Siaran Pers Bersama WALHI Sumbar & LBH Padang, PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) Abaikan Arahan Pemkab Solsel

88
Ilustrasi.

Solok Selatan (padangexpo.com)

PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) tetap melakukan aktivitas panen sawit di lahan milik masyarakat Nagari Bidar Alam sejak tanggal 7 Oktober 2020 dan dikawal oleh oknum Brimob.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. RAP secara jelas menunjukkan bahwa PT. RAP tidak patuh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pada  tanggal 1 Oktober 2020, Bupati Solok Selatan telah mengeluarkan surat dengan Nomor : 500/181/DMPTSP/X-2020 perihal Pelarangan Panen Sawit.

Surat tersebut berisi arahan kepada PT. RAP dan masyarakat pemilik lahan untuk TIDAK MELAKUKAN PANEN SAWIT sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan di mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Namun kenyataannya PT. RAP sama sekali tidak mengindahkan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut dengan tetap melakukan panen sawit di lahan yang saat ini sedang berkonflik.

WALHI Sumatera Barat dan LBH Padang mengutuk keras PT. RAP yang tetap melakukan panen sawit disaat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sedang berupaya untuk mencari penyelesaian konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. RAP .

Tindakan yang dilakukan oleh PT. RAP selain tidak mematuhi arahan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah menyakiti hati masyarakat pemilik lahan yang sudah 15 tahun dirugikan oleh PT. RAP.

Uslaini Direktur WALHI Sumatera Barat melihat situasi ini sebagai bentuk ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap pemerintah selaku pemberi izin dan mencurangi masyarakat pemilik lahan.

Tindakan perusahaan tetap melakukan panen ditengah upaya penyelesaian konflik membuat kita mempertanyakan itikad baik PT.RAP untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan damai apalagi perusahaan menggunakan aparat keamanan untuk mengawal tindakan melawan hukum mereka yang tentu saja akan memicu perlawanan masyarakat yang dirugikan.

BACA JUGA :  Hasil Uji Swab Keluar, 1 Orang Lagi Dinyatakan Positif Covid di Solsel

Ditempat terpisah, Indira Suryani Wakil Direktur LBH Padang mengatakan sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersikap tegas. 15 tahun sudah PT. RAP menganiaya dan menjajah masyarakat bidar alam.

Terhadap indikasi penurunan Brimob secara illegal untuk membantu panen PT. RAP semestinya Unit Propam KAPOLDA Sumbar memprosesnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sangat memalukan jika kondisi tidak disikapi bisa menimbulkan prasangka buruk terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan pembengkingan terhadap PT. RAP.

Silahkan Konfirmasi Pada:
Uslaini (08113345654)
Indira (081374355712)