Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Atas Pendapat Wali Kota Terhadap Ranperda Pengelolaan Dana Bergulir

43

Bukittinggi (padangexpo.com)

Fraksi-fraksi Di DPRD memberikan jawaban/tanggapan atas pendapat Wali Kota Bukittinggi terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD, Selasa (17/11).

Wali Kota Bukittinggi mohon saran, masukan dan penjelasan terkait dengan dalam pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan usaha mikro yang akan dilakukan oleh BLUD Dana Bergulir tersebut perlu adanya penataan administrasi yang baik, tertib, transparan dan akuntabel.

 Pada kesempatan itu, masing masing fraksi memberikan jawaban, diantaranya  bahwa untuk penyaluran dana bergulir, perlu dilakukan proses seleksi yang tepat, dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada mereka. Membentuk Balai Layanan Umum Daerah (BLUD) unit kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses seleksi penerima dan penetapan penerimaan dana bergulir, penyaluran dan penagihannya.

Perlunya pemahaman yang sama dari makna Pengelolaan dana bergulir oleh pemerintah daerah  sebagai pemberi dana bergulir dan BLUD unit kerja  sebagai penyalur dana bergulir maupun masyarakat sebagai penerima dana bergulir.

Menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan dana bergulir di daerah, sehingga Pengelolaan dana bergulir dari pemerintah daerah melaui BLUD dapat dilakukan secara berkelanjutan dan pelaksanaannya tepat sasaran.

Penerapan peraturan daerah ini akan berdampak terhadap APBD. Mengenai dampaknya terhadap APBD juga perlu diperhatikan dengan cermat karena akan menjadi beban dalam keuangan daerah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyaluran dana bergulir wajib melakukan penilaian kelayakan calon penerima dana bergulir dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pemberian pinjaman atau pembiayaan dan penetapan atas keputusan penerima dana bergulir merupakan kewenangan atau keputusan pimpinan BLUD unit kerja.

Penyaluran dana bergulir dilakukan dengan ketentuan digunakan untuk usaha produktif dan sipenerima dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sesuai naskah perjanjian yang memuat identititas para pihak, jumlah pinjaman/pembiayaan, tujuan, hak dan kewajiban, jangka waktu, monitoring dan evaluasi serta sanksi. Disamping  jangka waktu pengembalian paling lama 5 tahun dan pengembalian dana bergulir  mengunakan transaksi perbankan.

Baca Juga :  Wako Bukittinggi Tandatangani Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima BMN dari DirJen Cipta Karya Kementerian PUPR

Dalam menyalurkan dana bergulir, BLUD unit kerja dapat meminta jaminan kepada penerima dana bergulir berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan/atau surat berharga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana bergulir oleh penerima dana bergulir maka dikenai denda untuk setiap hari keterlambatan dan apabila penerima dana bergulir lalai atau wan prestasi, maka BLUD unit kerja akan melakukan penagihan mulai dari pesan elektronik, surat pemberitahuan, turun kelapangan, pemanggilan, somasi dan pelimpahan kepada unit/lembaga Negara yang menangani penagihan atas piutang kepada Negara.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dibidang koperasi dan usaha mikro melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bergulir di daerah. Disamping sipenerima dana bergulir menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bergulir kepada BLUD unit kerja secara tertulis paling sedikit satu kali dalam setahun serta Bank yang ditunjuk oleh BLUD unit kerja menyampaikan laporan setiap bulan atas pengembalian pinjaman dana  bergulir dari penerima dana bergulir mengunakan mekanisme transaksi perbankan. (fadhil/rahmi)