DPRD Bersama Pemko Bukittinggi Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA – PPAS  APBD Tahun Anggaran 2023

476
Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (30/08-23). (Ist/Fadhil)

padangexpo.com (Bukittinggi)

DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi Tandatangani Nota kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (30/08-23)

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra, Rusdy Nurman dan dihadiri oleh Wali Kota, unsur Forkopimda, segenap anggota Dewan, Staf Ahli, Asisten Pemko, Kepala SOPD, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, setelah Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 dihantarkan Walikota pada tanggal 9 Agustus lalu, selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Setelah dilakukan pembahasan, terdapat penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang belum termuat dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023. sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 86 Tahun 2017.

“Terhadap hal tersebut perlu disepakati dokumen berita acara kesepakatan antara Walikota Bukittinggi dengan Ketua DPRD Kota Bukittinggi tentang Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023,” ujar Beny Yusrial.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Asril, memaparkan, postur APBD dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2023, terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.

Potensi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 17,8 miliar lebih dari jumlah sebelumnya sebesar Rp 751,2 miliar lebih sehingga menjadi Rp 733,3 miliar lebih.

BACA JUGA :  DPRD Bukittinggi Tandatangani Nota Persetujuan Bersama Atas Ranperda Tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024

Pendapatan daerah berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami penurunan target dari awal sebesar Rp 160,7 miliar lebih turun menjadi Rp 114,6 miliar lebih.

Yang terdiri dari: Pajak Daerah  naik sebesar Rp 500 juta dari sebelumnya Rp 53,1 miliar lebih menjadi Rp 53,6 miliar lebih.

Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp 19,6 miliar lebih dari sebelumnya Rp 72,3 miliar lebih menjadi Rp 52,6 miliar lebih.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetap sebesar Rp 8,3 miliar lebih.

Lain lain PAD yang sah semula Rp 26,9 miliar lebih turun sebesar Rp 4,1 miliar lebih menjadi Rp Rp 22,7 miliar lebih.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp 556, miliar lebih bertambah  sebesar Rp 1,7 miliar lebih sehingga menjadi Rp, 557,7 miliar lebih.

Pendapatan Transfer antar daerah  terjadi kenaikan sebesar Rp 3,7 miliar lebih dari nilai awal yaitu Rp 34,4 miliar lebih  sehingga menjadi Rp 38,2 miliar lebih.

Belanja tahun 2023 semula sebesar Rp 833,9 miliar lebih  bertambah sebesar Rp 7,9 miliar lebih sehingga menjadi Rp 841,8 miliar lebih yang terdiri dari :

Belanja Operasi semula sebesar Rp 722 miliar lebih bertambah sebesar Rp 28,6 miliar lebih menjadi Rp 750,6 miliar lebih. Belanja Modal semula sebesar Rp 97,4 miliar lebih  berkurang sebesar Rp 16,6 miliar lebih menjadi Rp 80,7 miliar lebih.

Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp 5 miliar berkurang sebesar Rp 4 miliar sehingga menjadi Rp 1 miliar.

Belanja Transfer yaitu belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp 9,4 miliar lebih.

Pembiayaan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Netto yang semula sebesar Rp 82,6 miliar lebih berkurang sebesar Rp 5,3 miliar lebih  sehingga menjadi Rp 77,3 miliar lebih.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Kota Bukittinggi Melantik "YAZID" Sebagai Anggota DPRD PAW Sisa Masa Jabatan 2019-2024

“Dari data di atas maka terdapat defisit sebesar Rp 31,1 miliar lebih pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Wali Kota Bukittinggi.

Pada pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 nantinya, diharapkan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar mengupayakan kembali untuk menentukan skala prioritas anggaran program, ” papar Asril.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan,  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Perubahan APBD didahului dengan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

“Dalam proses penyusunannya, selain sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Perubahan RKPD juga mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Hal ini sebagai wujud implementasi bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dan kedatuaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” jelas Erman Safar.

Wako menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.Pimpinan, Anggota, dan Banggar DPRD yang telah memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan Kesepakatan Bersama Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

“Selanjutnya Nota Kesepakatan.Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini akan dijadikan dasar dalam  penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.,” ujar Wako. (fadhil)