Bupati Eka Putra: Saya Tidak Mau Masyarakat Saya Tidak Bisa Berobat Gara-gara Tidak Punya Biaya dan BPJS
Padangexpo, Tanah Datar-Dalam rangka pertemuan Direktur Rumah Sakit dan Direktur Klinik serta Kepala Cabang BPJS Payakumbuh bersama Bupati Eka Putra didampingi Kepala Dinas Kesehatan Yesrita Zedrianis di Indojolito, Jum’at (28/7) Bupati Eka Putra banyak mendengar saran dan kritikan dari berbagai sumber.
Pertemuan ini kata Bupati Eka Putra, dasar pelaksanaannya dilaksanakan atas beberapa keluhan dari masyarakat dan pemberi layanan kesehatan (Pengelola Rumah Sakit Umum/Swasta, Klinik Kesehatan se Kabupaten Tanah Datar) karena beberapa pelayanan yang tidak di tanggung BPJS Kesehatan.
“Pertemuan ini untuk mendiskusikan dan memahami bersama aturan dan regulasi yang harus dijalankan antara pihak pemberi layanan dan BPJS Kesehatan dengan harapan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat atau pasien kepada pihak pemberi layanan,” ungkapnya.
“Kepada pihak BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh, saya juga berharap pihaknya jangan terlalu kaku dalam memberi pelayanan kepada Fasilitasi Kesehatan (Faskes) dan Masyarakat serta gencarkan kembali edukasi dan sosialisasi kepada peserta. Jelaskan kepada kembali kepada peserta dan faskes apa saja jenis penyakit yang bisa di klaim oleh faskes sehingga tidak terjadi lagi mis komunikasi antara pemberi layanan dengan masyarakat,” tegas Bupati Eka Putra.
Bupati Eka Putra juga kembali tekankan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan hal yang utama.
“Tidak ada alasan masyarakat tidak di layanan kesehatan karena tidak punya biaya dan BPJS Kesehatan, yang terpenting terima, bantu dulu selamatkan pasien dari penyakitnya, itu yang terpenting. Saya tidak mau masyarakat saya tidak bisa berobat gara-gara tidak punya biaya dan BPJS,” sambung Bupati.
Menanggapi hal tersebut Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Deviana sampaikan ucapan terimakasih atas pertemuan yang dilaksanakan hari ini dan ini masukan yang sangat membantu dan akan dijadikan bahan evaluasi.
“Terimakasih atas pertemuan dan masukan dari pihak pemerintah Tanah Datar dan Faskes, ini masukan yang sangat membantu kami dan akan dijadikan bahan evaluasi,” ucapnya.
Selanjutnya, Deviana juga sampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan aturan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Faskes dan secara rutin melakukan evaluasi bersama dengan Dinas Kesehatan dengan melibatkan empat pihak yang terlibat yang pertama adalah regulator yang dalam hal ini meningkatkan ketentuan-ketentuan kebijakan-kebijakan, kedua adalah peserta yang membayar iuran, ketiga Faskes sebagai pemberi layanan fasilitas kesehatan dan keempat BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaraan jaminan kesehatan. (Dwi)
