DPRD Gelar Tahapan Rapat Paripurna Atas Hantaran Wali Kota Tentang R-APBD Perubahan Tahun 2022 dan R-APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023

55

padangexpo.com (Bukittinggi)

Wali Kota Bukittinggi hantarkan secara resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD-P) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 pada rapat paripurna, di gedung DPRD, Jumat (09/09-22) malam.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua Nur Hasra, Rudy Nurman beserta segenap anggota dewan, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Unsur Forkopimda, Sekda dan sejumlah Kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya dengan tetap menerapkan Prokes.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, penyusunan R-APBD Perubahan tahun 2022 dan R-APBD 2023 ini diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS Perubahan 2022 dan R-KUA PPAS 2023. Keduanya telah disepakati Pemko dan DPRD Bukittinggi dalam paripurna sebelumnya.

Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 ini, meliputi, Pendapatan Daerah sebesar Rp 706,4 miliar lebih  terjadi penurunan sebesar Rp 11,2 miliar lebih dari target pendapatan sebelum perubahan.

Perubahan ini terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain PAD, Pendapatan Transfer juga mengalami perubahan akibat penyesuaian perhitungan pendapatan transfer yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Gubernur Sumatera Barat.

Belanja Daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 842,4 miliar lebih berkurang sebesar Rp 2,3 miliar lebih sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 840,1 miliar lebih. Perubahan ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap besaran pendapatan daerah, pembiayaan daerah, penyesuaian terhadap target capaian RPJMD dan perubahan harga satuan.

Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp  134,8 miliar lebih berkurang sebesar Rp 1,8 miliar lebih, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 132,9 miliar lebih. Hal ini disebabkan perubahan besaran SILPA yang telah dilakukan Audit oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat.

BACA JUGA :  Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi 2021, DPRD Apresiasi Kinerja Pemko Dalam Mengelola Pendapatan Daerah

Dari postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut terdapat defisit sebesar Rp 10,7 miliar lebih, “jelas Erman Safar.

 

Terhadap R-APBD Tahun 2023, Wako menyampaikan, Tema yang diusung untuk Tahun 2023 ini adalah “Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi” yang dalam implementasinya lebih kepada pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menekan angka kemiskinan.

R-APBD Tahun 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp 664,1 miliar lebih. Pendapatan daerah ini belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus. Dari Sisi PAD dianggarkan sebesar Rp 159,9 miliar lebih.

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 910,3 miliar lebih yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp  746,2 miliar lebih. Belanja Modal sebesar Rp 146 miliar lebih. Belanja Tidak terduga sebesar Rp 7,5 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp 10,5 miliar lebih.

 

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 43 miliar yang merupakan estimasi SILPA Tahun 2022. Dari postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut terdapat defisit sebesar Rp 203,1 miliar lebih,“ ujar Wako.

Pemandangan Umum 6 (Enam) Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi Atas Hantaran Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun 2023, pada rapat paripurna, Senin (12/09-22).

Ke enam fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi yaitu Shabirin Rachmat (F-Gerindra), Arnis Malin Palimo (F-PKS), Zulham Nova Candra (F- NasDem-PKB), Dedi Fatria (F-Amanat Nasional Persatuan), H. Syafril (F-Golkar), dan Erdison Nimli (F-Demokrat), menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan kritikan yang konstruktif diantaranya adalah, agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat.

Diminta kepada TAPD dan SKPD melakukan penyisiran secara informal. Kepala daerah juga diminta lakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai dengan yang diharapkan.

BACA JUGA :  Paripurna DPRD : Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Kota Bukittinggi Tahun  Anggaran 2023

Harmonisasi anggaran perubahan  tahun 2022 dan harmonisasi rencana  anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi.

 

Bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM. Selain itu, juga ditanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.

Bagaimana strategi Pemko agar tercapainya mandatori UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur 40%. Sementara belanja modal dihantarkan 19%

Meminta agar penyerapan anggaran, bukan sekadar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.

R-APBD 2023, dalam efektifitas anggaran, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal.

Meminta penjelasan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD. Kemudian apa upaya pemko untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja.

Masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan, dimana masih kurangnya SDM dalam penerapan teknologi informasi dan belum optimalnya pembayaran secara online.

Defisit sebesar Rp 203,1 milyar pada R-APBD 2023, upaya konkrit apa yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang jumlahnya setara dengan  ⅓ total proyeksi pendapatan.

Jawaban Wali Kota Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan R-APBD Tahun 2023, pada rapat paripurna DPRD, Selasa (13/09-22).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi mengapresiasi pemandangan umum yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi.

Selanjutnya Wawako memberikan jawaban atau tanggapan dari seluruh fraksi-fraksi secara jelas dan menyeluruh, diantaranya adalah: penurunan pendapatan retribusi sebesar Rp 9,7 miliar lebih dari anggaran sebelumnya sebesar  Rp 55,1 miliar lebih menjadi Rp 45,4 miliar lebih, pemerintah, memperhatikan capaian realisasi retribusi hingga bulan Agustus 2022, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian target yang berakibat terjadinya penambahan atau pengurangan pada rincian objek retribusi.

BACA JUGA :  Enam Fraksi DPRD Bukittinggi "Berikan Saran  dan Kritikan Konstruktif" Atas Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkait dengan kelebihan belanja pegawai sebesar Rp 65 miliar,, karena terdapat pembayaran gaji PPPK yang tidak dibayarkan pada semester pertama, yang akan dibebankan pada semestet kedua. Selain itu masih terdapat pada belanja pegawai accres 2,5% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan defisit sebesar Rp 203,1 miliar lebih pada R-APBD 2023, nantinya dalam pembahasan  oleh Banggar dan TAPD akan dilakukan penyisiran potensi pendapatan dan bila diperlukan melakukan rasionalisasi terhadap program kegiatan.

Merujuk PMK No. 117 Tahun 2021 menjelaskan bahwa defisit yang dimaksud adalah defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah  dan pinjaman PEN Daerah, yang mana dalam hal ini, pemerintah untuk APBD 2023 tidak melakukan pinjaman untuk menutup defisit namun melakukan upaya rasionalisasi akun-akun pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya, mengenai UU no. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan, hingga saat ini belum dapat dipenuhi batasan maksimal. Hal itu sesuai dengan ketentuan bahwa daerah diberikan waktu menyesuaikan porsi belanja paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini diberlakukan,  yakni tahun 2027.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan,  tahapan rapat paripurna mulai dari hantaran ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran  2022 dan ranperda APBD Tahun 2023, dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi atas kedua ranperda tersebut dan diakhiri dengan jawaban atau tanggapan dari Wali Kota.

“Dengan selesainya mekanisme tahapan tingkat I rapat paripurna DPRD ini, maka selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam bersama TAPD Pemko terhadap kedua ranperda tersebut,” jelas Beny Yusrial. (fadhil)