Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok Alot, Bupati : Materi Dibahas Tidak Sesuai Substansi Undang-Undang

104

| padangexpo.com

Kisruh kembali terjadi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam agenda Pengesahan Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Jum’at (24/9/2021).

Sesuai dengan banyaknya video yang beredar di sosial media terlihat pada sebelum Bupati meninggalkan ruang paripurna, dalam video tersebut terlihat jelas dan didengar bahwa kejadian bermula dari interupsi atau mohon bicara yang akan disampaikan oleh Anggota DPRD Kab. Solok, Dr. Dendi. Yang mana sebelumnya ia meminta sebelum rapat paripurna dilanjutkan, rapat hari itu terlebih dahulu membahas dan menetapkan kembali kejelasan terkait status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok menyikapi dari surat Sekda Provinsi Sumatera Barat.

“Terkait tentang penetapan Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD, jadi Saya ingin pertanyakan ini lebih jelas dulu pak. Supaya rapat dan agenda ke depan tidak ada masalah lagi, jadi sebelum laporan disampaikan oleh banggar, tolong dulu ini dijelaskan,” ujarnya dalam video.

Lalu dilanjutkan dengan interupsi dari Anggota DPRD lainnya Mukhnaldi dari Fraksi Golkar dengan menawarkan solusi.

“Saya menawarkan solusi lain pimpinan, karena agenda kita hari ini adalah laporan dan pembacaan hasil pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan, maka kita selesaikan ini dahulu. Nanti kita cari waktu, atau kita bisa agendakan dengan melalui rapat internal terlebih dahulu,” terangnya.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Golkar, kita fokus dulu kepada agenda kita, untuk persoalan itu nanti kita bicarakan lagi,” Imbuh Anggota DPRD Kab. Solok lainnya, Aurizal S.Pd.

Tidak lama kemudian hal tersebut ditanggapi oleh Dr. Dendi,” menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhnaldi dan bapak Aurizal, Ini tidak bisa ditunda sebab surat ini sudah keluar tanggal 16 September. Jadi bagaimana status pimpinan DPRD ke depan, jadi kalau ini harus ditunda lagi, belum lagi SPT yang pernah di keluarkan,” ungkapnya ngotot tetap dibahas kejelasan Dodi Hendra sebagai ketua, sementara tidak ada dalam materi paripurna saat itu, yang kemudian di hujani oleh Instruksi anggota DPRD Kab. Solok lainnya, sampai saling berebut bicara, antara satu dengan lainnya.

Bupati Solok yang terlihat awalnya menghormati jalannya persidangan di gedung dewan terhormat tersebut, melihat perdebatan yang cukup alot tersebut yang tidak lagi membahas substansi sesuai dengan materi rapat yang telah diagendakan, sebagaimana undangan yang telah disampaikan oleh Pemkab Solok akhirnya tanpa banyak basa basi kemudian mengangkat tangan untuk memohon ijin keluar ruangan, karena dirinya memberi waktu dulu agar persoalan internal mereka diselesaikan lalu akan hadir kembali, jika pembahasan APBD perubahan sudah dimulai. Sebab Bupati menganggap terkait persoalan Ketua DPRD tidak dalam kapasitasnya sebagai Bupati.

BACA JUGA :  DPRD Kabupaten Solok Gelar Paripurna Tentang Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Pansus

“Mohon ijin pimpinan, Saya undangan disini, undangan yang Saya dapat sebagai Bupati disini adalah……,” belum lagi sempat dilanjutkan, justru di sela oleh Dendi dengan suara keras, dan menuduh Bupati Solok main-main.

“Ini Bupati main-main ini, apa hak saudara…, anda belum dikasih hak bicara, tidak ada undang-undangan disini, disini ruang paripurna, ruangan DPRD” ketus Dendi dengan nada tinggi dan terkesan tidak menghargai Bupati selaku kepala daerah yang dipilih oleh rakyat Kabupaten Solok.

