Pemkab Solok Ikuti Rakor Gubernur, Bupati/Wali Kota Bersama Mendagri Secara Virtual Terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah

29

| padangexpo.com

Untuk mengatasi kondisi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi yang saat ini berimbas pada pendapatan di daerah masing-masing di seluruh Provinsi. Pemkab Solok mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati dan Wali Kota bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bertempat di Kediaman Pribadi Bupati Solok Epyardi Asda, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Jum’at 30 April 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Solok H. Epyardi Asda, M.MAR, Askor Ekbangkesra Drs. Medison, MM, Kepala Barenlitbang Erizal, SE.,MM, Kepala DPMPTSP NAKER Drs. Kennedy Hamzah, Kepala DLH Drs. Bakhrizal Bakti, Kepala PUPR Syaiful, ST.,MT, Kabag Umum Indra Mukhsis, Kabag Pemerintahan diwakili oleh Agung Satria MTD, S.IP.,M.Si, Kabag Humas : Syofiar Syam, S.Sos.,M.Si.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa kegiatan ini sebagai bentuk melanjutkan atau follow up dari pembangunan Cipta kerja Presiden RI Joko Widodo yaitu menciptakan dan menampung tenaga kerja yang lebih banyak.

Mendagri Tito mengatakan, saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang baik sesuai dengan kondisi saat ini yang berimbas pada APBN / APBD di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, agak sulit mengakomodir melonjaknya pertumbuhan tenaga kerja, maka dari itu dibutuhkan peran Swasta / Investor untuk menopang kondisi ini.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan jika ingin menarik minat pengusaha ataupun investor semuanya harus didukung dengan suasana yang kondusif atau adanya kepastian hukum, reformasi birokrasi berupa penyederhanaan Birokrasi dalam bentuk Perizinan (pemangkasan jabatan struktural dengan memperbanyak jabatan fungsional) dan kemudahan berusaha.

Sedangkan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kemudahan berusaha saat ini adalah belum adanya kejelasan tentang pembatasan wilayah antar Kabupaten dan Kota maupun Provinsi serta tata ruang RTRW untuk Investasi, maka dari itu lahirlah Perpres No. 43 Tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau Hak atas tanah dengan tujuan agar pertumbuhan investasi meningkat di Indonesia.

Baca Juga :  Bupati Solok H.Gusmal Ikuti Upacara Hari Bela Negara ke 72 Secara Virtual

Dalam hal ini Mendagri menjelaskan adapun manfaat dari ditetapkannya batas daerah tersebut yakni :

  • Kejelasan cakupan wilayah Administrasi Pemerintahan
  • Menciptakan efektivitas pelayanan pada masyarakat
  • Kejelasan luas wilayah
  • Kejelasan pengaturan tata ruang, Administrasi kependudukan, daftar pemilih, Administrasi pertanahan dan kejelasan Perijinan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Mendagri menegaskan agar Gubernur, Bupati, Wali Kota segera membentuk tim sebagai tindak lanjut dari amanat yang telah tercantum dalam Perpres tersebut.

“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar berperan dalam hal penyelesaian permasalahan batas wilayah, begitu juga dengan Bupati maupun Wali Kota,” terang Mendagri. (d79)