padangexpo.com (Bukittinggi)
Penandatanganan nota persetujuan bersama atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi , yang diadakan di Gedung DPRD, Jumat (23/09-22) malam.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, rangkaian proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 5 September 2022 lalu antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Pembahasan serta finalisasi Raperda tersebut telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal tanggal 22 September 2022. Hari ini kita akan menandatangani nota persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut,” ujar Beny.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam kelancaran proses pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Syaiful Efendi, menjelaskan, hasil pembahasan perubahan APBD 2022, Pendapatan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 717,6 miliar lebih, berkurang sebesar Rp 3,2 miliar lebih sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 714,4 miliar lebih.
“Pengurangan tersebut merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp 3,9 miliar lebih Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp 743,6 juta lebih dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan.
Belanja Daerah, dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 842,7 miliar lebih berkurang sebesar Rp 5 miliar lebih sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 837,4 juta lebih. Pengurangan Belanja tersebut merupakan akumulasi dari Belanja Operasi bertambah sebesar Rp 31,9 miliar lebih. Belanja Modal berkurang sebesar Rp 26,3 miliar lebih. Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp10, miliar lebih dan Belanja Transfer berkurang sebesar Rp 500 juta.
Pembiayaan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp 124,8 miliar lebih berkurang sebesar Rp 1,8 miliar lebih sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 122,9 miliar lebih. Perubahan ini disebabkan perubahan besaran SILPA yang telah dilakukan Audit oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat. Dari postur Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 tersebut yang terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan didapatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp 0.
Sesuai dengan ketentuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan adalah bernilai Rp 0,-, “jelas Syaiful.
Selanjutnya, masing masing fraksi di DPRD Bukittinggi, menyampaikan pendapat akhir terhadap ranperda Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022Fraksi Gerindra dibacakan Shabirin Rachmat, Fraksi PKS dibacakan Ibra Yaser, Fraksi Demokrat dibacakan Erdison Nimli. Fraksi Amanat Nasional Persatuan, Hj. Noni, Fraksi Golkar dibacakan oleh Edison Katik Basa. Fraksi Nasdem-PKB dibacakan oleh Zulhamdi Nova Candra.
Seluruh fraksi menyatakan setuju atas ketiga ranperda tersebut. Namun, beberapa pendapat akhir fraksi juga menjadi harapan dan masukan yang konstruktif bagi pembangunan Kota Bukittinggi kedepan.
Diantaranya, kebijakan yang menyangkut kebijakan sosial serta pelayanan wajib dasar, untuk lebih ditingkatkan. Ketersediaan anggaran operasional untuk penambahan perangkat daerah serta kantor yang representatif, termasuk operasional anggaran bagi staf ahli wako.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi Badan Anggaran yang telah membahas secara detail bersama TAPD serta perangkat daerah terkait, Komisi-Komisi DPRD yang telah memberikan saran atas hasil pembahasan yang dilaporkan oleh Badan Anggaran.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD. Persetujuan APBD perubahan ini tentu dapat menjalan program program yang sudah direncanakan,” ujar Wako.(fadhil)