I padangexpo.com (Bukittinggi)
Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.
WTP tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi kepada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Ketua DPRD Beny Yusrial yang didampingi Sekda Martias Wanto, Assisten III, Syafnir, Kepala Badan Keuangan, Herriman, Inspektur, Elvina Kartika Esya dan beberapa ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi lainnya, di Kantor Perwakilan BPK RI Sumatra Barat, Padang, Rabu (25/05-22).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan penilaian atas LHP LKPD 2021 dengan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya dan keenam kalinya dengan opini WTP Murni.
“Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. Ini merupakan WTP kesembilan yang diraih Bukittinggi Kota Bukittinggi menerima opini WTP Secara berturut- turut dan yang Keenam kalinya meraih WTP Murni, juga secara berturut-turut,” ujar Erman Safar.
Wako juga mengapresiasi kerjasama, sinergi dan kesungguhan antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan anggaran yang baik, akuntabel dan transparan.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi kineja Pemko Bukittinggi yang telah sembilan kali meraih WTP dan tujuh kali meraih opini WTP Murni secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Alhamdulilah, atas nama pimpinan DPRD dan anggota bersyukur dan mengucapkan terima kasih sesuai dengan penilaian BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Kota Bukittinggi kembali mendapatkan opini WTP untuk kesembilan kalinya dan WTP Murni untuk ke enam kalinya.
“Tentunya kami dari legislatif, akan tetap bersinergi dengan Pemko Bukittinggi dalam menciptakan pemeritahan yang baik. Hal itu tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi,” kata Beny Yusrial. (fadhil)