LKPj 2025 Payakumbuh Dibuka: Pendapatan Lampaui Target, Serapan Belanja Jadi Catatan Kritis
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh memaparkan kinerja tahun anggaran 2025 di hadapan DPRD, membuka ruang evaluasi yang tak sekadar formalitas. Wali Kota Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menyampaikan Nota Penjelasan LKPj dalam rapat paripurna, Selasa (31/03/2026).
Di balik penyampaian yang normatif, terselip pesan tegas: akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi soal keberanian diuji.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas kesempatan yang diberikan dalam penyampaian LKPj ini,” ujar Rida Ananda.
Ia menegaskan, LKPj merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus membuka ruang evaluasi legislatif.
Secara substansi, LKPj 2025 memotret kebijakan daerah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Dari sisi fiskal, Pemko Payakumbuh mencatat kinerja pendapatan yang melampaui ekspektasi. Dari target Rp762,79 miliar, realisasi mencapai Rp782,43 miliar atau 102,57 persen—ditopang oleh PAD, transfer pusat, dan sumber sah lainnya.
Namun, capaian itu tidak sepenuhnya diikuti optimalisasi belanja. Realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp765,45 miliar dari target Rp851,009 miliar atau 89,95 persen.
Angka ini menjadi titik krusial: seberapa efektif anggaran yang tidak terserap itu dalam menjawab kebutuhan publik?
Belanja yang terealisasi mencakup sektor vital—mulai dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, hingga belanja modal untuk infrastruktur dan aset daerah.
Di sisi pembiayaan, realisasi tercatat Rp88,21 miliar atau 100 persen, bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya—indikasi adanya sisa anggaran yang kembali diputar dalam siklus fiskal berikutnya.
Dalam pelaksanaan urusan wajib, Pemko mengalokasikan Rp472,54 miliar dengan realisasi Rp425,62 miliar atau 90,07 persen. Sektor yang disentuh mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup dan ekonomi kerakyatan.
Sementara urusan pilihan—seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan industri—mencatat realisasi Rp28,75 miliar dari alokasi Rp32,63 miliar atau 88,1 persen.
Fungsi penunjang pemerintahan juga tak luput dari sorotan, dengan realisasi Rp116,43 miliar atau 86,54 persen dari total anggaran Rp134,53 miliar.
Rida menegaskan, seluruh capaian tersebut bukan untuk dibanggakan semata, melainkan untuk diuji bersama DPRD.
“Seluruh informasi kami sajikan dalam dokumen LKPj untuk dibahas sesuai tata tertib DPRD, agar melahirkan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan kinerja ke depan,” pungkasnya.
Dengan data yang terbuka, kini bola ada di tangan DPRD: menguji, mengkritisi, dan memastikan setiap angka dalam LKPj benar-benar berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat(Ken)