Payakumbuh Siap Sambut Evaluasi SAKIP Berbasis AI, Perkuat Akuntabilitas dan Percepat Kinerja Pemerintahan
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil. Melalui Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 sekaligus persiapan menghadapi Evaluasi SAKIP Tahun 2026 berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Pemko Payakumbuh menegaskan komitmennya menghadirkan birokrasi modern yang semakin efektif dalam melayani masyarakat.
Rapat yang digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (10/6/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah serta Tim SAKIP Kota Payakumbuh.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta untuk membangun budaya kerja birokrasi yang terukur, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan fokus pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, rapat juga menjadi momentum penting menghadapi kebijakan baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang akan menerapkan evaluasi SAKIP berbasis AI guna meningkatkan objektivitas, efektivitas, dan akurasi penilaian kinerja pemerintah daerah.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Payakumbuh mempertahankan predikat BB pada hasil evaluasi SAKIP nasional dengan peningkatan nilai dari 76,01 menjadi 76,31.
“Capaian ini patut disyukuri karena menunjukkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan. Namun berbagai rekomendasi hasil evaluasi tetap harus ditindaklanjuti agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” kata Rida.
Menurutnya, peningkatan nilai tersebut terjadi pada seluruh komponen penilaian, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi internal.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus disempurnakan, terutama terkait penyelarasan atau cascading kinerja agar sasaran strategis daerah benar-benar terhubung dengan program dan kegiatan yang dijalankan perangkat daerah.
“Setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap target pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Di sinilah pentingnya penyelarasan kinerja secara menyeluruh,” ujarnya.
Menghadapi era evaluasi berbasis teknologi, Payakumbuh dinilai berada pada posisi yang cukup strategis. Berdasarkan survei Pusat Studi Tata Kelola dan Reformasi Administrasi Universitas Indonesia (UI-CSGAR), Kota Payakumbuh menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam aspek kesiapan dokumen dan dukungan teknis menuju implementasi evaluasi SAKIP berbasis AI.
Prestasi tersebut membuka peluang bagi Payakumbuh menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.
Pemanfaatan AI sebagai Decision Support System diperkirakan mampu memangkas proses telaah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua minggu menjadi hanya sekitar dua hingga tiga hari. Efisiensi tersebut diyakini akan mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, berbasis data, dan tepat sasaran.
Untuk mendukung kesiapan itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menuntaskan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP paling lambat 30 Juni 2026, melakukan standardisasi dokumen kinerja dalam format PDF Text, serta mempercepat penyempurnaan aplikasi E-SAKIP Kota Payakumbuh agar seluruh proses monitoring dan evaluasi berjalan secara digital dan terintegrasi.
Rida menegaskan bahwa penguatan SAKIP tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya mengejar nilai evaluasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyebut penguatan akuntabilitas kinerja telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan daerah. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh meningkat dari 80,76 menjadi 81,62 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus menempatkan Payakumbuh dalam tiga besar daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,95 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera Barat sebesar 5,31 persen maupun nasional sebesar 8,25 persen. Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan tren membaik dengan turunnya rasio gini dari 0,313 menjadi 0,271.
Tak hanya itu, di tengah tantangan berat akibat kebakaran besar kawasan Pertokoan Blok Barat dan gangguan jalur transportasi utama, perekonomian Kota Payakumbuh tetap tumbuh sebesar 3,55 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang berada pada angka 3,37 persen.
“Akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan administrasi. Akuntabilitas adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah mampu menghasilkan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tegas Rida.
Melalui penguatan SAKIP dan transformasi digital berbasis AI, Pemerintah Kota Payakumbuh optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, transparan, responsif, dan berbasis kinerja. Pada akhirnya, setiap kebijakan dan program pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Payakumbuh(Ken)