| padangexpo.com
DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Bupati Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Solok, Senin 14 Juni 2021.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Ivoni Munir dan Wakil Ketua Lucki Efendi dan dihadiri Bupati Epyardi Asda, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Plt Sekda Edisar, Forkopimda, Plt Sekwan Muliadi Marcos dan SKPD Pemkab Solok.
Pandangan Umum Ketua Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Septrismen mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
Hal ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akutansi pemerintahan, yang didukung oleh efektifitas pengendalian internal pemerintahan daerah.
Dalam hal ini, Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi atas pencapaian predikat WTP untuk keempat kalinya berturut-turut, semoga Pemerintah Kabupaten Solok tetap mempertahankan predikat WTP ini dimasa yang akan datang.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa target PAD kita masih jauh dari harapan, untuk itu kita bermohon kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan PADnya secara maksimal, agar kemampuan keuangan daerah dari posisi rendah menjadi sedang, penggalian segala potensi PAD yang ada seperti aset-aset yang kurang terbedayakan, seperti rumah makan, pajak air, pajak bumi dan bangunan, retribusi parkir, pasar dan lain-lain.
Banyaknya jalan di Kabupaten Solok yang sudah rusak parah, sehingga mengganggu transportasi masyarakat untuk menjual hasil pertaniannya, dan meminta perhatian khusus dari pihak pemerintahan Daerah, agar jalan yang rusak tersebut diperbaiki kembali, disamping PDAM, karena ini juga menyangkut kebutuhan hajad hidup orang banyak, meminta kepada Pemerintah Daerah, untuk menata kembali semua aset pemerintahan secara rinci baik aset yang lama ataupun yang baru. Selain itu kepada Pemerintahan Daerah untuk menganggarkan pembelian 5 unit mobil ambulans pada APBD Tahun 2022, agar mobil ambulans ini merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, 2 unit bus angkutan pegawai beserta mobil pemadam kebakaran, karena mobil yang ada hari ini sudah cukup lama.
Sedangkan pandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Faizal sangat mengapresiasi atas capaian raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Solok tahun 2020 yang dilakukan BPK, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Terhadap realisasi pendapatan dan belanja ini Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok mempertanyakan hal sebagai berikut :
- Penyebab rendahnya realisasi pendapatan asli daerah yang hanya 92,5 persen padahal menurut kami Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok, target yang ditetapkan jauh lebih rendah dari potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki Kabupaten Solok.
- Terhadap belanja modal yang terealisasi sebesar 87,75 persen, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok menilai realisasi sangat rendah. Rendahnya realisasi belanja modal sangat berdampak buruk terhadap masyarakat karena belanja modal sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini, PAN Kabupaten Solok menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah terutama PAD yang belum tergarap secara optimal.
- Dengan rendahnya pendapatan asli daerah Kabupateen Solok dibanding daerah lainnya tidak ada cara lain pemerintah daerah diminta bekerja keras, untuk mendapatkan atau meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Solok.
- Pembangunan Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, saat ini ruas jalan yang sudah rusak parah yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok
Pandangan Umum Fraksi DEMOKRAT disampaikan oleh Dian Anggraini
- Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP
- Agar Pemerintah Kabupaten Solok dapat meningkatkan penerimaan PAD dari beberapa sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Solok seperti retribusi rumah makan, objek pariwisata dan pertanian.
- Mendata ulang kembali aset-aset yang ada di Kabupaten Solok. Yang bisa menjadi PAD Kabupaten Solok dan menindak tegas terhadap oknum-oknum yang bermain pada aset-aset daerah dan diharapkan kepada pemerintah mempercepat penyerapan anggaran sehingga realisasi anggaran bisa dimaksimalkan
Sedangkan pandangan Umum Fraksi PDI HANURA disampaikan oleh Jamaris. Ia mengatakan Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dapat kami terima dan dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dengan harapan di bawah kepemimpinan Bpk. Epyardi Asda bisa meningkatkan hal sebagai berikut;
- Kabupaten Solok dapat lebih maju dari kabupaten lainnya di Sumatera Barat.
- Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Solok adalah petani.
- Tingkat kemiskinan yang menurun,
- Tingkat pengangguran pun menurun.
- Pembagunan yang merata dan berkeadilan.
- Lebih penting lagi peningkatan mutu pendidikan.
Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh Vivi Yulistia Terhadap realisasi dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, Fraksi Partai Golkar memberikan pendapat dan catatan sebagai berikut:
- PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah, baik pelayanan publik maupun pembangunan Kami berharap Pemerintah Daerah agar terus menggali potensi yang ada untuk meningkatkan PAD, masih banyak sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal di Kabupaten Solok.
- Terkait dengan belanja daerah yang terealisasi sebesar 94,18%, hal ini berarti pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi anggaran, walaupun ada beberapa pos pengeluaran yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
- Terkait dengan belanja modal yang terealisasi sebesar 87,75% seharusnya bisa dimaksimalkan lagi,Belanja modal bisa menjadi stimulan bergeraknya investasi swasta sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Masih banyak program kegiatan yang belum terakomodir dengan baik oleh APBD tahun 2020 ini seperti masih banyak infrastruktur fisik yang rusak seperti jalan raya, jembatan, PDAM yang tidak lancar, pipa-pipa banyak yang bocor, pembangunan jalan-jalan yang belum tuntas serta Aset-aset kabupaten Solok banyak terbengkalai dan belum terdata dengan maksimal.
Kami mengapresiasi dengan hasil pemeriksaan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan oleh Nazar Bakri
Fraksi PKS ingin Mempertanyakan terkait Pendekatan 4 Pilar Pembangunan Kab. Solok
- Pilar Pendidikan
- Pilar Pendidikan dimana Kabupaten solok memperoleh peringkat ke 17 dari 19 Kabupaten / kota di sumbar
- Adanya sara prasasaran 26,87% RKB SD di Kab. Solok yang kondisi rusak sedang dan berat
- Persoalan nasib gaji Honorer yang dibayar sangat rendah serta penyebaran guru mapel dan guru walas yang tidak merata di Kabupaten Solok.
- Pilar Kesehatan
- Menemukan beberapa pelayanan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya,hal ini sudah terjadi berulang-ulang dan bertahun-tahun.
- Pilar Pemerintahan yang baik dan bersih
- Mengapresiasi dengan hasil pemeriksaan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Pembangunan Infrastruktur haruslah beriontasi kepada azas kemanfaatan,tuntas selesai dan dapat dimanfaatkan,namun ada beberapa kegiatan yang belum diselesaikan terutama jembatan penghubung akses pendidikan ekonomi masyarakat, mohon ini menjadi skala prioritas utama bagi dinas PUPR.
- Ekonomi Kerakyatan
Sektor ekonomi kerakyatan agar diarahkan kepada IT dan digitalisasi. Pelatihan kewirausahaan berbasis IT. Pelatihan Marketing berbasis digital, itu sangat penting untuk dilakukan melalui Dinas Koperindag, agar UMKM kita dapat bertahan di masa pandemi ini.
Pandangan Umum Fraksi Nasdem disampaikan oleh Azwirman yang menjelaskan diantaranya :
- Penyumbang terbesar ketidaktercapaian target PAD adalah hasil restribusi daerah yaitu 47,22% dan kenapa hal ini terjadi.
- Fraksi Nasdem mengajak Kita semua, termasuk anggota DPRD kab. Solok untuk menyalurkan zakat masing-masing ke BAZNAS Kabupaten Solok ini untuk berkembang lebih pesat lagi bahkan kalau perlu dianggarkan untuk operasionalnya melalui APBD, sehingga dapat menjadi vilar utama untuk pengentaskan kemiskinan.
- Pertanggungjwaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sangat masuk akal dan sudah memenuhi aturan dan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku serta dapat diterima untuk dibahas selanjutnya dan dijadikan Peraturan Daerah serta dapat dijadikan pelajaran demi perbaikan pelaksanaan Anggaran pada Tahun-tahun berikutnya.
Pandangan Umum Fraksi PPP disampaikan oleh Dendi menjelaskan dalam penyusunan dan pembahasan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar masalah masyarakat.
Terkait hal ini, Dendi mewakili Fraksi PPP menanyakan beberapa hal terkait Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.139.147.681.879,33 atau 97,95 % kami memandang masih banyak potensi untuk ditingkatkan jika Sumber pendapatan yang melimpah di Kabupaten Solok, dalam hal ini perlu melakukan evaluasi kinerja di setiap unit kerja/usaha sehingga dapat diketahui kendala yang menghambat peningkatan PAD. (zal/d79)