Hantaran Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Oleh Wakil Walikota Bukittinggi Pada Rapat Paripurna DPRD

179

Padangexpo.com,Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi mengelar rapat paripurna dengan agenda Hantaran Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 oleh Wakil Walikota Bukittinggi, pada rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (27/05-24).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sedangkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; serta pada ayat (1) huruf c menyatakan “DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.

“Maknanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran
dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, ” kata Beny Yusrial.

Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban tahunan bagi Kepala Daerah yang disampaikan dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang dilampiri dengan laporan keuangan 2 (dua) Badan Usaha Milik daerah (Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan Perseroda BPRS Jam Gadang).

LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut telah disusun dan disajikansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BACA JUGA :  MAN 2 dan SMP 8 Bukittinggi Raih Juara Pertama Untuk Tingkat SLTA & SLTP Pada Festival Gadih Minang Marandang 2023

LKPD yang dimuat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan telah kami sampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan langsung baik interim maupun terinci oleh BPK-RI serta mulai kembali untuk pemeriksaan terinci tanggal 5 Maret 2024 Alhamdulillah, untuk ke-11 kalinya berturut-turut, BPK RI telah memberikan opini tertinggi atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023,” ujar Marfendi.

Wawako memaparkan,, terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berupa Pendapatan-LRA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 733.6 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp706.9 miliar lebih atau mencapai 96,36 % dari target yang telah ditetapkan. Sementara anggaran Belanja Daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 811 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 751.2 miliar lebih atau serapan anggaran sebesar 92.63%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh defisit sebesar Rp 44.2 miliar lebih yang ditutup dengan pembiayaan.

Untuk Pembiayaan Daerah tahun 2023 pos Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp77.3 miliar lebih dan direalisasikan sebesar 100% Sementara pos Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD 2023.

Dengan demikian secara keseluruhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 33 miliar lebih.

Berikut kami akan menyampaikan penjelasan ringkas terhadap masing-masing pos Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicapai realisasi sebesar Rp 123.1 miliar lebih atau 89,59%,
Pendapatan Transfer dicapai realisasi Rp 583.7 miliar lebih atau 97,90%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dicapai realisasi Rp134 juta lebih.

BACA JUGA :  3 Pondok Tahfidz Al Qur’an di Kecamatan ABTB Terima Bantuan Hibah Dari Pemko Bukittinggi

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah Rp 123.1 miliar lebih atau 89,59%, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 137.4 miliar lebih. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Untuk realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp 583.7 miliar lebih atau 97.90% dari target sebesar Rp 596,2 miliar lebih Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

Terkait dengan Belanja Daerah yang dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 721.4 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 667.7 miliar lebih atau 92,56%. Realisasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp 74 miliar lebih atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp 79 miliar lebih.

Untuk Capaian Realisasi dari Belanja Tidak Terduga adalah sebesar Rp 849.juta atau 0,08% dari Anggaran sebesar Rp1 miliar.

Realisasi Belanja Tak terduga senilai Rp 849 juta tersebut merupakan pengembalian atas penerimaan hibah BOP PAUD HKBP yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dan untuk belanja transfer Belanja untuk Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 9.450.620.000,- realisasi 100% dari yang dianggarkan.

“Berdasarkan perhitungan di atas, maka secara keseluruhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 33 miliar lebih” papar Wawako.

Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 akan dilanjutkan pada hari ini Senin 27 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. (fadhil)