Wakil Kepala Daerah Terzalimi

177

Oleh: Dr Inoki Ulma Tiara, S.Sos, M.Pd

Tulisan ini berawal dari diskusi dengan beberapa elit politik, mahasiswa dan masyarakat umum di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat tentang isu wakil kepala daerah terzalimi. Wakil kepala daerah yang merasa tidak diberi wewenang oleh kepala daerahnya, sehingga kegiatan wakil kepala daerah di pemerintahan, daerah hari ke hari nihil atau tidak ada sama sekali.

Pandangan terzalimi, menjadi masuk akal karena argumentasi tersebut berawal dari wakil kepala daerah itu sendiri serta orang-orang sekitar wakil kepala daerah yang disampaikan secara langsung ke masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan, terstruktur dan diulang terus menerus, sehingga sebahagian masyarakat percaya dan bersimpati.

Narasi terzalimi karena berjuang bersama sebagai calon kepala daerah dengan calon wakil kepala daerah, tetapi merasa setelah kekuasaan didapatkan, kepala daerah menguasai seluruh sumber-sumber kekuasaan tanpa memberikan sedikitpun kepada wakil kepala daerah sebagai hasil perjuangan bersama. Dan seakan-akan jasa, kontribusi wakil kepala daerah dilupakan atau tidak berarti sama sekali.
Wakil kepala daerah terzalimi ini , harus dilihat dalam berbagai persfektif berbeda Pertama, wakil kepala daerah berterus terang sajalah kepada kepala daerah dengan berkomunikasi langsung face to face sehingga asumsi terzalimi tersebut menjadi terang benderang. Mengapa wakil kepala daerah harus sungkan untuk terbuka dan berterus terang kepada kepala daerah karena semasa pilkada mereka berpasangan untuk saling menjaga dan saling membela sehingga memenangan kompetisi. Dan sangat memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala membuat jadwal pertemuan rutin sehingga asumsi terzalimi dan hasutan fihak-fihak yang menginginkan perpecahan akan hilang dengan sendirinya. Kenangan pahit manis berjuang bersama adalah tali pengikat untuk selalu bersama sama.

Kedua, wakil kepala daerah yang mengaku terzalimi secara politik ditafsirkan tidak mampu melakukan bargaining politik dengan kepala daerah. mereka dulu bersekutu atau berpasangan karena menyakini sebagai pasangan terbaik yang saling melengkapi dalam memenangkan Pilkada, ketika mereka terpisah belum tentu mampu memenangkan kompetisi pilkada. Maka wakil kepala daerah harus mampu menyampaikan pesan politik kepada kepala daerah seperti teman terbaik ketika menjadi musuh adalah musuh yang menakutkan. Kesimpulan menakutkan dilatarbelakangi oleh pengetahuan wakil kepala daerah yang lengkap tentang kelebihan dan kelemahannya kepala daerah. Pada akhirnya “sekutu terbaik adalah musuh terkuat” sehingga wakil kepala daerah harus mampu menjadi musuh terkuat kepala daerah sehingga memaksa kepala daerah kembali bersekutu atau berpasangan untuk pilkada selanjutnya serta diberi ruang yang layak dalam pemerintahan daerah.

BACA JUGA :  Management Terapi Obat Pada Pasien Dewasa dan Lansia

Ketiga, wakil kepala daerah terzalimi memperlihatkan kelemahan dan ketidak mampuan wakil kepala daerah sebagai politisi. Jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politik karena didapatkan dengan cara-cara politik maka wakil kepala daerah harus punya kemampuan politik, menurut (Miriam 2008) menyatakan bahwa kemampuan politik adalah kemampuan tentang “ negara (state), kekuasaan (power). pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)”. Tetapi paling menonjol dari seorang politisi adalah kemampuannya yang berhubungan kekuasaan, secara sederhana kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi prilaku seseorang atau sekelompok orang lain berprilaku sesuai keinginannya. Disisi lain wakil kepala daerah yang mengaku terzalimi ini ada menyatakan dirinya bukan orang politik atau politisi “ambo yo indak urang politik do (saya ini bukan orang politik) membuat bergumam dalam hati “yo salah cucuk kito ko ma, tu ka jadi Bupati lo?” (salah memilih kita, sepertinya ada niat jadi Bupati). seseorang yang menjabat jabatan politik mengakui tidak mengerti politik dalam litelatur Minangkabau digambarkan dalam istilah awak indak pandai manari, kecek an lantai nan bagoyang.

