padangexpo.com //Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak boleh berhenti pada lahirnya ide-ide inovatif semata. Lebih dari itu, pelatihan tersebut harus mampu mencetak pemimpin birokrasi yang memiliki kapasitas mengelola perubahan secara nyata demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda saat meluncurkan sekaligus menandatangani komitmen bersama pelaksanaan proyek perubahan peserta PKN Tingkat II di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (9/7/2026).
Rida menegaskan, pelatihan kepemimpinan merupakan instrumen strategis dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang mampu berpikir visioner, memimpin perubahan, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Sebagai Pembina Kepegawaian, Bapak Wali Kota ingin menekankan bahwa pelatihan kepemimpinan ini bukan hanya menghasilkan gagasan inovatif, tetapi juga melatih kapasitas manajerial para pejabat kita. Mereka harus mampu mendiagnosis masalah, merancang strategi, menggerakkan tim, membangun kolaborasi lintas sektor, dan memastikan perubahan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Rida.
Menurutnya, proyek perubahan yang dipresentasikan para peserta menunjukkan bahwa inovasi birokrasi harus lahir dari persoalan nyata yang dihadapi daerah, kemudian diterjemahkan menjadi program yang aplikatif, terukur, dan berkelanjutan.
Salah satu proyek perubahan datang dari Kepala Dinas Pendidikan melalui inovasi BERNALAR, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan deep learning, serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Program tersebut didukung melalui penyusunan modul pembelajaran, pembentukan tim efektif, penerbitan regulasi, peningkatan kapasitas guru, hingga implementasi langsung di sekolah-sekolah.
Rida menilai inovasi tersebut menjadi contoh kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan proyek perubahan bertajuk pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular dan kemandirian lingkungan. Inovasi ini diarahkan untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus mentransformasi sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Program tersebut mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, mengolah sampah organik, memperkuat keberadaan bank sampah, serta membangun kolaborasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Bagi Rida, pendekatan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan.
“Inilah kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat, mengubah cara pandang, dan menjadikan setiap warga sebagai agen perubahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedua proyek perubahan tersebut menjadi laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuan peserta dalam menganalisis persoalan strategis, menyusun solusi inovatif, serta memastikan perubahan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh mengirimkan dua ASN mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Menurutnya, Seminar Aksi Perubahan merupakan salah satu tahapan penting dalam pelatihan tersebut sebagai ajang bagi peserta mempresentasikan sekaligus menunjukkan kesiapan mengimplementasikan proyek perubahan di instansi masing-masing.
Melalui PKN Tingkat II, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada hasil, transformasi birokrasi diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, modern, dan berpihak kepada masyarakat(Ken)