Bahkan, ketika Bupati hendak melanjutkan dan menjelaskan maksud pembicaraan tadi adalah untuk mengikuti rapat rapat pengesahan ABPD Perubahan sesuai undangan yang diterimanya, dan minta masalah internal ini diselesaikan terlebih dahulu. Sebab Bupati merasa ia hadir disitu tidak untuk membahas yang lain, kecuali materi yang sesuai di undangan. Kemudian, kembali disela oleh Dendi, seperti tidak memberi ruang bicara pada Bupati.

 “ Ya gak apa-apa, kalau saudara tidak mau datang, tidak apa-apa..silahkan-silahkan…,” Dendi justru mempersilahkan Bupati untuk keluar ruangan.

Terkait atas permasalahan tersebut, usai keluar dari ruang sidang paripurna Bupati menyampaikan kepada media, bahwa dirinya keluar ruangan karena rapat yang berlangsung menurutnya tidak lagi membicarakan materi substansi yang di agendakan sesuai dengan undangan yang diterimanya, termasuk yang dibahas tidak ada hubungannya dengan kapasitasnya sebagai Bupati, karena perdebatan yang terjadi adalah masalah internal DPRD sendiri.

Bupati menilai, jika ada persoalan internal cukup dibahas diantara anggota DPRD saja, jangan dibahas dalam forum yang mana ada pihak Pemerintah yang diundang disana. Sebab kita hadir disana berdasarkan undangan, tidak ada hubungannya dengan permasalahan internal DPRD Kabupaten Solok. Sehingga apa yang menjadi substansi pembahasan dalam hal ini agenda rapat paripurna penetapan APBD Perubahan tidak tertunda, jadi terkesan hanya akan menghambat pembangunan di Kabupaten Solok.

“Dalam aturannya, DPRD tersebut mengadakan rapat berdasarkan undangan yang disusun oleh Badan Musyawarah (Bamus). Didalam undangan tertera apa yang akan dibahas. Selama ini saya melihat di DPRD Kabupaten Solok khususnya sering saya temui, rapatnya berjudul ‘A’ tapi awal mulai yang dihantam justru yang lain dulu diawal, dimana tidak ada substansi dengan apa yang telah diagendakan. Dan itu kebanyakan terjadi dalam internal mereka sendiri di DPRD Kabupaten Solok, selama ini saya sudah mencoba sabar untuk mengikuti, tapi kali ini sikap saya harus jelas, jangan sampai diseret kedalam persoalan internal mereka, sebab yang dibicarakan tidak ada berhubungan sama sekali dengan materi rapat, sementara kami di Pemerintahan juga banyak kegiatan yang harus diselesaikan dan sudah terjadwal,” tegas Bupati.

BACA JUGA :  Pemkab Solok dan UNP Jalin Kerjasama dengan Menggelar FGD, Dalam Meningkatkan Inovasi dan Hilirisasi Tomat Bagi Petani di Lembah Gumanti

Dikatakannya, pada saat itu ia meminta izin ke pimpinan mempertanyakan apakah sidang tersebut membahas pengesahan perubahan anggaran 2021 atau masalah internal.

“Terus terang Saya tidak punya wewenang dalam masalah DPRD. Maka Saya minta izin dulu, Saya tanya apakah ini membahas pengesahan anggaran perubahan 2021 atau masalah internal DPRD. Kalau masalah internal selasaikanlah dulu kalau udah selesai baru Saya masuk lagi. Selama ini Saya tidak mau berkomentar masalah ini. Tapi kali ini sudah kelewatan. Kenapa membahas masalah internalnya di depan Saya. Kalau mau ribut di ruang itu jangan di depan Saya. Saya hanya diundang ke sana,”ucapnya.

Bupati menyampaikan, kehadirannya dalam rapat perubahan anggaran tersebut sangat penting karena menyangkut pembangunan di Kabupaten Solok, sebab saat ini waktunya pun sudah mendesak, maka dari itu pengesahan harus segera dilakukan.

