Wali Kota Bukittinggi Erman Safar Tahu Benar Cara Manfaatkan Jabatannya

576

Oleh: Dr. Otong Rosadi, SH.,MH.

padangexpo.com (Bukittinggi)

“Uang rakyat ini harus betul-betul mampu menyelesaikan masalah rakyat, tepat sasaran dan bermanfaat langsung” (Erman Safar).

Saya sedikit mengutip ungkapan Wali Kota Bukittinggi saat mengomentari hampir Rp 25 Miliar dana Tabungan Utsman yang dimanfaatkan untuk 3275 pedagang kecil, di periode 2022-2023

Tidak berlebihan, jika Program Tabungan Utsman digadang-gadang sebagai program unggulan Erman Safar, Minggu (9/7).

Karena terobosannya memecah kebuntuan (jalan keluar) dari persoalan pembiayaan usaha mikro berhasil pecahkan melalui solusi Bantuan Modal Syariah tanpa margin dan tanpa jaminan.

Yah, Tabungan Utsman paling tidak menjadi solusi bagi pedagang kecil di Kota Bukittinggi. Belum lama memang, dalam hitungan tahun, belum genap dua tahun. Namun jumlah serapan dana bantuan modal dan 3275 penerima menunjukkan antusias dari pelaku usaha mikro. Harus ada penelitian yang melakukan evaluasi terhadap ketercapaian program ini (output dan outcome). Kasat mata kita melihatnya ini terobosan keren.

Berikutnya Bersama Baznas, Pak Wali Kota buat terobosan untuk warganya yang berprofesi sebagai penggali kubur dan pengurus jenazah (Asnaf Fisabilillah) diberikan se-banyak Rp 2 juta per orang.

Bantuan untuk Pembebasan luran Komite Sekolah SLTA: Rencana Satu KK Miskin Satu Sarjana: BPJS Ketenagakerjaan; dan lain-lain. Merupakan deretan terobosan program kerja yang memanfaatkan uang rakyatnya untuk betul-betul menyesaikan masalah rakyat.

Jumlahnya memang tidak seberapa, sebagian program bahkan baru akan dijalankan di tahun ini, seperti Satu KK Miskin Satu Sarjana.

Saya mengapresiasi, dengan catatan SKPD yang menjalankannya haruslah berdasar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan, dan memperhatikan output dan outcome sekaligus.

Misalnya pada saat akan menjalankan Program Satu KK Miskin Satu Sarjana, maka kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendidikan dapat dikaitkan dengan pencapaian IPM. Basis data penerima manfaat haruslah keluarga miskin yang ada di DTKS dan outcome captain di tahun berjalan harus jelas.

BACA JUGA :  Pemko Bukittinggi Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2023

Lebih masuk akal misalnya Program ini diberikan dalam bentuk Bantuan Dana Penulisan Tugas Akhir Sarjana bagi Penduduk yang tercatat di DTKS. Ketimbang Beasiswa selama 4 tahun menempuh kuliah di Strata Satu. Ini merepotkan di pertanggungjawaban capain program.

Apapun, banyak terobosan Pak Wali Kota Bukittinggi dan jajaran-nya patut diapresiasi dengan cara mendukung sekaligus mengkritisinya secara konstruktif

“Sekali lagi, teruslah Berkhidmat. Seperti pernyataan Pak Wali Kota harus kita tambah menjadi ‘Uang rakyat ini harus betul-betul mampu menyelesaikan masalah rakyat, tepat sasaran dan bermanfaat langsung serta berkesesuaian dengan peraturan per- undang-undangan,” Otong Rosadi. (fadhil)