Wali Kota Bukittinggi Berikan Jawaban Atas Pertanyaan Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Rumah Susun

Bukittinggi (padangexpo.com)

Wali Kota Bukittinggi memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD, Selasa (17/11).

Pjs. Wali Kota yang diwakili Sekda Yuen Karnova menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra diantaranya, khusus untuk tarif sewa rumah susun umum ditetapkan paling tinggi 1/3 dari upah minimum provinsi, dimana hal itu sejalan dengan amanat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Dan anggaran untuk biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan rumah susun dilakukan oleh pengelola rumah susun. Artinya bila dikelola oleh swasta maka itu menjadi tanggungjawab pelaku usaha tersebut dan jika dikelola pemerintah daerah maka itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Jawaban untuk Fraksi PKS diantaranya adalah, sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2011, penyelenggaraan rumah susun dimulai dari tahap perencanaan seperti penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun yang harus sesuai dengan RTRW. Hal itu dipertegas dengan kebijakan penyelenggaraan rumah susun yang diatur dengan Peraturan Menteri PUPR No.1 tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, yang mana setiap kepala daerah atau lembaga lain mengajukan permohonan pembangunan rumah susun wajib menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Lokasi dengan RTRW Daerah.

Jawaban untuk Fraksi Demokrat diantaranya adalah kriteria masyarakat yang akan menempati rumah susun antara lain Warga Indonesia yang menjadi pendudk daerah, Masyarakat berpenghasilan rendah, Belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camat, serta  Sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kemudian, PAD yang bersumber dari pengelolaan rumah susun antara lain adalah Sewa Saru rusunawa, penyewaan ruang serba guna, penyewaan ruang minimarket untuk usaha, sewa ruang terbuka untuk kepentingan komersil lingkungan rusunawa, dan denda keterlambatan pembayaran sewa.

Baca Juga :  Wali Kota Pimpin Rapat Evaluasi APBD Kota Bukittinggi TA 2020

Jawaban untuk Fraksi PAN adalah, Pemko sepakat dengan yang disampaikan fraksi PAN, bahwa UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dibidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya, yang didukung dengan pendanaan baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Jawaban untuk Fraksi Karya Pembangunan adalah merupakan masalah yang sering ditemukan dalam pengelolaan rumah susun yang telah dilaksanakan di daerah lain,  tentu agar persolan yang sama tidak menimpa pengelolaan rumah susun di Kota Bukittinggi maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari kita semua baik selaku pemerintah daerah maupun masyarakat yang akan memamfaatkan rumah susun untuk taat dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada, sehingga tujuan dari pendirian rumah susun kita rasakan bersama.

Jawaban untu Fraksi NasDem-PKB adalah Pemko Bukittinggi mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan fraksi NasDem-PKB atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dibahas bersama, dengan harapan peraturan daerah ini menjadi salah satu upaya kita mewujudkan visi dan misi Kota Bukitinggi untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Kota Bukittinggi khusunya masyarakat berpenghasilan rendah,”jelas Yuen Karnova mengakhiri jawaban dari pertanyaan fraksi-fraksi. (fadhil/rahmi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here