Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bukittinggi Atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

428

padangexpo.com (Bukittinggi)

DPRD Kota Bukittinggi gelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, yang ditandai dengan penandatanganan nota persetujuaan bersama Antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, bertempat, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (27/9-23) malam.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Rusdy Nurman, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, segenap anggota Dewan, Staf Ahli Walikota, Asisten Pemko, Kepala SOPD, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya,

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, setelah melalui pembahasan tingkat I, R-APBD perubahan tahun 2023, dibahas secara detail oleh Banggar dan TAPD. Dari hasil beberapa hari pembahasan secara marathon, akhirnya, APBD perubahan 2023 disepakati pada hari ini.

“Alhamdulillah hari ini, APBD perubahan untuk tahun anggaran 2023, sudah disepakati. Semua fraksi telah menyetujui hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD bersama seluruh SKPD. Malam ini ketok palu dan anggarannya bisa direalisasikan. Namun, kami di dewan tetap, fungsi pengawasan akan terus berjalan dan bisa jadi bahan pertimbangan dalam penetapan APBD 2024 mendatang,” ujar Beny Yusrial.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bukittinggi, Asril, menjelaskan, maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi dan masyarakat secara umum terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, akan dituangkan dalam bentuk Nota Persetujuan Bersama antara Walikota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi dalam sidang paripurna ini, ” jelas Asril.

BACA JUGA :  DPRD Bukittinggi Tandatangani Nota Persetujuan Bersama Atas Ranperda Tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024

Asril memaparkan, pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dihasilkan postur Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH, setelah dilakukan pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2023 adalah semula sebesar Rp 751,2 miliar lebih, setelah dilakukan pembahasan menjadi Rp.733,9 miliar lebih. Mengalami penurunan target sebesar Rp 17,3 miliar lebih atau minus 6,49%.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah dise babkan oleh penyesuaian perkembangan perekonomian, ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi atas potensi yang dapat direaliasikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Selain PAD, Pendapatan Transfer juga mengalami perubahan akibat penyesuaian perhitungan pendapatan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah semula sebesar  Rp 160,7 miliar lebih berkurang sebesar Rp 23,3 miliar lebih, sehingga menjadi Rp.137, 4 miliar lebih atau mengalami penurunan sebesar 14,52% dari target awal, yang terdiri dari :

  1. Pajak Daerah menjadi sebesar Rp 53,6 miliar lebih mengalami, penurunan sebesar 0,94%
  2. Retribusi Daerah menjadi sebesar Rp.51,9 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 28,18%
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.8,3 miliar lebih atau sama dengan target awal
  4. Lain-Lain PAD yang sah menjadi sebesar Rp 23,5 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 12,77%.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat semula Rp 590,5 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp.596,4 miliar lebih, mengalami penambahan sebesar Rp.5,9 miliar lebih atau penambahan sebesar 1,01%, yang terdiri dari: Pendapatan Transfer dari Pusat anggaran semula sebesar  Rp 556 miliar lebih,  setelah perubahan menjadi Rp 558,7 miliar lebih, mengalami penambahan sebesar Rp 2,6 miliar lebih atau 0,49%.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Kota Bukittinggi Melantik "YAZID" Sebagai Anggota DPRD PAW Sisa Masa Jabatan 2019-2024

b. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi anggaran semula sebesar Rp 34,4 miliar lebih, setelah perubahan menjadi Rp 37,7 miliar lebih mengalami penambahan sebesar Rp 3,2 miliar lebih atau 9,55℅.

B. BELANJA DAERAH

Dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 833,9 miliar lebih,  setelah perubahan menjadi Rp 811,2 miliar lebih,  berkurang sebesar Rp 22, 7 miliar lebih atau minus 2,72%. Yang terdiri dari :

  1. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, anggaran semula sebesar Rp 722 miliar lebih, setelah perubahan menjadi Rp 722, 2 miliar lebih mengalami penambahan sebesar Rp 202,3 juta lebih atau 0,03%.
  2. Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal asset tetap lainnya pada anggaran semula sebesar Rp 97,4 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp 78,5 miliar lebih, mengalami pengurangan sebesar Rp 18,9 miliar lebih atau minus 19,41%.
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran yang dialokasikan untuk menangani keadaan darurat dan mendesak, pada anggaran semula dianggarkan sebesar Rp 5 miliar setelah perubahan menjadi Rp 1 miliar berkurang sebesar Rp 4 miliar atau minus 80%.
  1. Belanja Transfer dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan sebesar Rp 9,4 miliar lebih dan tidak mengalami perubahan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp 82,6 miliar lebih, pada perubahan anggaran dikurangi sebesar Rp 5,3 miliar lebih sehingga menjadi Rp 77,3 miliar lebih atau minus 6,49%.

BACA JUGA :  Rapat Paripurna Istimewa DPRD "Hari Jadi Kota Bukittinggi ke 238" Dimaknai dengan Melakukan Koreksi, Instropeksi dan Evaluasi

“Pengurangan SiLPA merupakan angka koreksi yang mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Dari hasil itu, ditarget Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan, sebesar Rp 0,-,” papar Asril.

Enam fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhir fraksinya melalui juru bicara masing-masing fraksi , yaitu F-Gerindra dengan juru bicara Shabirin Rachmat, F-Demokrat (Erdison Nimli), F-Amanat Nasional Persatuan (Hj.Rahmi Brisma), F-PKS (Ibnu Asis), F-Golkar (H.Syafril) dan F-NasDem-PKB-PKB (Zulhamdi Nova Chandra).

Dimana pada prinsipnya semua menerima hasil pembahasan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk dijadikan perda dengan berbagai saran dan catatan

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, mengapresiasi upaya dan kerja keras Banggar bersama TAPD. Rancangan perubahan APBD 2023 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dan memperhatikan ketentuan tersebut untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah Kota Bukittinggi.

Pembangunan Kota Bukittinggi diarahkan dalam pencapaian visi dan misi, yakni pada upaya untuk menyiapkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor Pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olah raga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, dan hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan serta hebat dalam sektor pertanian.

“Pemerintah Kota Bukittinggi juga merumuskan arah kebijakan pembangunan yang searah dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023, yaitu Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi,” ujar Marfendi. (fadhil)