Walikota Bersama DPRD Kota Bukittinggi Tandatangani Nota Persetujuan Bersama Ranperda Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

174

Bukittinggi, Padang Expo

Walikota Bukittinggi bersama DPRD tandatangani nota persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, pada Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (14/06-24).

Anggota DPRD Bukittinggi, Shabirin Rachmat, selaku juru bicara pansus penyelengaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, menyampaikan, hasil pembahasan raperda ini telah di fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan ada beberapa poin yang menjadi catatan yang telah di kembalikan ke Pemko Bukittinggi untuk di sempurnakan.

Tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Sumatera.Barat tersebut sudah di lakukan pembahasan bersama anggota pansus dengan SKPD terkait pada hari senin 10 Juni 2024.

“Selama proses pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat tersebut terdapat 5 hal yang disempurnakan pada pasal 15, pasal 37, pasal 49, pasal 10 dan penyesuaian substansi atau rancangan perda dengan aturannya,” ujar Shabirin Rachmat.

Sebelum dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Atas Ranperda tentang Penyelengaraan Pasarana, Sarana dan Utilitas Umum,  6 (enam) fraksi di DPRD kota Bukittinggi melalui juru bicara fraksi yaitu Zulhamdi Nova Candra (F-NasDem-PKB-PKB), Alizarman (Demokrat), Yazid (F-Gerindra),  H.Syafril (F-GolKar),  H.Irman (F-Amanat Nasional Pembangunan) dan Ibnu Asis (F-PKS), dimana pada dasarnya semua menerima hasil pembahasan ranperda tentang Penyelengaraan Pasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk dijadikan Perda

Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan  terima kasih kepada segenap anggota DPRD khususnya  Panitia Khusus DPRD Pembahasan Rancangan Perda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum atas segala daya dan upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan  rancangan Peraturan Daerah Tentang  Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum, sehingga dapat kita setujui bersama pada hari ini menjadi Peraturan Daerah.

BACA JUGA :  Reses Berkelompok di Dapil Guguk Panjang Bersama Empat Anggota DPRD Kota Bukittinggi

“Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bersama dengan DPRD telah melakukan pembahasan terhadap Peraturan Daerah Rancangan tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,” ujar Erman Safar.

Wako menjelaskan, Rancangan peraturan daerah ini lahir karena kita masih memiliki permasalahan dalam menata dan pengelolaan perumahan dan permukiman, khususnya untuk penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum yang disebabkan antaran lain :

  1. Adanya pengembang perumahan yang belum menyediakan sarana, prasarana dan utilitas umum sesuai standar untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman.
  2. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat pembeli atau pemilik rumah akan arti pentingnya ketersedian prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman yang wajib disediakan oleh pengembang perumahan.
  3. belum adanya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah daerah, yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemeliharaan.

Sehingga dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dan DPRD berupaya untuk menyusun regulasi yang diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi selama ini.

Bahwa secara umum Ranperda ini  mengatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, perencanaan dan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

“Besar harapan kita Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ini nantinya: Menjamin tersedianya Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah. Menjamin kepastian hukum dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi aset Pemerintah Daerah.

BACA JUGA :  218 Media Terima Penghargaan Dari Dubes Maroko, padangexpo.com Salah Satunya

Menjamin keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Daerah dan mewujudkan Perumahan yang baik dan sehat yakni perumahan yang dapat menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak bagi penghuninya,” jelas Wako. (fadhil)