Padangexpo, Tanah Datar-Pertemuan seluruh direktur rumah sakit dan direktur klinik bersama Kepala Cabang BPJS Payakumbuh, Deviana di rumah dinas Bupati Tanah Datar, Indojolito pada Jum’at (28/7) berlangsung hingga sesi tanya jawab.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Datar, Dr. Yesrita Zedrianis, M.Kes menyampaikan bahwa masalah yang di hadapi oleh Rumah Sakit dan Klinik sering terjadi pada akses pelayanan BPJS.
“Pertama, kita hari ini menghadirkan semua Direktur rumah sakik dan Direktur Klinik bersama BPJS yang tujuannya adalah peningkatan pelayanan karena pada saat ini masih ada keluhan-keluhan masyarakat tentang rumah sakit dan klinik terkait dengan pelayanan BPJS. Contoh, ada beberapa penyakit dan keluhan yang tidak bisa di tanggung oleh BPJS seperti untuk porseta gigi, untuk scaling gigi termasuk percobaan bunuh diri, itu tidak masuk dalam tanggungan BPJS, kenapa, karena BPJS tentu juga berpegang pada aturan yang ada,” jelas Yesrita.
“Kami berharap kita bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa BPJS harus sering mensosialisasikan lebih programnya kepada masyarakat agar masyarakat paham, contoh sekarang di FKTP Puskesmas. Ada sebanyak 144 yang tidak boleh di rujuk ke rumah sakit, namun masyarakat tentu tidak tau, taunya selalu minta rujukan ke rumah sakit sementara kalau itu di lakukan, koneksi kompetensi puskesmas menjadi kurang padahal itu bisa di selesaikan di puskesmas, itu yang harus masyarakat paham,” sambung Kadis Kesehatan tersebut.
Lebih lanjut ujarnya, termasuk juga rumah sakit. Di rumah sakit itu kalau pasien harus di rujuk, pasien harus mengisi yang namanya Sisrute. Yaitu kalau misalnya di rujuk ke RS. M.Jamil atau M.Muchtar, mereka harus menjawab dulu apakah tersedia tempat atau tidak sehingga pasien ini tidak traveling.
“Jangan nanti rumah sakit belum siap, pasien sudah di rujuk, itu bisa menyebabkan miskomunikasi,” kata Yesrita.
“Jadi, dengan adanya pertemuan ini bersama Bupati, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pelayanan rumah sakit maupun klinik Insyaallah sudah bisa di Carikan solusinya oleh BPJS dan kalau ada hal-hal yang belum tentu nanti kita bicarakan lebih lanjut,” ucap Yesrita.
Terakhir, Yesrita menambahkan bahwa BPJS itu menjalankan aturan dari pusat.
“Seperti permintaan Bupati tadi kalau hal-hal tersebut tidak terlalu saklak, mungkin kebijakan yang di minta kepada BPJS sehingga masyarakat tidak merasa di rugikan,” pungkasnya. (Dwi)
