Usai Tetapkan Oknum Kepsek dan Bendahara BOS, Kejari Sijunjung Buru Pejabat Lainnya Terkait Dugaan Korupsi di BUMD

92
Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Efendri Eka Saputra, S.H., M.H (Ist.)

| padangexpo.com

Dibawah komando Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Efendri Eka Saputra, S.H., M.H, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung, Sumatera Barat mendapatkan apresiasi setelah akhirnya berhasil menetapkan salah satu oknum kepala sekolah (Kepsek) dan oknum bendahara SD Negeri 24 Aie Angek, Sijunjung sebagai tersangka.

Tidak hanya itu saja, Kejari Sijunjung juga memburu para tersangka korupsi yang telah menghabiskan uang negara hingga ratusan juta di Ranah Lansek Manih.

Kejari Sijunjung benar-benar menunjukkan taringnya, dugaan selama ini Kejari tak berkuku, itu hanya anggapan keliru.

Hingga saat ini, sudah 20 saksi diminta keterangan terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap penggunaan Dana Operasional dan Keuangan Perseroda PT. Sijunjung Sumbar Energi (SSE) yang mencapai Rp810 juta yang bersumber dari dana APBD Sumbar dan APBD Sijunjung tahun 2019.

Tak ayal, Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra, S.H., M.H, pun menerbitkan SPRINLID dengan nomor; PRINT-270 /L.3.20/Fd.1/04/2021 dan SPRINDIK nomor: PRINR-388/L.3.20/Fd.1/05/2021. Sejumlah saksi pun sudah dimintai keterangan.

Bahkan mantan penguasa, mantan pejabat penting di Sumbar dan para pejabat penting di Sumbar serta pejabat penting di Sijunjung sudah dimintai keterangan.

“Sudah ada 20 saksi di mintai keterangan. Kini kami masih menunggu audit dari BPKP berapa kerugian. Pokoknya tunggu saja, tersangkanya segera ditetapkan,”kata kajari pada wartawan dalam keterangan persnya di dampingi seluruh Kasi di Kejari setempat, Kamis 22 Juli 2021.

Proses pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah di Ranah Lansek Manih Sijunjung, Sumatera Barat, telah memasuki babak baru.

Jika tidak ada halangan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung akan segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus ditubuh BUMD yang ada di Kabupaten Sijunjung.

BACA JUGA :  Adanya Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Nagari Tanjuang Labuah Kecamatan Sumpur Kudus

Kepiawaian pihak Kejari Sijunjung yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) , Efendri Eka Saputra, S.H., M.H, itu patut diapresiasi. Sebab, sàat ini pihak Kejari Sijunjung telah menyiapkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan siap membidik siapa tersangka kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah di Ranah Lansek Manih tersebut.

Dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah di Ranah Lansek Manih tersebut, pihak Kejari Sijunjung bekerjasama dengan pihak BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) Sumbar.

Kasus yang ditangani Kejari Sijunjung itu, terkait adanya dugaan oknum telah mengerogoti uang APBD provinsi dan ABPD Kabupaten Sijunjung hingga ratusan juta rupiah.

Dalam perkara tersebut disinyalir telah terjadi tindakan mark up dan penyelewengan anggaran untuk karyawan fiktif yang dilakukan oknum.

Untuk mengungkapkan kasus tersebut, Kejari Sijunjung telah mengumpulkan data (puldata) dan mengumpulkan keterangan (pulbaket). Ada lebih kurang sebanyak 20 saksi yang telah dimintai keterangan termasuk mantan penguasa, mantan pejabat penting Sumbar telah diperiksa.

Kasus tersebut akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan BAP pun telah disiapkan oleh Kejari Sijunjung untuk membidik siapa yang akan jadi tersangka. Hal itupun tak ditampik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sijunjung, Efendri Eka Saputra, S.H., M.H.

“Ya, Tim Penyelidik Kejari Sijunjung sudah menaikkan status dari Penyelidikan ke Tingkat Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Operasional dan Keuangan Perseroda PT.Sijunjung Sumber Energi sebesar Rp810 juta tahun Anggaran 2019 s.d.2020,”kata Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra, S.H., M.H, didampingi Kasi Intel Kejari Sijunjung, Eryanto belum lama ini.

