padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh tancap gas memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar berjalan, tetapi tepat sasaran dan berdampak luas. Melalui Rapat Koordinasi lintas sektor di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/4/2026), Pemko menegaskan komitmen memperkuat orkestrasi antarinstansi demi menjaga kualitas program yang menyentuh puluhan ribu warga.
Rakor ini dipimpin Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal. Forum ini menjadi titik tekan baru: MBG tidak boleh berjalan parsial, tetapi harus dikawal secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Dalam arahannya, Yasrizal menyoroti urgensi koordinasi lintas sektor sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dalam setiap pelaksanaan MBG. Strategi ini dinilai bukan hanya menjamin kualitas dan kesegaran pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Ini bukan sekadar program makan. Ini tentang membangun ekosistem—dari petani, pelaku UMKM, hingga penerima manfaat,” tegasnya.
Selain itu, Pemko juga menyoroti percepatan pemenuhan standar kelayakan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Standar ini diposisikan sebagai garis merah untuk memastikan mutu layanan tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Afridel Asda, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menopang kebutuhan program. Ia memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan lokal akan terus dijaga untuk mendukung keberlanjutan MBG.
“Kolaborasi jadi kunci. Kami pastikan suplai pangan lokal aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan progres signifikan. Dari 32 SPPG yang terdaftar, sebanyak 23 unit telah aktif beroperasi dan menjangkau sekitar 58 ribu penerima manfaat—setara 93,5 persen dari target 62 ribu jiwa. Capaian ini menjadi indikator bahwa program mulai bergerak di jalur yang tepat, meski percepatan masih diperlukan untuk menutup sisa target.
Seluruh hasil rakor akan dilaporkan secara terintegrasi kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional, sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus penguatan kontrol pelaksanaan di daerah.
Dengan keterlibatan lintas OPD, pelaku UMKM, hingga pengelola SPPG, Pemko Payakumbuh mengirim pesan tegas: MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas hidup sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tantangannya kini tinggal satu—konsistensi di lapangan(Ken)