Validasi Data PMKS Amburadul, Camat Majauleng Dinilai Kangkangi UUD Nomor 13 Tahun 2011   

24
Ilustrasi

Wajo (Sulawesi Selatan), Padang Expo

Kisruhnya masalah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Wajo oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Wajo beberapa waktu lalu, yang sempat dimuat pada tanggal 8 Mei 2020 yang berjudul Kisruh Masalah Data PMKS di Kabupaten Wajo, TKSK Diduga Mainkan Data ? dan berita selanjutnya “Camat Majauleng Lempar Bola, Dinsos Wajo Tidak Bayar Gaji Honorer Rekap Data PMKS” hingga sampai saat ini terus berlanjut.

Berdasarkan dari hasil investigasi media ini dilapangan, diketahui bahwa naik pitamnya Camat Majauleng M.Jaya Ekaputra apakah akibat tidak pernah tahu dan tidak paham dalam menjalankan UUD No.13 Tahun 2011 Tentang Validasi Data.

Dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sementara didalam UUD Nomor 13 Tahun 2011 mengatakan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Wajib dilaksanakan Validasi Data dua kali dalam satu tahun, sedangkan kebijakan dari Kemensos RI memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan Validasi Data empat kali dalam setahun.

Namun Camat Majauleng M.Jaya Ekaputra tidak pernah melakukan Validasi Data semenjak ia menjabat menjadi Camat dari Tahun 2018 hingga 2020 sekarang, sebab data yang ada dari Kemensos RI adalah data Tahun 2015.

Baca Juga :  “PEMIMPIN RIBUT DIATAS, RAKYAT MASIH MEMELAS MENUNGGU BERAS” Camat Majauleng Lempar Bola, Dinsos Wajo Tidak Bayar Gaji Honorer Rekap Data PMKS

Berdasarkan dari hal inilah, ternyata Camat Majauleng Diduga tidak memahami dan tidak menjalankan UUD No.13 Tahun 2011 tersebut, makanya data bantuan sosial yang diperuntukkan pada masyarakat menjadi amburadul, akhirnya bantuan untuk masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran.

Menurut keterangan dari Drs. H.Muhammad Ridwan Angka,M.Pd Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo yang membidangi masalah sosial, ketika ditemui media ini di kediamannya, Rabu (20/5) mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo memang tidak pernah melakukan Validasi Data mulai dari Tahun 2015 sampai 2020 sekarang. Karena kami sudah cek langsung di Kemensos RI, ungkapnya.

Oleh sebab itu, Kemensos RI mengeluarkan data tahun 2015, itulah faktanya bahwa Pemerintah tidak pernah menjalankan amanat UUD No.13 Tahun 2011 untuk selalu memperbaharui data seperti yang dimaksud diatas.

Ia berani mengatakan hal seperti ini karena waktu berkunjung ke Kantor Kemensos RI di Jakarta, faktanya menunjukkan bahwa memang tidak ada Validasi Data dari Pemkab Wajo di Kemensos RI.

Adapun maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo mendatangi Kemensos RI untuk memperjelas tentang Juknis UUD Soal Validasi Data, agar kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo tidak ingin kehilangan kepercayaan oleh masyarakat Wajo dalam memberikan amanahnya kepada kami sebagai Wakil Rakyat, tegasnya.

Menelaah dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo hingga ke tingkat Kecamatan telah mengangkangi UUD Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan imbauan Kemensos tentang Validasi Data.

Seharusnya hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Wajo agar masyarakat tidak merasa selalu dibodohi, apalagi saat sekarang dalam masa penerapan masa PSBB, semua aktivitas masyarakat terhenti untuk mencari pemasukan menghidupi keluarga mereka.

Baca Juga :  Kisruh Masalah Data PMKS di Kabupaten Wajo, TKSK Diduga Mainkan Data ?

Jika Pemerintah Kabupaten Wajo tidak ada perbaikan untuk kedepan, sudah jelas rasa kepercayaan dari masyarakat akan terus berkurang, masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Wajo hanya mengambil kesempatan di dalam kesempitan situasi saat sekarang.

Sementara masyakarat sampai hari ini harus mematuhi aturan dan imbauan, jika memang tidak sanggup melaksanakan PSBB jangan dipaksakan, masyarakat bisa mati kelaparan, apalagi sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akibat adanya permainan data yang tak pernah usai.

Di sisi lain, yang pemerintah janjikan tak kunjung datang. Warga pun mengeluh karena sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup imbas Covid-19.

Dikhawatirkan, jika tidak ada perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat.

Apakah dari Pemkab Wajo hingga ketingkat bawah tidak memahami UUD No.13 Tahun 2011 atau hanya seakan-akan tidak memahami, jika Pemkab Wajo memahami bahwa di tingkat Kecamatan tidak paham UU tersebut alangkah lebih baiknya ditempatkan seseorang yang mengerti dan layak dalam memahami hal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, tim media ini akan terus menindaklanjuti sampai sejauh mana hal ini ditindaklanjuti. Sekiranya pemerintah dapat memperbaiki akurasi data kelompok rentan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial.(tim)