Pemda Agam di Undang Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Untuk Klarifikasi Dokumen Terkait Usulan Penataan Desa/Nagari

86

I padangexpo.com (Agam) 

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, undang Pemda Agam untuk melakukan klarifikasi dokumen terkait usulan penataan desa/nagari yang di usulkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam beberapa waktu lalu.

Adapun Unsur Pemerintahan Kabupaten Agam yang akan menghadiri undangan tersebut adalah Tim Penataan Desa/Nagari yang dipimpin oleh Asisten I, kegiatan sendiri dilaksanakan di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu Jaksel pada Kamis 8/9.

Kepala DPMN Agam, Drs. Asril ketika dikonfirmasi disela-sela kegiatan yang sedang dilaksanakanya di Padang 7/9 mengatakan, bahwa usulan pemekaran nagari di Kabupaten Agam sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam dua tahap.

Tahap pertama tahun 2017 diusulkan 10 nagari pemekaran yang meliputi, Sungai Cubadak, Koto Gadang, Salareh Aia Timur, Salareh Aia Utara, Salareh Aia Barat, Dalko, Kamang Tangah Anam Suku, Pauah Kamang Mudiak, Nan Limo dan Durian Kapeh Darussalam.

Sedangkan Untuk tahap kedua tahun 2018 diusulkan 13 nagari pemekaran yang meliputi, Tigo Koto Silungkang, Kandih, Sangkir, Parit Panjang, Surabayo, Sungai Jariang, Gadut Barat, Gadut Timur, Arokandikia, Koto Tangah Sidang Koto Laweh, Koto Tangah Koto Malintang, Koto Tangah Tujuah Nagari dan Koto Tangah Lamo,” jelasnya.

Menurut Asril kendala yang dihadapi selama ini lamanya keluar kode desa atau nagari disebabkan kelayakan dari berkas yang diminta belum memenuhi syarat.

“Kita sudah upayakan untuk memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang diminta dan sering melakukan konsultasi baik kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri,” ungkap Asril.

“Karena banyaknya desa atau nagari yang di mekarkan diseluruh Indonesia, tentu membutuhkan waktu juga bagi Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk melakukan klarifikasi dokumen yang di usulkan oleh masing-masing Kab/Kota,” ulasnya.

BACA JUGA :  Peringati HKN ke 56, Puskesmas Sei Pua Agam Gelar Berbagai Kegiatan di Halaman Kantor Wali Nagari

Alhamdulillah, melalui Surat Kemendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa No. 005/4589/BPD tanggal 6 September, perihal Undangan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, diharapkan setelah klarifikasi dokumen ini akan keluar rekomendasi 10 kode wilayah desa atau nagari tahap I, “ujarnya.

Ia mengatakan “dengan keluarnya dan diterimanya kode desa atau nagari ini, maka terbentuklah pemerintahan desa atau nagari yang difinitif di Kabupaten Agam sebanyak 10 desa atau nagari, untuk tahap I. Sedangkan untuk tahap II dengan 13 nagari pemekaran akan kita upayakan secepatnya agar dokumen yang sudah lengkap di usulkan bisa diklarifikasi, sehingga kode desa atau nagari bisa segera keluar,” imbuhnya. (99 HR)