Akibat Produktifitas KUD PSM Tidak Berjalan Lancar, Seluruh Karyawan Akan di Non Aktifkan

22

Pasbar, Padang Expo

Akibat Produktifitas KUD PSM tidak berjalan lancar, Koperasi Unit Desa (KUD) Permata Sawit Maligi (KUD.PSM ) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 23 karyawannya terlebih dahulu sesuai dengan surat yang disampaikan kepada karyawan terhitung akhir juni 2020, hal ini disampaikan oleh Ketua KUD PSM Revra Adrian. melalui Wakil Sekretarisnya Okta Tarido Marcos pada Media Padang Expo di Maligi (8/7) kemarin.

Pemutusan hubungan kerja ini dilaksanakan seiring dengan kondisi KUD PSM yang sangat perlu adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan produktivitas hasil yang ingin dicapai untuk dimasa yang akan datang.

Berdasarkan segala macam pertimbangan, akhirnya pihak KUD PSM terpaksa akan melakukan PHK terhadap karyawannya, adapun jumlah keseluruhannya 147 Karyawan direkrut oleh Pihak PT.PHP II dan disalurkan kepada KUD PSM untuk dipekerjakan mulai dari tahun 2016 lalu, bahkan sempat terhenti lebih kurang satu tahun karena disebabkan oleh beberapa hal.

Okta menjelaskan, adapun PHK ini dilakukan untuk semua karyawan KUD PSM yang ada dan dibagi dengan beberapa gelombang :

  • Gelombang tahap pertama 23 karyawan sudah diserahkan surat PHK oleh KUD PSM
  • Gelombang kedua terdaftar 30 karyawan, surat PHK belum diserahkan dari KUD PSM.

Nantinya, keseluruhan karyawan tersebut semuanya akan di PHK, akan tetapi bagi yang masih ada kemauan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di KUD PSM dan tidak menyalahi undang- undang yang ada maka akan kita pertimbangkan, ujarnya.

Adapun penyebab salah satu PHK ini adanya tunggakan hutang terhadap BPJS yang harus dibayar per-april 2020 itu mencapai Rp. 311.914.000, belum lagi adanya hal lain yang kita anggap kurang mendukung majunya KUD PSM ini, jadi kita tidak pandang bulu dalam melakukan PHK ini, tandas Okta.

Selaku pengurus KUD PSM, Okta menjelaskan bahwa semua karyawan yang di PHK akan dibayarkan haknya sesuai masa kerja dengan dukungan administrasi yang dimiliki pihak KUD PSM dan atau ada data yang dimiliki karyawan seperti Surat perjanjian kerja (SPK)  dna data pendukung lain yang mengabsahkan status sebagai karyawan yang belum pernah di PHK, sehingga bisa menjadi bahan pendukung dihitung masa kerjanya. Jadi sekali lagi bahwa pihak KUD PSM tidak mengelak untuk membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK tetapi dibayar sesuai masa kerja, akhir Okta.

Sedangkan Endrian sekretaris Nagari persiapan Maligi yang memediasi di gedung Wali Nagari menyampaikan kepada karyawan yang hadir bahwa pihak Pemerintah Nagari akan selalu memfasilitasi untuk mediasi agar proses PHK yang dilakukan pihak KUD PSM tidak sewena-wena dalam artian bahwa berikan hak karyawan sesuai dengan undang-undang dan permenakertran yang mengatur tentang hak-hak karyawan sesuai dengan kewajibannya yang telah dilakukan.

Karena pihak pemerintahan sangat tidak menginginkan adanya pihak yang dirugikan baik itu karyawan maupun KUD PSM, jadi kami sebagai pemerintah terendah akan selalu membantu untuk penyelesaian PHK ini.

Ia juga mengimbau kepada semua pihak agar ikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku jangan sampai berbuat yang sifatnya melawan hukum, sebab itu akan merugikan kita semua ujar Sekna Endrian.

Sedangkan dari pihak Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat yang di Wakili oleh kabid bidang hubungan antar industri biasa di panggil pak mondra mengatakan soal PHK itu tidaklah ribet alias tidak susah bila semua pihak, baik itu pihak KUD PSM maupun karyawan yang di PKH itu tahu dengan ini undang-undang tentang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 sebagai landasan dasar bagi pekerja.

Jadi kami menyarankan kepada pihak KUD PSM dan karyawan yang terkena PHK ikuti jalur yang telah dibuat pemerintah sebab sesuai yang disampaikan pihak KUD PSM bahwa semua yang di PHK akan dibayarkan pesangon ya sesuai dengan dukungan administrasi yang dimiliki pihak KUD PSM, untuk itu bagi karyawan yang kena PHK andai ada data pendukung seiring dengan adanya perselisihan jumlah tahun kerja, agar diserahkan pada pihak KUD PSM agar bisa dipertimbangkan untuk penghitungan pesangonnya, tutupnya. (by roni)