HPN 2024: Menkominfo RI, Buka Konvensi Nasional Media Massa Dengan Tema “Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital”

194

Jakarta, Padang Expo

Salah satu rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yaitu Konvensi Nasional Media Massa yang dibuka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi di Candi Bentar Hall Ancol, Senin (19/02-2024).

Konvensi Nasional Media Massa dengan Tema “Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital”ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, Ketua-ketua PWI dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo serta tokoh-tokoh pers nasional.serta para insan pers dari seluruh Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi, menyampaikan, Pemerintah sangat menghargai demokrasi pers, karena menjadi elemen penting yang bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi media massa ke ruang publik.

Saat ini, teknologi digital dan kebangkitan platform daring, telah mengubah cara jurnalis memproduksi, berbagi dan mengkonsumsi berita bagi masyarakat.

Kebebasan pers saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan diera digital. Baik yang diakibatkan faktor eksternal maupun internal di kalangan pers itu sendiri.

“Tantangan kebebasan pers diera digital adalah kemunculan media sosial yang masif, banjir informasi dan bergesernya motivasi dalam membuat media,” ujar Budi Arie Setiadi.

Budi mengatakan, kebebasan pers mendapat tantangan, dengan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis atau media dalam bentuk baru. Hal itu seperti doxing, flyer, peretasan situs berita, dan penyebaran data pribadi di media sosial.

Munculnya media siluman dan tidak terverifikasi, yang menggunakan platform web gratis, seperti Blogspot atau WordPress, dan regulasi pers yang belum efektif bagi media daring, juga menjadi tantangan tersendiri.

“Semoga pada HPN 2024, semua pihak terkait, khususnya Pemerintah dan pemangku kebijakan pers, bersinergi sehingga menghasilkan solusi-solusi terbaik. Sebagai langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,”kata Budi.

BACA JUGA :  Lautan Manusia Saksikan Ribuan Peserta Meriahkan Pawai Alegoris HUT RI ke 78 Di Kota Bukittinggi

Menkominfo menyampaikan, dalam acara puncak HPN 2024, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Right yang antara lain dimaksudkan untuk mendorong interaksi antara platform digital dan perusahaan pers secara lebih berimbang.

Rancangan Peraturan Presiden (Pepres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang berkualitas  (Publisher Rights) yang akan segera dirilis memiliki tiga tujuan, yakni mengkodifikasi kerja sama yang telah ada, menghadirkan lapangan permainan setara atau fair playing field antara pelaku industri media massa dengan perusahaan platform digital, dan meningkatkan kesempatan kerja sama antara perusahaan pers dengan platform digital.

“Rancangan Perpres tersebut dimaksudkan untuk mengkodifikasi praktik kerja sama yang sudah ada, mendorong interaksi antara platform digital dengan perusahaan pers secara lebih berimbang, serta memberikan kesempatan perusahaan pers terlepas dari skala usahanya dalam meningkatkan kerja sama dengan platform digital,” kata Menkominfo.

Rancangan regulasi hak penerbitan jurnalistik ini merupakan bentuk  komitrmen pemerintah terus berusaha untuk menghadirkan kebijakan yang bersifat afirmatif antara pelaku industri media lokal dengan perusahaan platform digital.

Rancangan regulasi ini juga dibuat untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru untuk lebih menguatkan.

“Pasca Pengesahan Rancangan Perpres Publisher Rights oleh Presiden, akan dilakukan negosiasi kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, serta dasar kerja sama antara platform digital dan stakeholder untuk berkembang dan berinovasi,” ujar Menkominfo.

Mendagri Tito Karnavian yang menjadi narasumber menyampaikan selamat HPN. Pers sebagai pilar ke empat demokrasi, harus terus eksis meskipun terus dirongrong berbagai tantangan ekses dari digitalisasi.

Perkembanga pers saat ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan informasi teknologi, seperti yang disampaikan Alvin Topller, akan terjadi revolusi teknologi.

Oleh karena itu, terjadi pertarungan media sosial (medsos) dengan media konvensional. “Hidup sudah diatur IT dalam membentuk opini publik, bahkan HP pun ikut dibawa ke toilet,” ujar Tito Karnavian.

BACA JUGA :  Kunjungan Kerja DWP Kabupaten Bandung ke DWP Kota Bukittinggi Untuk Membangun Kebersamaan Menuju Kinerja yang Optimal

Tito, mengatakan, medsos sangat berpengaruh dan masif dalam pembentukan opini. Bedanya dengan media konvensional, yakni masih ada yang mengatur informasi, baik secara ketentuan baku maupun kode etik.

Dalam globalisasi saat ini, sangat terbuka perkembangan demokrasi dan pers media. Namun permasalahannya sampai sejauh mana koridor pers berjalan di dalam koridornya, juga mencakup etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena telah menggerogoti kebebasan pers, Mendagri meminta Dewan Pers menata lebih terarah lagi, sehingga medsos tidak terus menggerogoti kebebasan pers.

“Dewan Pers harus lebih spesifik mengatur norma kebebasan yang tidak mengindahkan koridor itu,”

Mendagri mengungkapkan optimismenya media konvensional akan terus mempersiapkan dirinya sebagai kanal informasi resmi bagi masyarakat, “kata Tito.

Sementara Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengapresiasi Mendagri yang terus bergerak aktif dalam penataan pemerintah. Ia juga mengapreasiasi perihal terlaksananya Pemilu 2024 dengan tertib dan lancar.

“Ninik menyampaikan, 11 konstituen dewan pers, yang terdiri dari 4 organisasi wartawan 7 organisasi perusahaan, memiliki aturan main, disamping ketentuan resmi tentang pers dan KEJ sebagai payung dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ” ujar Ninik Rahayu.

Komisi Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi Dewan Pers, Sapto Anggoro, mengatakan pihaknya belum mengatur lebih spesifik soal keberadaan medsos sebagai platform informasi publik. Namun khusus medsos yang dimiliki media, sudah jelas pengaturannya, “kata Sapto Anggoro. (fadhil)