Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Hantarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022

266

padangexpo.com (Bukittinggi)

DPRD Kota Bukittinggi mengelar rapat paripurna DPRD dengan agenda hantaran Wali Kota atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, bertempat diruang sidang DPRD, Selasa (12/06-23).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Nurman serta dihadiri oleh Walikota, unsur Forkopimda, segenap anggota Dewan, Asisten Pemko, Kepala SOPD, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial,  menyampaikan  hari ini DPRD mengelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda hantaran  ranperda Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, diantaranya, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan  rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota,” ujar Beny Yusrial.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban tahunan bagi Kepala Daerah yang disampaikan dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ketujuh Laporan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan Perseroda BPRS Jam Gadang.

“LKPD Pemko Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,” kata Erman Safar.

BACA JUGA :  DPRD Gelar Tahapan Rapat Paripurna Atas Hantaran Wali Kota Tentang R-APBD Perubahan Tahun 2022 dan R-APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023

Wako Erman menyampaikan,  LKPD yang kami sampaikan ini, telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Maret 2023 yang lalu dan telah dilakukan pemeriksaan langsung baik secara interim maupun terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dilakukan selama 53 (lima puluh tiga) hari baik yang bersifat administrasi, secara teknis maupun uji sampel.

Alhamdulillah, untuk ke-10 kalinya berturut-turut, BPK RI telah memberikan opini tertinggi atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022, hal ini tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Mei 2023. Hasil tersebut telah langsung kami terima bersama Saudara Ketua DPRD Kota Bukittinggi tanggal 17 Mei 2023 bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Sumatera Barat.

“Prestasi ini adalah yang ketiga kalinya dalam masa kepemimpinan kami sejak LKPD tahun 2020 di awal tahun 2021 yang lalu, yang sangat berperan untuk mendukung Bukittinggi Hebat (Great Bukittinggi) dalam penyelenggaraan good governance ke depannya.

Atas prestasi gemilang tersebut, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada kita semua dalam peran aktifnya terutama kepada DPRD Bukittinggi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD ini,” ujar Wako Erman.

Wako menjelaskan, secara ringkas LKPD tahun 2022 yang menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah ini, baik terkait dengan realisasi anggaran maupun posisi keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2022. Laporan Realisasi Anggaran, mencakup Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

Pendapatan-LRA pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 714,1 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 698,4 miliar lebih atau mencapai 97,79% dari target yang telah ditetapkan.

BACA JUGA :  Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi 2021, DPRD Apresiasi Kinerja Pemko Dalam Mengelola Pendapatan Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 dicapai realisasi sebesar Rp130,7 miliar lebih atau 95,99% yang terdiri dari:

  1. Pajak Daerah dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 49,5 miliar lebih dari target Rp 50,2 miliar lebih atau 98,619%.
  2. Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 46,6 miliar lebih atau 95,85% dari target sebesar Rp 48,6 miliar lebih.
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 88,49% atau sebesar Rp 6,6 miliar lebih dari target sebesar Rp 7,5 miliar lebih.
  4. Capaian realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 93,70% atau sebesar Rp 27,9 miliar lebih dari target sebesar Rp 29,7 miliar lebih

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 567,3 miliar lebih atau 98.18% dari target sebesar Rp 577,8 miliar lebih. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat pengembalian atas Dana BOS serta sisa Dana Hibah tahun 2021.

Tidak ada target atas pendapatan ini namun terealisasi sebesar Rp 217,5 juta lebih.

Belanja Daerah yang dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah tahun 2022 yang telah dianggarkan sebesar Rp 837,1 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp744 miliar lebih atau sebesar 88,88% yang terdiri dari:

  1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 675,4 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 611,2 miliar lebih atau 90,50%;
  2. Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp 124 miliar lebih atau 83,81% dari anggaran sebesar Rp147, 9 miliar lebih.
  3. Untuk realisasi dari Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp 271,4 juta lebih atau 5,43% dari Anggaran sebesar Rp 5 miliar.
  4. Sementara itu, Belanja Transfer digunakan untuk Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 8,5 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp 8,7 miliar lebih atau sebesar 97,19%.
BACA JUGA :  Jawaban Walikota Atas PU Fraksi - Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Untuk pos Penerimaan Pembiayaan Daerah  dianggarkan sebesar Rp132, 9 miliar lebih dan direalisasikan sebesar 99,99% yakni sebesar Rp132,9 miliar lebih Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan 100% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni Rp 10 miliar Dengan demikian pembiayaan netto adalah sebesar Rp122, 9 miliar lebih.

Maka secara keseluruhan Berdasarkan perhitungan di atas,  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 77,3 miliar lebih.,” jelas Wako. (fadhil)