Jawaban Walikota Atas PU Fraksi – Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

52

Padangexpo.com, Bukittinggi-Setelah 6 (enam) Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi tahun 2023, DPRD kembali melanjutkan rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota atas pemandangan fraksi-fraksi, yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (28/05-24).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, Paripurna kita pada hari ini yakni: Jawaban Walikota terhadap Pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
dan Hantaran Raperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Pada hari Senin 27 Mei 2024 kemarin, Pemerintah Kota Bukittinggi telah
mengantarkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD dan juga pada sore harinya dilanjutkan dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap Raperda
tersebut.

Hantaran Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,dan Pemandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban Walikota telah kita laksanakan selama 2 hari dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi.

“Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan secara mendalam atas Rancangan
Peraturan Daerah tersebut melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi,” ujar Beny Yusrial.

Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan, penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum masing-masing (Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Nasdem-PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra) DPRD.
Kami sangat berterima kasih atas segala masukan, kritik ataupun saran yang disampaikan, yang pada prinsipnya memperlihatkan konsistensi dan komitmen DPRD Kota Bukittinggi dalam mendorong percepatan proses perwujudan visi dan misi kota Bukittinggi yang kita cintai ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian opini tertinggi WTP ke 11 kali berturut-turut dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Marfendi.

Wawako Marfendi, menjelaskan, menanggapi catatan penting yang disampaikan Fraksi terhadap defisit Laporan Realisasi Anggaran, dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah akan mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit maka APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Berkaitan dengan hal tersebut defisit APBD tahun 2023 sejumlah Rp 44.2 miliar lebih ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun lalu (SILPA 2022) sejumlah Rp 77.3 miliar lebih sebagaimana juga ditegaskan pada Permendagri 77 tahun 2020 tersebut bahwa Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan Neto.
Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi tahun 2023 berada dalam posisi keseimbangan dengan SILPA positif (Surplus) sebesar Rp33 miliar lebih.

Terhadap saran agar SILPA kedepannya tidak terlalu melonjak tinggi dan TAPD harus melakukan evaluasi terhadap SKPD yang banyak menghasilkan SILPA, kami menyatakan sependapat.

Terhadap objek pajak dan retribusi yang belum mencapai 100% seperti Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa
untuk retribusi pelayanan persampahan khusus untuk 3 wilayah pasar retribusi ini melekat pada retribusi grosir/toko/kios dan los dimana retribusi toko/kios dan los masih dibawah 100%.

BACA JUGA :  Laporan Kinerja Tahun ke Empat DPRD Kota Bukittinggi Periode 2019-2024, Pada Tutup Tahun Sidang 2022-2023 dan Buka Tahun Sidang 2023-2024

Sementara untuk retribusi Terminal masih dibawah 100% hal ini disebabkan banyaknya angkot dan angdes yang tidak beroperasi secara rutin karena sepinya penumpang. Hal ini disebabkan maraknya transportasi online
yang beroperasi di Bukittinggi.

Selanjutnya untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi dibawah 100% hal ini disebabkan rendahnya tingkat isian/kunjungan ke tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sementara untuk Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi telah mencapai 102,50%, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mencapai 109,33% serta Retribusi IMB telah mencapai
103,97%.

Selanjutnya terhadap Belanja Daerah yang terealisasi sebesar 92,63% dari anggaran dapat kami sampaikan bahwa serapan anggaran tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meskipun
demikian secara nominal masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp59.7 miliar lebih yang terdiri dari sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp53.7 miliar lebih, sisa anggaran Belanja Modal sebesar Rp5 miliar lebih, Sisa anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp999.1 juta lebih.

Sisa anggaran belanja operasi ini berasal dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sisa anggaran belanja pegawai diantaranya merupakan gaji ASN PPPK yang tidak terealisasi karena tidak terpenuhinya
formasi pada tahun 2023.
Sementara itu sisa belanja barang dan jasa merupakan penghematan belanja dalam rangka mencapai target SILPA tahun 2023 untuk dianggarkan pada tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan.Terhadap sisa anggaran belanja modal dapat kami jelaskan bahwa sisa belanja modal tersebut berasal dari sisa DAK Fisik pada Dinas Kesehatan, tidak terealisasinya Belanja Modal Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup disebabkan karena izin lingkungan yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sisa tender.

