Pemko Bukittinggi Serahkan Dana Hibah Sebesar Rp 13,8 Miliar Kepada KPU Kota Bukittinggi Untuk Pelaksanaan Pilkada 2024
padangexpo.com (Bukittinggi)
Pemerintah Kota Bukittinggi serahkan dana hibah sebesar Rp13,8 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota BUkittinggi untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penandatanganan NPHD ini bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2024 tersebut ditandai dengan kesepakatan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemko Bukittinggi di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (08/11-23).
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, didampingi Sekda Martias Wanto, menyampaikan, Pemko Bukittinggi mendukung penuh pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Salah satu bentuk dukungan, dengan memberikan dana hibah kepada KPU Bukittinggi, khususnya untuk pelaksanaan Pilkada nanti.
“Tentunya kita berharap, dana sebesar Rp13,8 miliar ini, dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedepankan transparansi dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.
Semoga seluruh tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dapat berjalan sukses dan lancar,” ujar Marfendi.
Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, menyampaikan terima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang telah memberikan dana hibah kepada KPU Kota Bukittinggi untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Sebelumnya, KPU Bukittinggi mengusulkan anggaran Pilkada 2024 itu sebesar Rp15,9 miliar. Jumlah ini lebih besar dari anggaran Pilkada tahun 2020 lalu sebesar Rp12,8 miliar.
“NPHD ini diperuntukkan untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pendanaanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi,” ujar Satria Putra.
Satria mengatakan, anggaran Rp 13,8 miliar untuk KPU Kota Bukittinggi nantinya akan digunakan untuk proses pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Mulai dari tahapan penyusunan program, kemudian pemuktahiran data pemilih, pengumuman dan pendaftaran calon, pelaksanaan kampanye, kemudian pengadaan logistik, kemudian operasional PPK, PPS hingga sampai ke KPPS di 3 kecamatan, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan lainya, ” kata Satria. (fadhil)
