Jalankan Fungsi Pengawasan Anggaran, Ketua DPRD Pasbar Terima Opini WTP ke-10 Atas LKPD TA 2025
Padangexpo.com | Pasaman Barat
Ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar), Dirwansyah, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Jumat (29/5).
Prestasi ini menandai keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran hingga meraih WTP ke-10 secara berturut-turut.
Dokumen LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Ketua DPRD Dirwansyah bersama Bupati Pasaman Barat, Yulianto.
Dirwansyah mengapresiasi kerja keras komitmen bersama antara jajaran legislatif dan eksekutif dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Capaian dekade emas WTP ini dinilai sebagai bukti kepatuhan daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, turut menegaskan bahwa capaian luar biasa ini tidak lepas dari dukungan penuh dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh DPRD Pasaman Barat selama ini.
“Alhamdulillah, ini merupakan capaian WTP ke-10 secara berturut-turut. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan kuat dari DPRD, serta komitmen dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara profesional,” ujar Yulianto.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, mengatakan bahwa opini WTP yang bertahan selama sepuluh tahun berturut-turut ini menunjukkan konsistensi Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun administrasi keuangan yang patuh pada ketentuan perundang-undangan.
Agenda penyerahan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pasbar Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia, serta sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemkab Pasaman Barat. Ke depan, DPRD Pasbar berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pengawasan anggaran demi memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. (d79)