Terhadap capaian PAD yang terealisasi sebesar 89,59%, hal ini disebabkan tingginya target penerimaan yang ditetapkan dibandingkan dengan potensi ril yang ada. Jika kita cermati rendahnya realisasi ini terutama sebabkan pada retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Dinas Pariwisata. Hal ini dikarenakan
penganggaran target retribusi yang terlalu tinggi karena berpedoman pada capaian tahun 2022.

“Pada tahun 2022 capaian pada retribusi ini lebih tinggi dikarenakan pada tahun tersebut pertama kali diberlakukan pencabutan status pendemi Covid-19 sehingga antusias masyarakat mengunjungi objek wisata di Bukittinggi sangat tinggi. Tentunya pada tahun 2023 antusias masyarakat tidak sama dengan tahun 2022,” jelas Wawako Marfendi

Wawako juga. Mengatakan, terkait dengan permasalahan tanah antara pihak Pemko dengan Stikes Ford De Kock dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan LKPD 2023 Audit BPK, tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bukittingg pada Sektretariat DPRD dengan nomor register 1 dan 2 dengan kode barang 01.01.11.05.001 (tanah kosong yang sudah diperuntukkan). Pemerintah Kota Bukittinggi sudah 5 kali melakukan pertemuan dengan KPK RI, saat ini sedang menunggu atensi selanjutnya.

Selanjutnya terkait dengan penyaluran hibah dan bansos dapat kami jelaskan bahwa pada Tahun 2023 Dinas Sosial telah memberikan Bantuan Sosial berupa uang yang diserahkan pada masyarakat dengan rekening Belanja Bansos. Bantuan ini diberikan kepada 1.318 KPM dengan besaran Rp1.000.000,-/masing-masing KPM
yang mempunyai embrio usaha untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) ini diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan PKH ataupun BPNT dari pusat.
Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening Bank masing-masing penerima yang digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan pengembangan usaha mereka.Dampak bantuan terhadap masyarakat miskin yaitu :
Pemerataan bantuan terhadap + 75% masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan Pusat.
Meringankan beban masyarakat miskin
Membantu pengembangan usaha masyarakat miskin.
Menambah pendapatan masyarakat miskin, namun belum langsung graduasi karena bantuan tidak bersifat reguler dan harapannya kedepan, KPM tersebut pendapatannya bisa lebih meningkat menuju
graduasi.

BACA JUGA :  Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi 2021, DPRD Apresiasi Kinerja Pemko Dalam Mengelola Pendapatan Daerah

Selanjutnya berkaitan dengan Tabungan Utsman dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan visi misi Pemerintah untuk menjadikan Kota Bukittinggi “Hebat” dalam sektor ekonomi kerakyatan, yang sangat fokus memperhatikan permasalahan berusaha yang dihadapi masyarakat salah satunya adalah segi permodalan.
Masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir.

Dengan adanya bantuan permodalan melalui program Tabungan Utsman sangat berdampak nyata terhadap pelaku usaha karena selama ini masyarakat merasa terkendala dan terbebani akibat harus memiliki agunan untuk mendapatkan pinjaman dan harus membayar bunga atas pinjaman yang didapat tersebut.
Dengan adanya program Tabungan Utsman ini maka pelaku usaha bisa mendapatkan modal tanpa agunan dan dengan
bunga disubsidi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang tentunya dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas
usaha serta lebih bisa mengembangkan usaha yang secara tidak langsung mengangkat pola hidup masyarakat
menjadi lebih baik, terlepas dari jeratan rentenir.