“Kini masih dalam prose B.A.P, tunggu saja bulan Juli 2021 ini (hampir berakhir-red), tersangkanya segera ditetapkan. Baik tersangka BUMD dan tersangka anggaran dana BOS (anggaran BOS sudah ada tersangkanya-red),”kata Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra, S.H., M.H yang bekerjasama dengan BPKP Sumbar dalam pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratuaan juta rupiah itu.

BACA JUGA :  Meresahkan, Limbah Medis Ditemukan di TPA Muaro Batuk Kabupaten Sijunjung

Terkait siapa yang akan menjadi tersangka dari kasus BUMD tersebut, ia belum bisa mengatakan,”Kita tunggu saja, yang jelas disini sudah ada kerugian negara yang berkisar sebesar Rp810 Juta. Nanti jika sudah BAP akan tahu siapa tersangkanya,” terang Kajari.

Diketahui, pada sebelumnya pihak Kejari Sijunjung telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan pada, Selasa 25 Mei 2021 lalu dan telah dilaksanakan Konferensi Pers yang bertempat di Aula Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sijunjung yang diikuti oleh Para Jaksa dan Calon Jaksa.

“Sekarang sudah dik (penyidikan), yang dulu lidik (penyelidikan),”kata Efendri Eka Saputra, saat dikonfirmasi, pada Kamis (27/5/2021-red) dua bulan lalu.

Menurut Kajari, sebelumnya telah diperiksa/dimintai keterangan terhadap pihak-pihak terkait, baik itu Pejabat yang ada di Propinsi Sumatera Barat maupun pihak Pejabat Kabupaten Sijunjung termasuk jajaran Komisaris dan Direksi PT. PT.Sijunjung Sumbar Energi yang berjumlah lebih kurang sebanyak 20 orang terkait pengelolaan dana operasional oleh Perseroda PT.Sijunjung Sumbar Energi yang mana telah dimulai proses penyelidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-270/L.3.20/Fd.1/04/2021 tanggal 16 April 2021.

“Bahwa saat ini, tim Penyidik Kejari Sijunjung telah menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan penggunaan Dana Operasional dan Keuangan Perseroda PT.Sijunjung Sumber Energi sebesar Rp810 juta yang bersumber dari dana APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019 s.d.2020 dan sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti guna menemukan siapa tersangkanya,”papar Kajari diamini Kasi Intel Kejari Sijunjung, Eryanto kala itu.

Didampingi Kasi Intel, Kajari sampaikan hasil penyelidikan dan status kasus tersebut ditingkatkan jadi penyidikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, belum sampai 60 hari bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung, Sumatera Barat, Efendri Eka Saputra, SH, MH, telah memperlihatkan “taring” nya di Ranah Lansek Manih itu.

BACA JUGA :  Kejari Sijunjung Tindaklanjuti Kasus Korupsi Dana BOS di SDN 24 Air Hangat

Tak percaya? Tengok saja, saat ini Kejari Sijunjung yang dipimpin “Kayo” Efendri Eka Saputra itu tengah membidik dugaan kasus korupsi dan mark up uang negara hingga ratusan juta rupiah.

Tak main-main, lebih dari dua puluh saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangan. Terkait pemanggilan sejumlah saksi itupun tak ditampik Kajari Sijunjung.

“Ya, lebih dari dua puluh saksi sudah kita mintai keterangan. Hingga kini masih dalam hitung-hitungan berapa negara telah dirugikan. Ya, ada dugaan mark up rental mobil dan mark up sewa rumah juga ada,”tegas Kajari yang siap memerangi tindakan korupsi di Sijunjung.

Diakuinya selain saksi dari Sijunjung sejumlah saksi di provinsi juga dimintai keterangan. Kasus tersebut terkait dugaan penggunaan anggaran keuangan BUMD Kabupaten dan provinsi.

Lantas bakalkah ada tersangka? Terkait itu, Kajari Sijunjung pun tak menapik.

“Tunggu saja nanti, saksi lainnya masih kita tunggu, sebab selama ini saksi tersebut masih banyak alasan (sakit-red),”kata Kajari memberi sinyal dan itupun dibuktikan dengan peningakatan status dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah di B.A.P dan diperiksa BPKP Sumbar.

Ia mengatakan, tak ada ampun bagi pelaku karupsi maupun mark up anggaran yang merugikan negara. “Akan kita tindak siapa saja pelaku korupsi,”tegasnya.(wdz/js)