Wali Kota Bukittinggi Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

348

padangexpo.com (Bukittinggi)

Wali Kota Bukittinggi berikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pada rapat paripurna DPRD, yang dilaksanakan diruang gedung DPRD, Jumat (11/08-23).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas Pemandangan Umum masing-masing fraksi DPRD tentang ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Kami sangat menghargai atas segala masukan, kritik ataupun saran yang disampaikan, yang pada prinsipnya memperlihatkan konsistensi dan komitmen DPRD Kota Bukittinggi dalam mendorong percepatan proses perwujudan visi dan misi kota Bukittinggi yang kita cintai ini, ” Ujar Erman Safar.

Berikut ini jawaban/tanggapan atas pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan Walikota diantaranya adalah ;

Jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dapat kami sampaikan, Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan anak dari bahaya media sosial dan penyalahgunaan narkoba adalah dengan selalu mengalokasikan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan pencegahan.

Tujuan kegiatan pencegahan ini melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) secara berkelanjutan, dengan sasaran yang berbeda-beda. Ada yang langsung kepada anak-anak berusia SD s.d SMA, ada juga yang diberikan kepada support system yang mendukung pengasuhan anak, yakni orang tua, guru, dan unsur-unsur masyarakat.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga memfasilitasi anggaran untuk wadah-wadah kegiatan kreativitas bagi anak, di antara Forum Anak Daerah, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan Forum Generasi Berencana. sebagai upaya menyalurkan aktivitas dan energy positif anak-anak di Kota Bukittinggi.

Jawaban untuk Fraksi PKS

Program dan kegiatan yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kota layak anak berpedoman pada 24 Indikator KLA yang tertuang pada peraturan Mentri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BACA JUGA :  Disparpora Kota Bukittinggi Gelar Pelatihan Bagi 50 Orang Pemandu Wisata dan Budaya

Skema anggaran kedepan untuk mendukung terselenggaranya Kota Layak Anak di Bukittinggi yaitu menyesuaikan dengan Tupoksi OPD dimana anggaran tersebut dimana anggaran tersebut sudah tersedia di OPD terkait tanpa menambah anggaran secara  khusus.

Terkait dengan penegakan Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sangat penting karena merupakan salah satu Indikator Kota Layak Anak yang berkontribusi kuat terhadap percepatan Bukittinggi menuju Kota Layak Anak.

Jawaban untuk Fraksi Partai Demokrat, dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan beberapa layanan, yaitu :

  1. Berbagai fasilitas gratis yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi Anak Kota Bukittinggi yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik bagi anak sebagai korban, sebagai saksi korban, dan anak sebagai pelaku, mulai dari fasilitas biaya visum et repertum, visum et
  2. psikiatrik, pemeriksaan kesehatan yang
  3. tidak dibiayai BPJS, dan pendampingan tenaga advokat serta psikolog untuk melakukan pemulihan mental anak selama dan setelah proses hukum berlangsung.
  4. Bantuan spesifik bagi ABH, disesuaikan dengan kebutuhan dapat berupa kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang bersifat pribadi misal (misal: pakaian, alat sekolah, kebutuhan dll).

Ada15 kategori Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Ketika terjadi kasus yang mengancam pemenuhan hak-hak anak, maka menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk selalu mengupayakan perlindungan terhadap mereka.

Namun ketika anak tersebut diketahui berasal dari luar Kota Bukittinggi, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota daerah asal anak tersebut dan memulangkan nya kembali.

Fraksi Amanat Nasional Pembangunan

Sehubungan dengan pertanyaan fraksi amanat nasional pembangunan tentang apa yang akan dicapai bila kita melahirkan kota layak anak, karena secara regulasi kita punya sudah punya Perda. Apakah hanya untuk mendapatkan penghargaan atau menaikan peringkat sebagai kota layak anak?.

BACA JUGA :  BPKP Sumbar Serahkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Perencanaan dan Penganggaran Pemko Bukittinggi TA 2023

Dapat kami sampaikan bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah ini merupakan amanah dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan.

Jawaban untuk Fraksi Partai Golkar.

Kami sepakat dengan fraksi Partai Golkar terkait dengan pemenuhan hak anak terutama dengan hak atas pendidikan yang layak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Sistem zonasi.merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dikemudian Hari, sehingga hak anak tidak terlanggar oleh kebijakan yang dilahirkan.

Dan jawaban untuk Fraksi Partai Nasdem PKB, terkait dengan persyaratan KLA sebagaimana yang telah disebutkan farksi Partai Nasdem PKB dalam Pemandangan umum fraksi kemaren memang cukup berat sehingga perlu adanya regulasi yang ditingkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA sehingga lebih terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial,menjelaskan, hantaran rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dilaksanakan dalam tiga hari terakhir. Rapat paripurna ini, merupakan pembicaraan tingkat I.

“Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan secara mendalam atas raperda ini, melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah Bukittinggi” jelas Beny Yusrial. (fadhil)