padangexpo.com // Yogyakarta
Pemerintah Kota Payakumbuh tidak ingin sekadar ikut arus digitalisasi. Di bawah komando Rida Ananda, Pemko menegaskan langkah agresif mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus membidik kesiapan maksimal menghadapi evaluasi nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026.
Komitmen ini ditegaskan Rida saat mengikuti Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD 2026 di Yogyakarta, 9–10 April 2026. Ia menyebut, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan strategi utama memperkuat efisiensi fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, kami telah berkomitmen penuh mempercepat ETPD untuk efisiensi belanja, peningkatan PAD, serta integrasi ekonomi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Pemko Payakumbuh memetakan tiga sektor kunci sebagai tulang punggung digitalisasi: belanja daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Ketiganya akan menjadi fokus penguatan dalam lima tahun ke depan (2026–2030), dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada sosialisasi, edukasi, dan literasi digital kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Strategi ini bukan tanpa dasar. Pada periode 2020–2025, Payakumbuh telah membangun fondasi infrastruktur sistem pembayaran digital. Hasilnya terlihat nyata: Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera dalam Championship TP2DD 2025—sebuah capaian yang kini menjadi standar baru yang harus dipertahankan.
Namun, mempertahankan prestasi di tengah percepatan digitalisasi nasional bukan perkara mudah. Rida menyadari tantangan ke depan bukan lagi sekadar membangun sistem, tetapi memastikan adopsi dan konsistensi penggunaan di lapangan.
Forum yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat ini pun menjadi momentum konsolidasi penting antara pemerintah daerah dan regulator. Sinkronisasi kebijakan dan penguatan regulasi dinilai krusial agar digitalisasi tidak berjalan parsial.
Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Sudarta, menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan memastikan daerah tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga matang dalam implementasi.
“Kami akan terus memperkuat evaluasi, regulasi, dan sinergi kebijakan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan fondasi yang sudah terbentuk dan target yang kian tinggi, Payakumbuh kini berada di fase krusial: membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekadar proyek, tetapi transformasi nyata dalam tata kelola keuangan daerah. Jika konsisten, kota ini berpeluang tidak hanya mempertahankan gelar, tetapi menjadi rujukan digitalisasi daerah di tingkat nasional(Ken)