Indonesia Belum Siap Untuk Skenario ‘New Normal’

30

Pemerintah saat ini tengah serius dalam menyiapkan sebuah skenario new normal atau agar masyarakat bisa kembali beraktivitas ditengah pandemik CoVID-19.

Meskipun hingga sekarang belum ditetapkannya perencanaan skenario new normal tersebut, namun Surat Edaran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah beredar terkait tentang protokol kesehatan normal untuk perusahaan.

Walaupun semuanya sudah dipersiapkan dalam menyambut new normal, namun Presiden Jokowi tetap mengingatkan untuk skenario new normal hanya bisa dilakukan pada daerah yang kurva kasus CoVID-19 menurun atau dalam zona aman.

Sebelumnya Presiden Jokowi menginginkan agar masyarakat bisa kembali produktif ditengah-tengah pandemik CoVID-19, namun ia ingin masyarakat juga bisa beraktivitas dengan aman dari CoVID-19

Hingga saat ini, sudah 212 Negara yang terserang virus Pandemik CoVID-19. Bahkan masyarakat sudah sangat jenuh dan terus bertanya, kapan wabah ini berakhir? Bahkan tidak sedikit juga yang bertanya, apakah bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya, sedangkan Vaksin untuk mengatasi CoVID-19 pun sampai sekarang belum ditemukan, sementara WHO telah menyatakan bahwa virus CoVID-19 bisa saja tidak hilang, bahkan sejumlah pihak memberikan saran untuk istilah new normal.

Adapun istilah new normal atau normal baru adalah untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak akan pernah bisa kembali pada kebiasaan yang lama, mau tidak mau harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah diciptakan oleh Pandemik CoVID-19 ini. Umpamanya, masyarakat merasa tidak aman lagi ketika bepergian tanpa memakai masker atau memang hand gloves (sarung tangan) dan hand sanitizer.

Berdasarkan istilah new normal inilah, WHO untuk di Kawasan Eropa mengeluarkan rilis pedoman bagi negara yang berencana untuk melonggarkan peraturan dan berganti ke masa transisi.

Baca Juga :  Minangkabau, Home Land Of Melayu

Pedoman tersebut di publikasikan pada situs resmi WHO bulan April lalu, dan disampaikan ketika konferensi pers oleh Direktur Regional WHO di Eropa Dr Hans Henri P Kluge.

Sekarang, beberapa Negara sudah mulai melonggarkan aturan lockdown atau karantina wilayah, rasanya ingin sekali menyambut New Normal atau normal baru yang menjadi salah satu cara untuk bertahan ditengah-tengah Pandemik CoVID-19. Meskipun WHO telah memberikan peringatan kepada negara-negara yang akan melonggarkan aturan karantina di Wilayah mereka masing-masing agar waspada terhadap gelombang kedua CoVID-19.

Begitupun di Indonesia, meskipun tidak mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown, namun Indonesia memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB sendiri sudah berjalan dua bulan di Indonesia, Pemerintah sendiri sudah mengklaim bahwa PSBB tersebut telah berhasil menurunkan kurva penyebaran virus CoVID-19 di Indonesia, meskipun setiap harinya kasus terus bertambah dan juru bicara pemerintah Achmad Yurianto dalam penanganan CoVID-19 tidak berhenti untuk menyiarkan kepada masyarakat.

Selama masa pelaksanaan PSBB di Indonesia, bantuan sosial pun telah digelontorkan Pemerintah untuk Masyarakat yang terdampak CoVID-19. Melihat virus CoVID-19 yang belum menemukan ujungnya, Pemerintah merasa bansos saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Maka dari itu, akhirnya Pemerintah mengambil jalan yang bisa membuat masyarakat bisa kembali produktif meskipun ditengah-tengah CoVID-19 dengan memakai skenario New Normal.

Seiring waktu dengan pernyataan Presiden Jokowi, akhirnya wacana pemerintah untuk melonggarkan PSBB mulai mucul. Masyarakat seakan-akan sudah tidak peduli dengan aturan PSBB. Bisa kita lihat, beberapa waktu terakhir ini jalanan sudah kembali ramai, bahkan pasar tradisional pun sudah dipadati masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok menjelang hari raya idul fitri kemarin.

