padangexpo.com // Jakarta
Di tengah forum elite pengembangan kepemimpinan nasional, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, melontarkan pesan yang menohok: inovasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai gagasan—ia harus hadir nyata dan dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikannya saat tampil sebagai mentor dalam seminar rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Gedung Graha Wisesa, Jakarta, Senin (4/4/2026).
Dalam forum tersebut, Rida membimbing dua pejabat kunci Pemko Payakumbuh—Nalfira dan Delni Putra—yang mempresentasikan gagasan transformasi di hadapan para penguji dari LAN dan kementerian terkait.
“Implementasi adalah kunci. Kita berharap proyek perubahan ini tidak berhenti di meja presentasi, tapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” tegas Rida, lugas.
Ia menautkan arah inovasi tersebut dengan visi Wali Kota Zulmaeta, yang menekankan pemerintahan harus hadir secara nyata, bukan sekadar administratif.
Menurutnya, keikutsertaan dalam PKN Tingkat II bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk melahirkan lompatan kualitas pelayanan publik.
“Kompetensi manajerial itu penting, tapi tidak cukup. Harus bermuara pada inovasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan penguji, Nalfira memperkenalkan konsep Kelas Bernalar—strategi yang dirancang untuk mengangkat kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar di Payakumbuh. Program ini menargetkan persoalan mendasar pendidikan: kemampuan berpikir kritis yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Sementara itu, Delni Putra mengusung pendekatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Bukan sekadar mengurangi volume sampah, gagasan ini diarahkan untuk membangun kemandirian lingkungan di tingkat masyarakat—dari hulu hingga hilir.
Rida tak ragu memberi dukungan penuh. Ia menilai kedua proyek tersebut menyasar dua sektor krusial: kualitas sumber daya manusia dan ketahanan lingkungan.
“Literasi dan numerasi adalah investasi jangka panjang. Sementara pengelolaan sampah dari hulu adalah langkah strategis mengurangi beban lingkungan sekaligus membangun kesadaran kolektif,” katanya.
PKN Tingkat II sendiri berlangsung sejak 2 Maret hingga 12 Juli 2026, diikuti pejabat tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia. Mengusung tema Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Organisasi Publik yang Resilien, pelatihan ini menuntut birokrasi tak lagi kaku—melainkan lincah, inovatif, dan berorientasi hasil.
Di tengah tuntutan itu, pesan Rida menjadi garis tegas: birokrasi tidak boleh terjebak pada seremoni dan laporan. Ukurannya satu—dampak nyata.
“Kalau inovasi hanya berhenti di forum seperti ini, kita gagal. Tapi jika itu hidup di tengah masyarakat, di situlah birokrasi benar-benar bekerja,” pungkasnya(Ken)