Keempat, setelah tidak mampu memperjuang nasibnya maka simpati mereka bangun dengan rasa iba dan belas kasihan “terzalimi”. Harusnya wakil kepala daerah ini mulai belajar kepada politisi Minangkabau mulai dari Muhammad Hatta, Agus Salim, Soetan Syarir, Muhammad Natsir maupun Tan Malaka mereka membangun kewibawaan politiknya dengan kepala tegak yang disokong dengan ide dan gagasan. Selama Hatta menjadi Wakil Presiden tidak pernah sepatah katapun terucap secara formal atau informal bahwa beliau sebagai Wakil Presiden mengeluh karena dizalimi Soekarno sebagai Wakil Presiden. Ketika Muhammad Hatta tidak sesuai pandangan dan pemikiran dengan Soekarno, Hatta mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956.

BACA JUGA :  Pentingnya Pengetahuan Serta Pencegahan Tentang Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini

Salah contoh isu wakil kepala daerah terzalimi oleh kepala daerah adalah Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian SH, MH tidak diberi wewenang oleh kepala daerah. Isu terzalimi berkembang di masyarakat ditanggapi beragam oleh masyarakat di Tanah Datar mulai dari Wabub ko urang elok ibo awak inyo diamanahkan neneknyo untuak mambangun Tanah Datar, mungkin Bupati dan Wakil Bupati kurang komunikasi, dan yang melihat dari segi undang-undang tugas wakil bupati membantu Bupati. Terlepas semua pandangan tersebut Wabub Richi tidak diberi wewenang jangan dilihat secara parsial karena Wabub Richi Aprian SH, MH menjadi pimpinan berapa sektor penting di pemerintahan yaitu Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS) Kabupaten Tanah Datar, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten Tanah Datar, dan Ketua Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Datar.

Tiga jabatan penting dimandatkan kepada Wabub Richi jika difungsikan dengan baik akan menghabiskan waktu dan energinya untuk kebaikan Tanah Datar. Sebagai ketua TPPS berhasil menurunkan stunting dari 21,5 persen pada tahun 2022 menjadi 18,9 persen pada awal tahun 2023 dan target selanjutnya adalah 14 persen, sebagai ketua TKPK karena angka kemismikinan Tanah Datar 4,26 persen atau sekitar 14.000. target penurunan kemiskinan Tanah Datar dari 4,26 ke angka 2,28 (Kota Sawahlunto). ini kesempatan bagi Wabub Richi melakukan akselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai keterbatasan anggaran, pendapatan asli daerah yang kecil, tidak adanya perusahaan yang mampu menampung banyak tenaga kerja. Serta ketua LPTQ wabub Richi punya tanggung jawab yang besar yaitu mengembalikan Kabupaten Tanah Datar menjadi juara umum MTQ di Sumatera Barat yang sekarang Kabupaten Tanah Datar posisi ke delapan.

BACA JUGA :  Makin Gaul Kalau Pakai Narkoba ??

Sering kita temui dibeberapa group WhatsApp di Tanah Datar Wabub Richi diberitakan nihil berkegiatan karena tidak diberikan mandat oleh Bupati, tetapi tidak pernah disampaikan ke masyarakat bahwa ketika diberi mandat oleh bupati wabub Richi tidak selalu bertanggung jawab melaksanakan mandat tersebut, berdasarkan data dari berbagai sumber sejak Januari 2023 sampai desember 2023 tak kurang dari 17 kegiatan agenda pemerintah daerah Kabupaten Datar tidak dihadiri atau dilaksanakan oleh wabub Richi. Diantaranya tidak menghadiri “Acara Ramah Tama dan Diskusi Forum Minang Maimbau” pada tanggal 27 Januari tahun 2023, tidak menghadiri “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyerahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (SK BIRU) Di Provinsi Sumatera Barat” pada tanggal Selasa, 26 September 2023, sampai yang terakhir tidak menghadiri acara “Andalas Business Matching” pada tanggal 20 Desember 2023.
Pada akhirnya kewenangan dalam kekuasaan tidak lagi berpijak kepada banyaknya kewenangan dalam kekuasaan yang dimiliki tetapi memaksimalkan sekecil apapun wewenang yang diberikan sehingga mampu menyelesaikan masalah, memenuhi target kerja serta menuai prestasi.
Daftar Pustaka
Miriam, Budiharjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.