Selanjutnya berkaitan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pasar Atas dapat kami sampaikan bahwa Retribusi Pasar Atas belum bisa dipungut kepada para pedagang dikarenakan belum diterbitkannya izin menempati toko. Saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian sedang melaksanakan proses penerbitan izin menempati toko. Hal ini terkendala karena adanya penolakan oleh padagang terhadap tagihan sewa berdasarkan rekomendasi BPK RI pada tahun 2023.

Terhadap operasional Stasiun Lambung dapat kami jelaskan bahwa infrastruktur sampai saat ini masih dalam pemeliharaan oleh rekanan pelaksana sehingga belum dapat dilakukan penerbitan izin menempati dan sekaligus pemungutan.
Pada stasiun lambuang terdapat 116 fasilitas perdagangan berupa kios yang ditempati oleh pedagang, 82.pedagang yang direlokasi dari jalan M. Syafei dan depan eks lapas dan 34 adalah pedagang penyeimbang yang sudah berdagang pada beberapa tempat lainnya di kota Bukittinggi.
Terkait analisa atas dampak relokasi terhadap pedagang pada stasiun lambuang itu sendiri telah dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan Rispoda dapat kami jelaskan bahwa Pasca habisnya Rispoda masa periode yang lama, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Rispoda Tahun 2022. Rispoda ini menjadi acuan dalam
penetapan target PAD yang tertuang dalam APBD tahun 2023, dengan estimasi 3 (tiga) capaian target yaitu optimis, moderat dan pesimis. Capaian target ini disesuaikan pada kapasitas maksimal potensi PAD yang ada.

BACA JUGA :  Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Hantarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022

Selanjutnya menanggapi masukan agar Pemerintah Daerah juga fokus pada audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit), kami mengucapkan terima kasih dan akan
ditindaklanjuti.

Terkait tindak lanjut dari LHP BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI atas LKPD Kota Bukittinggi tahun 2023 dan pada tahun-tahun sebelumnya sudah mencapai 85,93% dari 1.080 statistik
rekomendasi. Alhamdulillah Bukittinggi memperoleh capaian tertinggi kedua di Sumatera Barat. Meskipun demikian masih terdapat rekomendasi yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti. Kiranya kita bersama dapat menindaklanjutinya untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut.

Selanjutnya terkait dengan sejauh mana dampak dan pengaruh APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023
terhadap beberapa indikator kinerja makro ekonomi dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Melalui strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat telah mempengaruhi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2023.

Dengan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, diantaranya Tabungan Utsman, Perlindungan Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan telah menekan tingkat kemiskinan sampai pada angka 4,11% pada tahun 2023.
Angka ini turun dibanding tahun 2022 yang berada pada angka 4,46%, dan capaian ini juga lebih baik dibandingkan target RPJMD untuk tahun 2023 yang menargetkan 4,36%.
Penurunan penduduk miskin Kota Bukittinggi tahun 2023 yang mencapai -7,85% merupakan yang terbaik dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, bahkan beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskinnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang berada di angka 4,11% merupakan angka terendah semenjak tahun 2005.

Selanjutnya dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), setelah terjadi peningkatan pada tahunb2020 pada angka 7,51%, secara berangsur TPT ini dapat turun menjadi 6,09% pada tahun 2021, 4,90% pada tahun 2022 dan 4,99% pada tahun 2023.
Kemudian melihat dampak APBD terhadap perekonomian Kota Bukittinggi dapat kita lihat dari data pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2023 mencapai angka 4,79% meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,67%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Perda RPJMD yang ditetapkan pada angka 4,29%.

Dampak APBD Kota Bukittinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dapat kita lihat pada angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi pada tahun 2023 berada pada
angka 75,13 tahun, meningkat dari tahun 2022 yang berada pada angka 74,82 tahun. Capaian ini juga melebihi target RPJMD untuk tahun 2023 yang menargetkan angka 75,07 tahun.

“Dapat kami informasikan juga bahwa angka harapan hidup Kota Bukittinggi tahun 2023 yang mencapai 75,13 tahun merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Bukittinggi sangat baik dan tertinggi dibandingkan 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat,” Kata Wawako. (fadhil)