Realisasi Dana Penanganan CoVID-19 Melalui (BTT) Tanah Datar Dilaporkan ke Kejaksaan

1
Surat Tanda Terima Pengaduan ke Kejari Tanah Datar (Dok.Padang Expo)

Tanah Datar, Padang Expo

Berdasarkan Rekapitulasi dan Realisasi Dana Penanganan Covid-19 melalui dana Belanja Tidak Langsung (BTT) Tahap I tahun anggaran 2020 yang didapatkan oleh beberapa wartawan dan LSM pada akhir April 2020 lalu, menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih, dan adanya dugaan rekayasa jumlah personil Dishub, Pol PP, BPBD yang tidak sesuai didalam RAB.

“Ya, kita melaporkan pengunaan dana BTT tahap 1 untuk penanganan wabah Covid-19 Tanah Datar ke kejaksaan negeri. Karena setelah beberapa hari kroscek ke lapangan, ada dugaan penyimpangan yang terjadi di beberapa OPD,” ungkap Aldoris Ketua Rugawa LNT, Kamis (21/05/2020).

Katanya, laporan itu dimasukan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan laporan tersebut masih bersifat dugaan makanya ia dan beberapa LSM di Tanah Datar melaporkan.

Dalam rekapitulasi realisasi tersebut, ucapnya ada beberapa kegiatan instansi yang dibiayai dari BTT Tahap 1 ini yakni,

  • Dinas Kesehatan dengan realisasi dana sebesar Rp 418 juta dari Rp 2,1 milyar yang dianggarkan.
  • RSUD Ali Hanafiah Batusangkar dengan realisasi dana sebesar Rp 830 juta dari Rp 1,3 milyar.
  • Dinas Kominfo terealisasi dana sebesar Rp 235 juta dari Rp 241 juta yang dianggarkan.
  • Dinas BPBD sebagai penguna anggaran terealisasi sebesar Rp 155 juta lebih dari Rp 321 juta yang dianggarkan.
  • Sementara itu, Dinas Perhubungan terealisasi Rp 262,4 juta.
  • Dinas Sosial Rp 146 juta.
  • Pol PP Damkar terealisasi sebesar Rp 63 juta.
  • Polres Tanah Datar dan Kodim 0307/TD masing-masing Rp 96 juta lebih.
  • Polres Padang Panjang Rp 36,6 juta dan sub gugus seluruh kecamatan terealisasi sebesar Rp 210 juta.

“Seperti kita ketahui, dana BTT Tahap 1 digunakan untuk penanganan Covid-19 yang dianggarkan sebesar Rp 6,4 Milyar lebih, namun hanya terealisasi sebesar Rp 2,574 milyar. Artinya ada sisa dana yang belum dibelanjakan melebihi angka Rp 3,8 milyar. Dan ini dana kemanusiaan, wajib kita mengawasi,” ketus Aldoris.

Baca Juga :  Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukuhkan Pengurus Baru MKKS SMP Kab. Tanah Datar

Ia menjelaskan, jika laporan tersebut ditembuskan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta, Kejagung RI di Jakarta, Kejati Sumbar di Padang dan Ombusdman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Aldoris menyampaikan bahwa dengan mengumpulkan data dilapangan, seperti kroscek, konfirmasi dan klarifikasi ke 7 posko batas, Ketua gugus tugas seluruh kecamatan, beberapa walinagari dan hampir 200 buah jorong termasuk Setda, PPK, PA dan beberapa kepala OPD dan pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini, ia membuat beberapa kesimpulan dan dugaan-dugaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB, fiktif dan adanya dugaan jika PA merasa aman karena sudah koordinasi dengan pihak institusi hukum dalam melakukan kegiatan ini.

“Dasar kita membuat laporan ada 6 item, dan untuk rincian dugaan penyimpangan itu, silahkan konfirmasi ke pihak kejaksaan,” sebut Aldoris tanpa menyebutkan apa saja yang telah ia laporkan.

Pada intinya, terdapatnya jawaban yang berbeda-beda dan berbelit-belit, tidak sesuai fakta dari Pejabat Pembuat Komitmen, Penguna Anggaran dan juga OPD terkait dalam menjelaskan kegunaan dana tersebut.

“Ya, ada beberapa point yang sudah kita laporkan, dan salah satunya ya itu, jumlah personil di OPD yang membengkak dan tidak sesuai dengan RAB realisasi dana yang sudah disahkan,” katanya.

Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan kami berharap adanya proses hukum yang tepat dan transparan agar tidak menjadi fitnah di masyarakat, imbuh ketua Rugawa ini.

“Dan semua keterangan ini bukanlah sebuah tuduhan namun sebagai peringatan untuk lebih transparan dalam keuangan untuk kemanusiaan ini. Kami berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi keuangan yang bersumber dari negara, termasuk dana dana lainnya,” pungkasnya. (Dwi/Tim/red)

Baca Juga :  Wakil Bupati H. Zuldafri Darma Ingatkan Tingkatkan Kewaspadaan Terkait Virus Corona

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here