Mudahkan Calon Jemaah Haji, Bipih Dibuka Mulai 9 Januari 2024

1113

padangexpo.com (Jakarta)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah haji 2024 rata-rata sebesar Rp 56,04 juta. Pembayaran Bipih dibuka mulai 9 Januari 2024.

Dalam hal ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan pembayaran biaya haji bisa dengan cara mencicil. Adapun kebijakan ini diambil agar memudahkan calon jemaah.

“Meski pelunasan belum dibuka, namun jamaah sudah bisa mengangsurnya dari sekarang dengan cara menabung pada rekening masing-masing sehingga saat dibuka pelunasan, biayanya sudah terkumpul,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (21/12).

Yaqut Cholil mengatakan, pelunasan Bipih jemaah haji reguler dibagi dalam dua tahap. Pelunasan tahap pertama dari 9 Januari-7 Februari 2024. Pelunasan kedua pada 20 Februari-Maret 2024.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latif menambahkan, pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jemaah yang memenuhi kriteria berikut:

a) Jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024 M;
b) Jemaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia; serta
c) Jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan.

“Jika sampai akhir pelunasan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan dibuka tahap kedua,” Hilman menjelaskan.

Pelunasan tahap kedua untuk jemaah yang memenuhi kriteria berikut:

a) Jemaah yang mengalami gagal sistem atau gagal pembayaran pada pelunasan tahap pertama;
b) Pendamping bagi Jemaah Haji lanjut usia;
c) Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/ orang tua terpisah;
d) Pendamping bagi jemaah haji disabilitas.

Ditjen PHU saat ini juga masih memproses terbitnya Perpres tentang BPIH. Di dalamnya akan diatur Bipih yang dibayar jemaah berdasarkan embarkasi keberangkatan.

Ada 14 embarkasi yaitu Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta – Pondok Gede, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Aceh, Jakarta – Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. (del)

BACA JUGA :  Tiga Aturan Diterbitkan Terkait Pelaksanaan PPKM Hingga 2 Agustus 2021