Pembangunan Kantor Bupati Sijunjung Dilanjutkan, Ninik Mamak Pertanyakan Soal Hibah Tanah dan Para Sub Kontraktor Tagih Pembayaran   

0
Kantor Bupati Sijunjung.

Sijunjung (padangexpo.com)

Gonjang ganjing pembangunan Kantor Bupati Sijunjung hingga saat ini masih terus berjalan dan menyisakan permasalahan, mulai dari rekanan PT.BKP yang hingga saat ini masih menunggak dalam pembayaran para penyedia material dan kontraktor hingga ke permasalahan lahan Warga Nagari Muaro Sijunjung Suku Kampai, yang sekarang ditempati untuk pembangunan Kantor Bupati tersebut.

Terkait pembangunan Kantor Bupati Sijunjung yang sebelumnya pernah diberitakan oleh beberapa media terlihat terkesan asal jadi, meskipun bobot pengerjaannya sudah mencapai hampir 80%. Dan, pengerjaan tersebut sempat terputus akibat rekanan dari PT.BKP tidak bisa menyelesaikan pengerjaan pembangunan meskipun adanya addendum tambahan selama 50 hari dari waktu yang telah ditetapkan.

Setelah sempat terhenti beberapa waktu, gedung tersebut akhirnya ditempati untuk aktivitas meskipun gedung tersebut belum di PHO, bahkan sekarang pun akan dilanjutkan kembali sisa pengerjaan tersebut.

Dari hasil penelusuran Tim media ini ke lokasi, sempat dikonfirmasi kepada SR selaku PPK Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini dipertanyakan kepada SR mengenai kelanjutan pembangunan Kantor Bupati tersebut bahwa gedung tersebut sebelumnya tidak di PHO, lalu ditempati kemudian sekarang akan dilakukan lelang lanjutan dari sisa pengerjaan yang belum terselesaikan.

SR mengatakan, bagi sub kontraktor yang masih belum dibayar oleh PT.BKP silahkan minta pembayarannya ke PT.BKP, ia mengatakan bahwa itu tidak menjadi tanggungjawab dari Kontraktor Pemenang Tender ulang yang sekarang.

Mengenai PHO gedung tersebut SR mengatakan, kalau tidak dilanjutkan pembangunan kembali tentu akan menjadi masalah bagi dirinya, ujarnya melalui seluler, Selasa (29/9/2020)

Sedangkan dalam proyek pemerintah diatur mengenai tata cara serah terima pekerjaan PHO yang merupakan serah terima dari penyedia kepada PPK (Pasal 57 Perpres 16/2018) dan serah terima pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (Pasal 58)

Serah terima sementara pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan fisik sudah selesai seratus persen.  Tetapi untuk menetapkan pekerjaan selesai seratus persen dan dapat diterima, maka perlu suatu kegiatan pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses PHO antara lain pemeriksaan pertama, penentuan cacat dan kekurangan (defects and deficiencies), pemeriksaan ulang dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Mulai dari usulan kontraktor, pemeriksaan awal oleh Direksi Teknik dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai pada pelaksanaan Serah Terima Sementara (PHO).

Proses Pelelangan Ulang dan Kepemilikan Lahan

Seperti diketahui, pembangunan Kantor Bupati tersebut saat ini sudah ada Kontraktor pemenang tender dari PT.Putra Giat Pembangunan, yang mana kontraktor tersebut melanjutkan sisa pembangunan Kantor Bupati dengan nilai Rp.2.816.645.000,- .

Adapun pengerjaan lanjutan tersebut, dari pihak PU Kabupaten Sijunjung ke Pemkab Sijunjung segera menyosialisasikan ke Masyarakat mengenai bahwa adanya pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung.

Namun, pihak dari Ninik Mamak Suku Kampai Khatib Bandaro mewakili Dt Intan Pono (alm) selaku pemilik ulayat menampik keterangan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan tersebut diatas telah menyosialisasikan adanya lanjutan pembangunan Gedung Kantor Bupati.

Sedangkan Wali Nagari, Wali Jorong, Ketua Pemuda Nagari, Ketua Pemuda Jorong mengatakan hingga saat ini belum ada sama sekali pertemuan untuk sosialisasi terkait surat pemberitahuan pengerjaan proyek tersebut.

