Enam Fraksi DPRD Kota Bukittinggi Berikan Pemandangan Umum Terkait Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

171

padangexpo.com (Bukittinggi)

Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pada rapat paripurna, di Gedung DPRD, Kamis (10/08-23).

Berikut ini isi beberapa pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan, diantaranya adalah, Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Shabirin Rachmat, menyampaikan,  Fraksi Gerindra mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuat ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Fraksi Gerindra juga mengharapkan pemerintah daerah menyiapkan konsep yang matang, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anak dengan optimal, Sehingga dapat mewujudkan Kota Bukittinggi Layak Anak.

“Mohon penjelasan bagaimana perlindungan anak dari bahaya media sosial dan penyalahgunaan Narkoba?, ” ujar Shabirin.

Fraksi PKS dengan juru bicara  H. ibra Yaser. menyampaikan,  Fraksi PKS berharap agar pemerintah daerah jangan hanya fokus pada penghargaannya dan melupakan substansi yang sesungguhnya. Mari bekerja sepenuh hati dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk pemenuhan hak anak agar kedepan mereka menjadi “golden generation” atau generasi emas bukan menjadi “lost generation”, alias generasi yang hilang.

Pertanyaannya: Apa saja program dan kegiatan yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kota layak anak? Apa saja indikator sebuah kota dikatakan sebagai Kota Layak Anak? Bagaimana skema anggaran kedepan untuk mendukung terselenggaranya Kota Layak Anak di Bukittinggi? Apa forum atau wadah yang akan disiapkan untuk menampung anak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah? Bagaimana pula penegakkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok? Karena hal ini berkaitan erat (inhern) dengan pemenuhan hak anak. Mohon penjelasan., ” ujar Ibra Yaser.

BACA JUGA :  DPRD Bersama Pemko Bukittinggi Serahkan Bantuan Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Erdison Nimli, menyampaikan, Pemenuhan hak anak adalah perlindungan anak yang dijamin oleh pemerintah dalam bentuk hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, secara komprehensif tentunya dibutuhkan langkah langkah konkrit yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggí.

Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan perlindungan dan pencegahan kriminalitas, Ekploitasi serta pergaulan bebas terhadap anak. Mohon penjelasan terhadap jaminan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bukittinggi dan pandangan terhadap permasalahan kesejahteraan anak di Kota Bukittinggi, karena masih ada kasus terhadap anak jalanan, anak berhadapan dengan kasus hukum hingga anak putus sekolah, ‘ kata Erdison.

Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara, H. syafril, menyampaikan,   kita sepakat, anak adalah asset yang sangat berharga untuk masa depan bangsa kita, mereka berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif Kami banga pemerintah mempunyai komitmen untuk  kelangsungan Pendidikan yang layak kondusi, menjaga Kesehatan anak, meningkat gizi anak melalui program yang langsung ke masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif anak di setiap kegiatan.

Sistim Zonasi yang di terapkan pemerintah melalui melalui mentri Pendidikan dan kebudayaan yang berlaku beberapa tahun lalu membuat kita pro dan kontra dan menuai banyak polemik di tengah tengan masarakat termasuk kota bukittinggi, banyak anak sekolah orang tua pusing karna tidak dapat sekolah walaupun tinggal masih dalam radius yang ditetapkan.

Pertanyaanya bagaimana pemerintah kota mengatasi hal ini supaya jangan terjadi lagi kecemasan bagi anak anak kita dalam melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik tingkat SD, SMP Dan SMA sederajat, “ujar Syafril.

BACA JUGA :  Reses Perorangan Beny Yusrial, Kami Sudah Berupaya Merealisasikan Seluruh Kegiatan Pokir Yang Diajukan Masyarakat di Kecamatan ABTB

Fraksi Amanat Nasional Persatuan, dengan juru bicara, Dedi Fatria, menyampaikan, secara prinsip kami Fraksi Partai Amanat Nasional Pembangunan sangat mendukung dihantarkannya Ranperda Kota Layak Anak ini.

Karena secara hukum sesungguhnya Kota Bukittinggi sudah mempunyai payung hukum untuk dicanangkan sebagai Kota Layak Anak melalui lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dan selama ini implementasinya sudah berjalan, walaupun sesungguhnya kami melihat bahwa secara persyaratan indicator untuk dikatagorikan Kota Layak Anak belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kami mempertanyakan dan minta penjelasan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Apa yang hendak kita capai dengan lahirnya Ranperda Kota Layak ini. Apakah untuk sekedar mendapatkan Penghargaan Tertinggi sebagai Kota Layak Anak dengan Peringkat Nindya atau memang kita bersungguh menjadikan Ranperda KLA ini sebagai payung hukum benar-benar melindungi hak anak di Kota Bukittinggi, Mohon Penjelasannya,” ujar Dedi Fatria.

Juru bicara Fraksi Nasdem – PKB, Zulhamdi Nova Candra, mengatakan, Kota layak anak di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak.

Fraksi NasDem-PKB mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah berinisitif untuk melaksanakan amanah dari peraturan tersebut di atas dengan mengantarkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak.

Namun setelah kami pelajari ternyata persyaratan sebuah kota layak anak cukup berat antara lain:

  1. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
  2. Infrastruktur transportasi yang ramah anak, seperti trotoar yang lebar dan aman, jalur sepeda yang terpisah dari kendaraan bermotor, dan kendaraan umum yang nyaman dan aman bagi anak-anak.
  3. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan khusus anak, seperti puskesmas dan rumah sakit anak.
  4. Ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak, mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga pendidikan tinggi, yang dapat diakses secara mudah dan terjangkau bagi semua anak.
  5. Ketersediaan akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan yang baik untuk memastikan kesehatan anak tetap terjaga.
  6. Ketersediaan keamanan yang baik dan pengawasan oleh pihak keamanan terhadap bahaya yang dapat membahayakan anak.
  7. Adanya partisipasi dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, sehingga anak dapat merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan kota.
BACA JUGA :  Pada Reses Masa Sidang III Tahun 2022-2023, Asri Bakar Sudah Kucurkan Rp 6 Miliar Dana Pokirnya Untuk Dapil MKS

Dari persyaratan tersebut di atas kami Fraksi NasDem-PKB mohon penjelasan bagaimana pendapat Pemerintah Kota Bukitinggi,”kata Zulhamdi.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, setelah seluruh Fraksi  menyampaikan pemandangan umum fraksinya, dimana pada dasarnya, enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menerima ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut dengan berbagai, saran, masukan dan pertanyaan dan setuju untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan.

“Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pada hari Jumat 11 Agustus 2023,” jelas Beny Yusrial. (fadhil)