Hasil Penggeledahan KPK Amankan Uang Sebesar Rp 3,5 Miliar di Rumah Gubernur Sulsel

45
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah

| padangexpo.com

Pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim KPK di rumah pribadi dan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada tanggal 1-2 Februari 2021 lalu, KPK mengamankan sejumlah uang tunai. Setelah uang tersebut dihitung nilai total keseluruhannya sekitar Rp 3,5 Miliar.

Tidak hanya menggeledah kedua rumah Nurdin yang di Makassar, penyidik juga menggeledah rumah dinas Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel dan kantor Dinas PUTR.

Ali Fikri selaku Plt Jubir KPK menjelaskan, setelah dilakukan penghitungan terhadap uang dalam penggeledahan tersebut, ditemukan uang Rupiah sebesar Rp 1,4 Miliar, mata uang asing sebesar 10 ribu dollar AS (setara dengan 143 Juta Lebih) dan 190 ribu dollar Singapura (setara dengan Rp 2 Miliar lebih) ujarnya, Kamis 4 Maret 2021.

Dari hasil uang yang ditemukan senilai Rp 3,5 Miliar tersebut nantinya penyidik akan memverifikasi dan menganalisa keterkaitan dengan kasus dugaan suap serta gratifikasi yang menjerat Nurdin saat ini.

Dalam hal ini KPK menduga politikus PDIP itu menerima dana senilai Rp 5,4 Miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari kontraktor Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Sekretaris Dinas PU Edy Rahmat.

Tidak hanya itu, Nurdin juga diduga telah menerima uang dari kontraktor lain, yang mana diantaranya pada akhir tahun 2020 lalu sebesar Rp 200 juta lalu pada pertengahan Februari 2021 melalui ajudannya SB sejumlah Rp 1 Miliar, dan kemudian pada awal Februari 2021 Nurdin melalui SB menerima Rp 2,2 Miliar.

Atas kasus tersebut, Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantatsan Tipikor.

Baca Juga :  Polda Banten Bagikan Ratusan Masker di Pondok Pesantren Baitul Qur'an

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (zf/kpk)