Pendapat Akhir Enam Fraksi DPRD Atas Ranperda APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024

131

padangexpo.com (Bukittinggi)

Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi berikan pendapat akhir Fraksi atas Ranperda tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024, pada rapat paripurna DPRD, yang digelar di gedung DPRD, Rabu (30/11-23),

Secara umum semua Fraksi melalui juru bicara masing-masing Fraksi menerima dan menyetujui ranperda APBD 2024 untuk dijadikan Perda Kota Bukittinggi, dengan berbagai saran dan catatan, diantaranya adalah,

Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Shabirin Rachmat  mengharapkan untuk efektivitas penyelenggaraan ABPD, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu agar anggaran tidak hanya sekedar terserap namun memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan Pembangunan Daerah serta memberi stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Fraksi Gerindra juga mengharapkan apa yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan APBD, dan diharapkan kesiapan dari SKPD untuk semaksimal mungkin membuat perencanaan, sehingga kegiatannya berjalan sesuai sebagaimana mestinya,” kata Shabirin Rachmat.

Fraksi NasDem-PKB, dengan juru bicara Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, ada kenaikan pendapatan daerah Rp15,9M lebih, Berkurangnya belanja Rp48,9M lebih. Dan Naiknya pembiayaan Rp20M.

Kondisi seperti ini bisa dikategorikan sangat luar biasa, kami Fraksi NasDem-PKB menghimbau kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tetap semangat dan mengeksplorasi kemampuan diri semaksimal mungkin, sehingga komitmen yang disepakati dalam APBD Tahun 2024 ini dapat tercapai,

Selanjutnya berkaitan dengan belanja pegawai dalam APBD Tahun 2024 ini berjumlah 42,7% dari total belanja kami berpendapat bahwa Pemerintah Daerah mesti melakukan kajian yang mendalam tentang Anjab ABK mengingat amanah UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengamanahkan Belanja Pegawai paling tinggi 30%.

BACA JUGA :  Melalui Dana Pokirnya 'Beny Yusrial" Menyerahkan Bantuan Kepada Sejumlah Organisasi dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Aur Kuning

“Kami juga menyarankan ke depan pemerintah benar-benar serius memperhatikan mandatory spending dengan berimbang demi terciptanya keadilan sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ujar Zulhamdi.

Fraksi Amanat Nasional Persatuan, dengan juru bicara, H. Irman Bahar, memberikan apresiasi bahwa rancangan APBD Tahun 2024 telah disusun dengan baik dan dengan regulasi baru. Namun melihat prosentase belanja APBD 2024, bahwa belanja untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih cenderung tinggi dibandingkan dengan belanja yang langsung dianggarkan atau dirasakan oleh kebutuhan masyarakat.

“Kepada Pemerintah Daerah terutama SKPD terkait untuk dapat kembali memahami dan memaknai Ranperda ini dengan bentuk Progres Kegiatan baik dalam bentuk Sosialisasi maupun Realisasinya agar yang menjadi maksud, tujuan dan cita- cita Ranperda ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua,” H. Irman.

Fraksi Partai Demokrat dengan juj bicara Alizarman, mengatakan,  terhadap Belanja Daerah  Fraksi Demokrat mengharapkan pemerintah benar benar bijak dalam pelaksanaannya sehingga pengeluaran Belanja Pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, terukur, tepat sasaran dan akuntable serta dapat menggerakan perekonomian masyarakat secara menyeluruh dan tentu saja harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Pengurangan Belanja Daerah dapat ditekan pada pemberian dana hibah yang benar benar selektif dan memperhatikan skala prioritas, sehingga efisiensi belanja daerah dapat dioptimalkan. Perlunya evaluasi menyeluruh dalam pemberian dana hibah terhadap Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena kewenangannya berada di Pemerintahan Provinsi.

“Dengan tidak terakomodirnya Program Tabungan Ustman di Perseroda BPRS Jam Gadang pada APBD tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu memikirkan langkah langkah program pembiayaan UMKM agar terjaganya kepercayaan nasabah terhadap BPRS Jam Gadang tersebut dengan alternatif skema skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBD Tahun 2024,” kata Alizarman.

BACA JUGA :  Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Hantarkan R-APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023

Fraksi Golkar dengan juru bicara Edison Katik Basa, menyampaikan, dengan telah disepakatinya postur APBD tahun 2024, baik berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Kami berharap kepada pemerintah kiranya dengan seksama diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kota Bukittinggi dengan berpedoman pada amanah yang tertuang dalam dokumentasi APBD 2024 ini.

Kami mendorong pemerintah untuk serius dalam upaya peningkatan pembinaan terhadap UMKM dan pengusaha local khususnya terhadap pembangunan Stasiun Street food yang sedang berlangsung, kami fraksi partai golkar meminta kepada SKPD yang menanganinya, agar semakin meningkatkan  pemantauan dan pengawasan, sehingga proyek ini bisa selesai dan siap dioperasikan sesuai dengan jadwal yang melah ditetapkan sebelumnya.

‘Kemudian dalam operasionalnya nanti, kami meminta agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, baik dalam penetapan pedagang yang akan menempatinya maupun dalam hal tekhnis lainnya. Dan yang lebih penting adalah dalam hal pengaturan terhadap retribusi dari masing-masing pedagang,” ujar Edison Katik.

Fraksi PKS dengan juru bicara Syaiful Efendi, mengatakan, fraksi PKS berharap bahwa target ini benar-benar berdasarkan kajian dan Analisa yang tepat sehingga dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami penurunan target. Apalagi hanya sebagai langkah untuk menutupi defisit yang terjadi.

Untuk belanja terjadi ketimpangan yang luar biasa antara belanja operasi dianggarkan sebesar Rp724.7 miliar lebih atau setara dengan 89.83 % dari total belanja keseluruhan.  Sedangkan Belanja Modal hanya dianggarkan Rp71.4 miliar lebih atau setara dengan 8,85 %  dari total belanja secara keseluruhan.  Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak kepada layanan kepada masyarakat.

Untuk Mandatory spending, urusan Pendidikan mendapatkan anggaran sebesar 23 % dan urusan kesehatan mendapat anggaran 22 %. Kami sangat mengapresiasi langkah ini, namun untuk sarana dan prasarana pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah minimal dianggarkan 40 %, masih sangat jauh dari harapan. Semoga kedepannya semakin lebih baik, ” kata Syaiful Efendi. (fadhil)