“Bahkan saya juga sudah sampaikan, jika mau mengesahkan silakan disahkan kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Padalah saat pembahasan sebelumnya semua sudah setuju tapi kenapa saat di paripurna malah bahas yang lain. Saya heran juga kenapa mereka membahas internalnya di depan Saya sebagai Bupati. Seharusnya ada etikanya, dan Saya lihat hanya ada satu oknum yang selalu membahas di luar substansi itu,”kata Epyardi.

“Oknum ini selalu menjadi biang kerok terus. Itu memang hak dewan tapi kan ada etikanya, ada tatibnya. Yang selalu menghambat pembangunan di Kabupaten ya oknum satu itu,” terangnya.

Epyardi juga mempertanyakan maksud oknum tersebut selalu membuat gaduh dalam persidangan dengan pihak eksekutif.

“Apa maksud oknum ini?. Makanya Saya tadi pertanyakan apakah ini dilanjutkan (sidang paripurna) atau tidak. Jangan disandera saya di sana. Selesaikan lah masalah internal itu. Karena Saya lihat sudah tidak etis maka saya keluar, biar masyarakat Kabupaten Solok tahu semuanya,” terang Bupati.

BACA JUGA :  Bupati Solok H.Gusmal Ikuti Upacara Hari Bela Negara ke 72 Secara Virtual

“Saya di DPRD sudah 15 tahun, di situ ada tata tertib,siapa oknum ini, kenapa ia selalu membuat gaduh, keberadaan saya di Kabupaten Solok ini untuk membangun, bukan membuat ricuh, ada yang perlu saya benahi,”ucapnya.

Bupati menjelaskan, selama ini hubungan dengan anggota DPRD berjalan dengan baik, namun hanya satu atau dua orang oknum saja yang terlihat sengaja ingin mengganggu hubungan eksekutif dengan legislatif, jika tidak hati-hati hal tersebut bisa mengganggu pembangunan di Kabupaten Solok.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok Dr. Dendi ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya tidak menghambat pembangunan atau memperlambat APBD perubahan 2021 seperti sebagian pendapat yang dituju padanya.

“Jika dikatakan itu memperlambat, saya rasa itu tidak benar. Sebab fraksi PPP kan sudah setuju dengan APBD perubahan. Bahkan diakhir pembahasan di Rocky Hotel, semua fraksi sudah setuju dengan ABPD perubahan, hanya tinggal di paripurna untuk melaporkan dan mengambil persetujuan bersama, jika dihambat itu tidak mungkin lagi,” terang Dendi.

Menurutnya, yang menjadi persoalan di dalam sidang paripurna tersebut adalah bagaimana status Dodi Hendra, setelah keluar surat dari Sekda Provinsi Sumatera Barat. Sebab dulu ia diberhentikan di sidang paripurna, maka Dendi berpendapat Dodi ini seharusnya juga diangkat kembali melalui paripurna.

Maka dari itu, Dendi mengatakan kepada awak media untuk mengklarifikasi bahwa Kabag persidangan seharusnya

Kepada wartawan media ini justru mengklarifikasi dan menyebutkan, bahwa Kabag persidangan seharusnya di waktu rapat itu, cukup bisa menjawab dan menjelaskan kapan surat tersebut di jemput ke Provinsi.

“Saat sidang tersebut ada dua persoalan sebenarnya yang berbeda, yang pertama terkait status Dodi sebagai Ketua, dan kedua tentang pengesahan APBD Perubahan. Menurut saya seharusnya Kabag cukup menjawab untuk segera menjemput surat tersebut hari Senin ke Padang, nanti kalau ada paripurna berikutnya, baru diumumkan. Untuk APBD Perubahan kita sudah setuju, jadi tidak benar kita menghalang-halangi,” terangnya. (Mjn)