Merasa Dilecehkan PT Agro Wiratama, Empat Petinggi Kaum Adat Bersama Masyarakat Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pasbar

201

Pasaman Barat, Padang Expo

Empat petinggi kaum adat Datuak Lenggang, Datuak Sati, Datuak Batuah dan Datuak Bonsu bersama masyarakat Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat gelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat terkait permasalahan dengan pihak PT. Agro Wiratama, Selasa (25/8/2020).

Menurut keterangan Fahrizen selaku koordinator kepada media ini,”Ada tiga tuntutan masyarakat ke PT. Agro Wiratama yakni pembayaran uang adat/uang siriah yang dijanjikan 10 persen, pengurusan sertifikat HGU yang sejak Januari Tahun 1991 hingga saat ini tidak pernah diperlihatkan kepada pemangku adat yang punya hak ulayat sesuai perjanjian penebangan hutan lindung sekitar 70 Hektar, “ ujarnya.

Dalam hal ini Fahrizen menyampaikan, atas nama GERAKAN MASYARAKAT BELA NEGARA bahwa ditemui fakta dilapangan sesuai dengan penyerahan itu seluas 1600 Hektar yang tertulis dalam SIUP, namun ketika dikonfirmasi kepada pihak PT. Agro Wiratama bahwa kebun baru di garap sekitar 329 Hektar, sehingga belum ada plasma sesuai dengan kesepakatan pada tahun 1991.

Namun yang anehnya, sesuai dengan peta yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah tergarap tentunya sudah barang jelas itu plasma yang dijanjikan haruslah diberikan pada masyarakat, tapi pada kenyataannya belum dibagikan sementara umur sawit tersebut sudah masuk di umur belasan tahun, sebut Fahrizen.

Lanjutnya, pihak PT. Agro Wiratama harus membayar pengguna tanah adat sebanyak Rp.44.544.000.000 dengan per kalian Rp 4.000.000 per hektar yang telah terpakai lahan tersebut selama 29 tahun.

“Kami meminta pihak PT. Agro Wiratama harus menghentikan semua kegiatan sampai ditemui kesepakatan dengan kedua belah pihak dengan meminta kepada pemda untuk memediasi dengan perusahaan,” tegas Fahrizen.

BACA JUGA :  7.000 Buruh Kawasan Industri Pulogadung Demo, Semua Pabrik Disebut Berhenti Produksi

Yang lebih mengherankannya, terjadinya pembabatan Hutan Lindung (HL) yang sesuai hasil pengukuran PolHut seluas 70  dan itu tidak termasuk dalam peta HGU, jadi kita menilai bahwa pihak perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu pengunjuk rasa disambut oleh Asisten I pemda Pasaman Barat Setia Bakti, langsung mengajak perwakilan untuk berdialog di ruangan dan akan menyampaikan tuntutan kepada Bupati dan pihak terkait untuk dicarikan jalan penyelesaiannya.

“Jika itu benar, sesuai dengan tuntutan dan fakta yang ada di lapangan, maka Pemda Pasaman Barat akan mengambil langkah-langkah serta memanggil pihak perusahaan,” tutup Setia Bakti. (By. Roni/red)