian serta retribusi kebersihan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bukitinggi pada Rapat Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Forkopimda, SKPD serta stake holder lainnya, di Rumah Dinas Wali Kota. Rabu (01/04).

Wali Kota Bukittinggi HM.Ramlan Nurmatias, SH menjelaskan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit. Meskipun Pemko Bukittinggi tidak mengeluarkan kebijakan untuk menutup pasar-pasar dalam mengantisipasi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, namun kondisi ini sangat berdampak terhadap penurunan omset pedagang.

Kami paham itu dan berupaya memikirkan jalan keluar untuk membantu ekonomi warga, khususnya pedagang. Untuk itu, tahap awal, kami putuskan untuk membebaskan pedagang yang ada di tiga pasar, Pasar Aur, Pasar Bawah dan Pasar Atas dari retribusi, selama empat bulan kedepan.

“Ada sekitar 16 ribu pedagang yang mencari rezeki di tiga pasar tersebut. Itu kita bebaskan semua dari retribusi selama 4 bulan ke depan. Sehingga apa yang didapat pedagang selama 4 bulan ini dapat dinikmati tanpa harus disisihkan untuk retribusi. Dan kami berharap, kebijakan pembebasan pembayaran retribusi selama 4 bulan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi para pedagang akibat dampak pencegahan penyebaran COVID-19,”jelas Ramlan Nurmatias.

Baca Juga :  Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kota Bukittinggi Periode 2020 - 2025

Saat dikonfirmasi wartawan, terkait jumlah pendapatan yang diperoleh pemko dari retribusi, Wako Ramlan memprediksi ada sekitar Rp 1 milyar per bulan. Satu bulan itu, pendapatan retribusi kita sekitar Rp 1 milyar. Jika empat bulan kita bebaskan, berarti ada sekitar Rp 4 milyar yang tidak akan kita pungut dan dapatkan.

Tapi dengan kondisi ini, hal itu tidak jadi prioritas. Sekarang bagaimana, covid-19 tidak menyebar di Bukittinggi, masyarakat tetap sehat dan beban ekonominya harus kita pikirkan juga.

Selain itu, pemko juga tengah membahas upaya terkait penganggaran dampak penanganan covid-19 terhadap masyarakat. Untuk empat bulan sejak April, memang telah akan diusulkan dana sebesar Rp 60 milyar. Namun karena adanya edaran dari Mendagri, tentang perpanjangan masa tanggap darurat covid-19 hingga Oktober, tentu akan dikoordinasikan ulang dengan seluruh perangkat daerah.

“Beberapa pembangunan fisik yang belum jalan, akan di stop dan dananya dialihkan untuk antisipasi dampak penanganan covid-19,”ujar Wako Ramlan. (fadhil/rahmi)