Rendi selaku Wali Jorong mewakili pemuda Jorong Subarang Ombak mengatakan, ”Kita tidak tahu apa item pekerjaannya, melihat Kantor Bupati pengerjaannya tidak di PHO (banyak rusak) dan sekarang ditender ulang, jika dilihat dari isi surat tersebut pihak PU terkesan meminta Sekdakab Sijunjung untuk mensosialisasikan,” ujarnya, Senin (12/10/2020).

Ia mengatakan, seharusnya pihak PU mensosialisasikan kepada kami agar nanti bisa kami sosialisasikan ke masyarakat terkait adanya pekerjaan lanjutan Kantor Bupati.

Ninik Mamak Khatib Bandaro mengatakan kepada media ini, bahwa hingga saat ini tidak ada satupun baik dari pihak PU maupun Pemkab Sijunjung melakukan sosialisasi mengenai adanya lanjutan pembangunan tersebut.

Ninik Mamak Khatib Bandaro, mengatakan untuk hal ini agar sekiranya pihak PU dan Pemkab Sijunjung untuk meninjau kembali terkait lahan yang ditempati dalam membangun Kantor Bupati tersebut. Sebab secara ulayat Sawah Basuang adalah Hak Kampai Rumah Banjuang dibawah kewenangan Dt.Intan Pono, tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas PU Sijunjung Ir. Budi Syafarman mengatakan kepada media ini melalui WhatsApp “Alhamdulillah, ninik mamak suku dan tetua suku sudah dengan ikhlas menghibahkan tanah untuk pembangunan. Semoga menjadi amal bagi mereka dan kini tugas pemda untuk memanfaatkan dan membangun di lokasi yang telah dihibahkan tersebut,” terangnya dalam WhatsApp.

Dikonfirmasi, kepada Ninik Mamak Khatib Bandaro mengenai tanah ulayat tersebut ia mengatakan,” Kalau bisa kita peroleh copy hibah tersebut apa bunyinya, siapa yang menandatangani dan hibah, adapun hibah di Minangkabau terbagi tiga untuk mendapatkan itu bagaimana ,” tegasnya.

Ninik Mamak Khatib Bandaro menjelaskan, di Minangkabau hibah itu terbagi menjadi tiga, pertama Hibah Laleh, Kedua Hibah Pampe, Ketiga Hibah Bakeh. Jadi yang dimaksud oleh Kepala Dinas PU Sijunjung, hibah tersebut masuk kedalam kategori apa yang lokasi Sawah Basuang untuk pembangunan Kantor Bupati tersebut ? Terang Ninik Mamak, Kamis (15/10/2020).

Maka dari itu Ninik Mamak Khatib Bandaro meminta agar itu ditinjau kembali, jangan sampai menimbulkan silang sengketa.

Sub Kontraktor Tagih Pembayaran  

Terkait mengenai pembayaran bagi penyedia material dan sub kontraktor yang hingga saat ini belum dibayarkan menjadi polemik, sebab sampai saat ini mereka tidak ada kepastian dari pihak Pemkab Sijunjung.

Terpisah, Didi Cahyadi selaku Kuasa Hukum dari CV AJB salah satu Sub Kontraktor yang dirugikan dalam proyek pembangunan ini senilai lebih kurang Rp.2 Miliar mengatakan, statement yang beredar sekarang menghilangkan adanya pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dalam pembayaran yang dilakukan kepada para sub kontraktor.

Dalam hal ini Didi Cahyadi mengatakan bahwa masalah ini tidak hanya selesai dengan pihak PT.BKP saja, seakan-akan permasalahan ini selesai. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan yang di sub kontrakkan yang belum selesai pembayarannya.

Maka dari itu ia meminta sikap tegas dan kepastian hukum dari Pemkab Sijunjung untuk hal ini, bagaimana hak yang belum dibayar oleh PT.BKP dan Pemkab Sijunjung kepada sub kontraktor lainnya, ujarnya kepada media ini melalui seluler, Minggu (18/10/2020)

Hingga berita ini diturunkan, Ninik Mamak dan Para Sub Kontraktor masih menunggu kejelasan dari pihak PU dan Pemkab Sijunjung. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here