Audiensi dengan DPRD, Wali Murid Minta Kejelasan Keberlanjutan PBM

111

Padangexpo.com, Tanah Datar-Pertemuan antara perwakilan walimurid dan komite SDN 20 dan SMPN 2 Batusangkar dengan ketua DPRD Tanah Datar beserta anggota DPRD dari komisi 1 dan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar di ruangan Bumas DPRD Rabu (8/11) berlangsung dengan penyampaian aspirasi dari perwakilan walimurid dan komite masing-masing sekolah kepada anggota dewan dan kepala dinas tersebut.

Ririn, perwakilan dari walimurid SDN 20 Batusangkar menyampaikan apa alasannya anak-anak harus Daring dan menjelaskan tujuan mereka datang audiensi dengan wakil rakyat itu.

“Kami dari perwakilan walimurid SDN 20 Baringin, datang ke DPRD ini murni tidak di suruh dan di tunggangi oleh siapapun juga. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan kelanjutan proses belajar mengajar anak kami. Baru kali ini saya melihat anak mau belajar sekolahnya di tutup. Hari Senin di segel, hari Selasa kembali kami bawa anak-anak kami ke sekolah. Dan ternyata di luar dugaan, mereka yang mengaku pemilik lahan meletakkan mobilnya di depan gerbang sekolah. Ada dua mobil, pak. Terpaksa kami bohong menjawab pertanyaan anak kami kenapa tidak bisa masuk ke sekolah. Namun yang tidak bisa kami bohongi adalah apa yang mereka pertontonkan kepada anak-anak kami, itu psikis anak-anak kami pak. Kami hanya ingin anak kami sekolah, dalam undang-undang sudah di sampaikan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, tapi apa yang mereka lakukan sudah menghalangi mencerdaskan kehidupan bangsa,” papar Ririn.

Lebih lanjut lagi sambungnya, mereka juga mempertontonkan kejadian kemaren kepada anak-anak kami yang tak pantas di tonton oleh anak-anak SD.

“Mungkin bapak-bapak sudah melihat video yang beredar, di duga anak orang yang mengaku pemilik lahan yang tidak berjilbab dengan menggunakan pakaian kaos atau pakaian tidur, memaki-maki anak perempuan dan enggak tau bahasanya seperti apa bahasanya sambil menunjuk-nunjuk karena dia di dalam dan saya di luar pagar. Saya melihat sendiri, dan itu tidak pantas di pertontonkan di depan anak-anak kami. Memang kejadian itu di SMP tapi anak kami juga melihatnya. Di depan SD juga seperti itu ketika berbicara dengan orang Pemda, sambil menunjuk kiri dan kanan bergantian, saya rasa itu sudah tidak ada etikanya, pak. Jadi, secara psikis anak-anak kami melihat itu,” sambungnya.

BACA JUGA :  Paze Andrief : Jangan Mudah Terpancing Berita Yang Belum Jelas Kebenarannya

“Harapan kami, mohon sampaikan kejelasan apakah anak kami kembali ke sekolah secepatnya atau tetap pada keputusan daring sesuai yang di sampaikan oleh kadis pendidikan tadi, kalau iya daring harus sampai kapan waktunya, pak,” ucap Ririn.

Hampir senada, Riadi selaku walimurid dan anggota komite SMPN 2 Batusangkar menambahkan bahwa ia merasa sedih melihat kondisi anaknya yang akhirnya tidak jadi ke sekolah.

“Saya selaku orang tua merasa sangat tertekan, mau berangkat sekolah tidak jadi karena sekolahnya di tutup. Akhirnya anak saya tidur kembali hingga sekarang. Itulah keadaan psikis anak-anak kami yang ada, baik di SMP maupun SD. Ini tidak bisa menunggu dan menunggu, harus di selesaikan secara cepat mungkin. Kami berharap datang kemari agar anggota DPRD segera menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Silahkan para sengketa menyelesaikannya di pengadilan, bukan di sekolah,” ungkap Riadi.

“Kami takutnya akibat tekanan-tekanan tersebut kami tidak bisa lagi mengontrol walimurid yang ada nantinya.Kami takut terjadinya anarkis nantinya, untuk itu mohon segera di selesaikan dan kami siap mendampingi DPRD apabila turun ke lapangan. Ujian semester tinggal satu bulan lagi, apakah metode daring ini efektif untuk anak-anak sementara anak-anak berharap kembali sekolah seperti biasa,” lanjutnya.

Zulhadi, anggota DPRD kabupaten Tanah Datar dari komisi 1 menjawab apa yang sudah di sampaikan oleh walimurid tersebut.

“Barangkali indak ado kusuik nan indak bisa di salasaian, indak ado karuah nan indak bisa di janiahkan. Sebab kejadian yang seperti ini muncul tiba-tiba, saya agak yakin bahwa ada oknum-oknum yang menggerakkan ini. Kemudian permasalahan lahan ini tentu tanggungjawab Pemda, namun kalau permasalahan belajar, agar anak-anak kita tidak di rugikan, agar anak-anak kita tidak trauma dalam belajar, maka saat ini seperti yang di sampaikan oleh Kadis Pendidikan tadi bahwa sementara ini solusinya adalah Daring. Tetapi tetap di tuntun guru dan orang tua di rumah,” tutur Zulhadi.

BACA JUGA :  Eka Putra: Disiplin Membentuk Karakter Kuat dan Mendorong Kemandirian

Ia juga menambahkan apa yang di sampaikan pimpinan DPRD tadi, tentu kami dari komisi 1 ikut andil menyelesaikan permasalahan ini.

“Dan kita berharap agar kondisi ini tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan ini cepat reda dan selesai, dengan kami mencarikan solusi yang baik bersama Pemda. Kemudian, sekiranya daring itu tidak menguntungkan bagi anak-anak kita, sekurang-kurangnya pemerintah, Pemda mampu mencarikan tempat untuk sementara. Setidaknya mengurangi trauma psikis daripada anak-anak kita. Dan tentu kami seperti apa yang di sampaikan pimpinan tadi, ikut berduka atas apa yang telah menimpa anak-anak kita sehinggaenjadi korban pada kejadian kemaren. Kita mohonkan juga agar mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir dan Insyaallah Pemda dan DPRD akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin,” pungkas Zulhadi. (Dwi)