Melihat situasi dan kondisi inilah, akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara dan menegaskan bahwa sudah tidak ada pelonggaran PSBB. Ia mengatakan, saat ini Pemerintah masih dalam tahap pembuatan skenario new normal. Oleh sebab itu, keputusan pelonggaran PSBB belum diterapkan.

Baca Juga :  Semen Padang : Tantangan Gubernur Baru

Meskipun tidak ada pelonggaran PSBB, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pengurangan PSBB bukan pelonggaran.

Adapun pengurangan PSBB tersebut dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tetap menjalani prosedur protokol kesehatan.

Dalam rapat terbatas Presiden Jokowi mengatakan, akan memulai tatanan baru ini, untuk pelaksanaannya akan dicoba pada beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki RO dibawah satu dan juga pada sektor tertentu yang dilihat dilapangan untuk bisa melakukan, mengikuti skenario tatanan new normal yang ingin direalisasikan, dalam arahannya saat pelaksanaan rapat terbatas yang disiarkan langsung pada Channel Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5)

Selain dalam rangka persiapan pelaksanaan new normal, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar sekiranya jajaran Kementerian dan lembaga untuk mengecek kesiapan pada tiap-tiap daerah, dan meminta kesanggupan tiap daerah dalam penanganan CoVID-19 terus dipantau.

Melihat dari paparan diatas, terkait kasus virus CoVID-19 di Indonesia setiap hari kian bertambah, apakah Indonesia sudah siap dengan new normal tersebut? Dan masyarakat apa sudah siap menerima tatanan skenario new normal ini?.

Dicky Budiman sebagai Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia angkat bicara dan mengatakan Indonesia belum siap menerapkan skenario new normal?

Dalam hal ini Dicky mengatakan, bahwa pada saat ini, Indonesia belum siap untuk tahap kesiapan seperti yang diharapkan, ungkapnya (23/5).

Ia mengatakan, jika pemerintah Indonesia ingin melakukan penerapan new normal, maka Indonesia terlebih dahulu harus membuat pola aturan yang baru ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh seperti saat bekerja, bersosialisasi dan aktivitas lainnya. Hal ini harus ada pemahaman dan edukasi serta sosialisasi yang tepat kepada masyarakat serta jajaran lembaga pemerintahan dalam berbagai tingkatan yang ada di pemerintahan.

Baca Juga :  Kita Punya Keberagaman, Saling Menghargailah

Ini adalah sebuah proses yang memerlukan waktu serta strategi yang tepat. Sedangkan untuk intervensi yang paling utama adalah testing, tracing tidak bisa dilonggarkan, harus lebih ditingkatkan dari sebelumnya serta kualitas dan kuantitasnya, ungkap Dicky.

Lebih lanjut Dicky mengatakan, terkait belum siapnya masyarakat menghadapi skenario new normal ini karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu faktor ketidaksiapannya masyarakat.  

Dicky mengatakan,”Kita harus banyak belajar dari negara lain, seperti Brasil negara tropis yang saat ini akan menyusul USA dalam jumlah kasus dan kematian semakin meningkat. Ini harus dibuat fase-fasenya serta indikatornya, sehingga semuanya jelas, terarah dan terukur,” terangnya.

Ia mengatakan, adapun perubahan perilaku kehidupan masyarakat akan berkontribusi 80% terhadap pengendalian suatu pandemik. Sehingga, memang harus ada upaya yang masif untuk melakukan sosialisasi agar pemerintah bisa menerapkan skenario new normal tersebut.

Semuanya harus saling bersinergi dalam promosi kesehatan ini, harus dengan komunikasi dan strategi yang tepat serta didukung penguatan program intervensi testing tracing, ungkapnya.

Terlepas dari itu semua, siap atau tidak siapnya masyarakat dalam menghadapi new normal, semua persiapan sudah mulai dirancang oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia harus siap hidup berdampingan dengan CoVID-19.

Apakah kalian siap dengan skenario New Normal ?. (*d79)